Selama sebagian besar era pasca-Perang Dunia II, Inggris dikenal memiliki perdana menteri dengan masa jabatan yang panjang dan stabil. Begitu seorang pemimpin menduduki Downing Street, mereka diharapkan untuk tetap berkuasa dalam waktu yang cukup lama. Stabilitas ini didukung oleh dominasi dua partai besar, blok parlemen yang disiplin, serta sistem pemilihan 'first-past-the-post' yang memberikan mayoritas suara yang solid bagi pemerintah. Sosok seperti Margaret Thatcher dan Tony Blair bahkan mampu memimpin selama satu dekade, sebuah pencapaian yang saat ini terasa sangat sulit dibayangkan.
Namun, narasi stabilitas tersebut kini telah berubah drastis. Inggris saat ini sedang menuju pergantian perdana menteri yang ketujuh dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Theresa May dan Boris Johnson masing-masing hanya bertahan selama tiga tahun, sementara Liz Truss mencatatkan rekor singkat hanya 49 hari. Keir Starmer, yang diharapkan membawa perubahan setelah kemenangan telak Partai Buruh pada 2024, justru harus meletakkan jabatan setelah masa bakti yang tidak sampai dua tahun. Fenomena ini memicu pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi pada sistem politik Inggris.
Beberapa analis menunjuk media sosial sebagai pemicu ketegangan politik, namun argumen ini tidak cukup kuat mengingat banyak negara lain juga menghadapi tantangan serupa tanpa mengalami ketidakstabilan pemerintahan yang ekstrem. Brexit sering disebut sebagai faktor utama yang membuat Inggris semakin sulit untuk dikelola. Brexit tidak hanya memecah garis partai, tetapi juga memperdalam identitas politik yang kontradiktif. Meskipun demikian, para akademisi berpendapat bahwa Brexit bukanlah penyebab tunggal, melainkan akselerator bagi tekanan yang sebenarnya sudah menumpuk di dalam sistem politik Inggris sejak lama.
Faktor kualitas kepemimpinan juga menjadi sorotan. Beberapa perdana menteri belakangan ini dianggap gagal karena masalah kompetensi, seperti kegagalan Theresa May dalam negosiasi Brexit atau eksperimen ekonomi radikal Liz Truss. Di sisi lain, masalah etika dan penilaian buruk juga menjatuhkan pemimpin seperti Boris Johnson, yang melanggar aturan saat ia sendiri menyerukan disiplin nasional. Keir Starmer pun tidak luput dari kritik, dengan pemerintahan yang sering terjebak dalam keraguan kebijakan dan kesalahan penilaian dalam penunjukan jabatan strategis.
Namun, akar permasalahan yang lebih dalam terletak pada perubahan hubungan antara perdana menteri dan anggota parlemen dari partai mereka sendiri. Secara historis, seorang perdana menteri sangat bergantung pada dukungan parlemen untuk meloloskan program dan mempertahankan posisi mereka saat krisis terjadi. Sejak tahun 1970-an, kesetiaan ini mulai memudar. Anggota parlemen Inggris saat ini jauh lebih berani untuk membangkang, menantang pemimpin mereka, dan bahkan secara aktif berpartisipasi dalam upaya menjatuhkan perdana menteri jika dianggap tidak lagi memberikan keuntungan elektoral.
Kekuasaan perdana menteri kini dapat diibaratkan seperti karet gelang yang memiliki batas elastisitas. Ketika tuntutan dari internal partai dan publik melampaui kemampuan pemimpin untuk menjaga konsensus, sistem tersebut akan segera mengalami keretakan. Hubungan yang semakin renggang antara pimpinan eksekutif dan basis pendukung parlemen inilah yang menciptakan siklus ketidakstabilan politik yang berkelanjutan di Inggris, menjadikan kursi perdana menteri sebagai posisi yang sangat rentan dalam lanskap politik modern.