Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, resmi mengumumkan kebijakan perampingan struktural besar-besaran di lingkungan militer AS. Dalam pidato "State of the Force" yang berlangsung di Pangkalan Korps Marinir Quantico, Virginia, Rabu (30/9), Hegseth memerintahkan pemangkasan 20 persen posisi perwira tinggi, termasuk jenderal bintang empat dan laksamana. Langkah drastis ini menjadi kelanjutan dari upaya efisiensi yang sebelumnya telah dimulai dengan pemangkasan 10 persen pada musim semi lalu.
Kebijakan ini menargetkan perwira tinggi di militer aktif serta jajaran pimpinan Garda Nasional. Hegseth menegaskan bahwa tenggat waktu penyelesaian restrukturisasi ini ditetapkan pada 1 Januari 2027. Meskipun jumlah posisi perwira tinggi diatur secara ketat oleh undang-undang, Pentagon memiliki fleksibilitas untuk membiarkan posisi tersebut kosong dengan tidak mengajukan pengganti kepada Kongres saat masa jabatan berakhir.
Di balik angka-angka tersebut, Hegseth mengusung agenda ideologis yang cukup kontroversial. Ia secara terbuka menyatakan perang terhadap apa yang disebutnya sebagai budaya "woke" di dalam tubuh militer. Langkah nyata yang diambil mencakup penghapusan program keberagaman, evaluasi ketat terhadap unit tempur yang melibatkan personel perempuan, hingga implementasi pemeriksaan kesehatan baru untuk mendeteksi defisiensi testosteron pada personel laki-laki.
Latar belakang kebijakan ini berakar pada keinginan pemerintah AS saat ini untuk merombak total struktur kepemimpinan yang dianggap terlalu gemuk dan tidak sejalan dengan visi politik mereka. Hegseth mengklaim bahwa perampingan ini adalah bentuk pertanggungjawaban yang sudah lama tertunda. Namun, tindakan ini telah memicu gelombang kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk parlemen.
Sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat maupun Republik menilai tindakan ini sebagai "pembersihan" sistematis terhadap generasi kepemimpinan militer yang berpengalaman. Senator Mark Kelly, yang memiliki latar belakang sebagai pilot tempur Angkatan Laut dan mantan astronaut, secara terbuka mengecam langkah tersebut. Ia khawatir bahwa pemecatan massal ini akan menciptakan kekosongan kepemimpinan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki.
Bagi publik Indonesia, fenomena ini memberikan pelajaran penting mengenai stabilitas organisasi militer di tengah perubahan politik. Indonesia, yang memegang teguh prinsip profesionalisme militer, tentu memperhatikan bagaimana pergeseran kebijakan di AS dapat memengaruhi dinamika keamanan global. Jika AS sebagai sekutu strategis melakukan perombakan internal yang drastis, hal tersebut berpotensi menggeser fokus kerja sama pertahanan di kawasan Indo-Pasifik.
Perbandingan dengan situasi di Indonesia sangat kontras. Di tanah air, struktur kepemimpinan TNI bersifat hierarkis dengan mekanisme promosi yang didasarkan pada jenjang karier dan meritokrasi yang terukur. Intervensi politik terhadap posisi perwira tinggi di Indonesia cenderung diminimalisir demi menjaga netralitas dan stabilitas nasional, berbeda dengan pendekatan "pembersihan" yang kini terjadi di Pentagon.
Implikasi dari langkah Hegseth ini tidak hanya bersifat domestik bagi Amerika Serikat. Dengan berkurangnya jumlah perwira tinggi, efektivitas komando dan pengendalian pasukan dalam operasi internasional bisa saja terganggu dalam masa transisi. Bagi negara mitra, ketidakpastian dalam manajemen puncak militer AS menuntut kewaspadaan lebih dalam memetakan arah kebijakan pertahanan Amerika ke depan.
Kekhawatiran akan "penghilangan" sosok-sosok senior yang berpengalaman dalam pertempuran nyata menjadi sorotan utama para pengamat pertahanan. Hegseth sendiri tampak tidak bergeming. Sejak menjabat, ia bersama Presiden Trump telah memensiunkan atau memecat lebih dari dua lusin pemimpin puncak militer, termasuk tokoh senior seperti Jenderal Randy George.
Langkah ini menunjukkan pergeseran paradigma kepemimpinan yang lebih mengedepankan loyalitas ideologis daripada senioritas tradisional. Situasi ini tentu menciptakan ketegangan di internal Pentagon. Para senator, termasuk Mike Rounds dari Partai Republik, mulai menuntut penjelasan lebih rinci mengenai urgensi dari pemangkasan yang dianggap sangat ekstrem ini.
Ke depan, dunia akan menyaksikan bagaimana Pentagon menjalankan operasional dengan struktur yang jauh lebih ramping. Jika target 20 persen ini tercapai, maka wajah militer AS pada 2027 akan sangat berbeda dari sisi kepemimpinan. Ini merupakan eksperimen sosial dan manajerial terbesar dalam sejarah militer modern Amerika.
Sebagai penutup, tantangan terbesar yang dihadapi Pentagon bukan sekadar memangkas jabatan, melainkan menjaga moral dan kesiapan tempur personel di lapangan. Ketika sebuah institusi militer melakukan perubahan drastis di tengah kondisi geopolitik yang bergejolak, risiko yang dipertaruhkan sangatlah tinggi. Dunia kini menunggu apakah restrukturisasi ini akan memperkuat atau justru melemahkan kekuatan pertahanan AS di panggung global.