Presiden China, Xi Jinping, kembali menegaskan ambisi negaranya untuk mencapai reunifikasi dengan Taiwan dalam pidato pentingnya di Aula Besar Rakyat, Beijing, pada Rabu (30/9/2026). Pernyataan ini disampaikan tepat sehari sebelum peringatan hari jadi ke-77 Republik Rakyat China, yang menandai momen krusial bagi stabilitas geopolitik di kawasan Asia Timur.
Dalam pidato tersebut, Xi secara eksplisit menolak segala bentuk intervensi pihak luar terhadap urusan Taiwan. Ia menekankan perlunya memperdalam pertukaran lintas selat sekaligus memperketat tindakan tegas terhadap kelompok separatis yang mengusung agenda kemerdekaan Taiwan. Menurut Xi, langkah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk mencapai penyatuan nasional yang telah lama diproyeksikan oleh Beijing.
Ketegangan terkait status pulau tersebut memang telah menjadi isu sentral dalam diplomasi China. Beijing memandang Taiwan sebagai bagian integral dari wilayah kedaulatannya dan hingga kini tidak pernah menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mengintegrasikannya kembali. Sejarah panjang yang bermula sejak berakhirnya perang saudara pada 1949, di mana pasukan Kuomintang melarikan diri ke Taiwan, tetap menjadi luka terbuka dalam narasi politik China.
Situasi ini diperumit oleh peran Amerika Serikat sebagai penyokong utama keamanan Taiwan, termasuk melalui kesepakatan penjualan senjata. Xi sendiri baru saja melakukan kunjungan kenegaraan ke Washington pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, ia secara khusus meminta Presiden Donald Trump untuk bersikap bijaksana terkait Taiwan dan mendesak Washington agar tidak mendukung kemerdekaan pulau tersebut.
Langkah Trump yang sempat menunda penjualan senjata senilai 14 miliar dolar AS pada Mei lalu memicu kekhawatiran global. Presiden AS tersebut menyebut kesepakatan itu sebagai alat tawar-menawar strategis dalam negosiasi dengan Beijing. Hal ini menciptakan ketidakpastian baru mengenai seberapa jauh Washington bersedia mengorbankan keamanan Taiwan demi kepentingan ekonomi dan politik dengan China.
Bagi Indonesia, eskalasi retorika di Selat Taiwan memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan regional. Sebagai mitra dagang utama bagi China dan Taiwan, Indonesia tentu berkepentingan agar ketegangan di kawasan ini tidak memicu konflik terbuka yang dapat mengganggu jalur perdagangan laut vital di Laut China Selatan.
Indonesia, yang selalu memegang teguh prinsip 'Satu China' dalam kebijakan luar negerinya, harus bersiap menghadapi skenario ekonomi yang tidak menentu. Gangguan pada rantai pasok global, terutama sektor teknologi dan semikonduktor yang banyak bergantung pada produksi Taiwan, akan sangat berdampak pada industri manufaktur dalam negeri yang sedang berusaha bangkit.
Selain itu, posisi Indonesia sebagai pemimpin di ASEAN menuntut peran aktif dalam diplomasi preventif. Ketegangan antara kekuatan besar di halaman belakang Asia Tenggara ini memaksa Jakarta untuk menjaga keseimbangan posisi politik agar tidak terseret ke dalam polarisasi blok Barat dan China.
Xi dalam pidatonya juga menyinggung tantangan domestik dan internasional yang kompleks. Ia menyerukan percepatan pola pembangunan baru untuk menghadapi gejolak global. China bertekad untuk tetap menjalankan kebijakan luar negeri yang independen demi memberikan kepastian di tengah dunia yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian.
Para pengamat menilai bahwa pidato Xi ini bukan sekadar retorika domestik, melainkan sinyal kuat kepada komunitas internasional mengenai prioritas strategis Beijing dalam dekade mendatang. Fokus pada reunifikasi menegaskan bahwa isu Taiwan tidak akan dinegosiasikan dengan cara apa pun.
Ke depan, langkah China kemungkinan besar akan melibatkan integrasi ekonomi yang lebih dalam sekaligus peningkatan tekanan militer di sekitar wilayah Taiwan. Tren ini menunjukkan bahwa dinamika keamanan di kawasan akan tetap berada dalam status waspada tinggi, dengan potensi gesekan yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
Indonesia perlu memperkuat ketahanan ekonomi nasional untuk meredam guncangan eksternal yang mungkin timbul dari konfrontasi ini. Diversifikasi pasar ekspor dan penguatan kerja sama regional ASEAN akan menjadi instrumen krusial bagi Jakarta untuk menavigasi turbulensi geopolitik yang sedang berlangsung.