Menteri Luar Negeri RI Sugiono melayangkan kritik tajam terhadap efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merespons krisis global saat ini. Berbicara di hadapan Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Sabtu (26/9), Sugiono menegaskan bahwa sistem multilateral yang ada perlu segera bertransformasi menjadi institusi yang lebih representatif, lincah, dan tanggap terhadap tantangan abad ke-21.
Menurut Sugiono, kelemahan yang kerap ditunjukkan oleh sistem multilateral saat ini bukan alasan untuk meninggalkan prinsip tersebut. Sebaliknya, dunia justru membutuhkan sistem multilateral yang jauh lebih kuat dan efektif. Ia menekankan bahwa kepercayaan negara-negara terhadap PBB hanya bisa dipulihkan jika lembaga tersebut mampu beradaptasi dengan realitas politik dan sosial dunia yang terus berubah.
Transformasi yang didorong oleh Indonesia mencakup perombakan arsitektur keuangan internasional. Sugiono menyoroti pentingnya memberikan ruang lebih besar bagi negara-negara berkembang untuk menentukan prioritas pembangunan mereka sendiri. Langkah ini dipandang krusial agar negara berkembang dapat memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global yang kian menekan.
Namun, perbaikan institusi tidak akan membuahkan hasil tanpa komitmen moral yang kuat dari para anggotanya. Sugiono mengingatkan bahwa sebuah lembaga hanya akan sekuat prinsip yang ditegakkannya. Ia secara tegas menuntut agar hukum internasional diterapkan secara konsisten tanpa pandang bulu, kedaulatan negara harus dijunjung tinggi, serta praktik kolonialisme segera diakhiri di seluruh dunia.
Isu Palestina menjadi titik tekan utama dalam pidato tersebut. Bagi Indonesia, situasi di Gaza dan Tepi Barat adalah ujian nyata bagi nurani dunia dan kredibilitas sistem multilateral. Sugiono menilai pelanggaran hukum internasional yang terjadi saat ini seolah membawa dunia kembali ke masa kelam sebelum Piagam PBB dan Konvensi Jenewa disepakati, yang seharusnya menjadi fondasi perdamaian global.
Pengalaman sejarah Indonesia yang berjuang melepaskan diri dari belenggu kolonialisme menjadi dasar kuat bagi sikap pemerintah. Jakarta berkomitmen untuk terus mendukung hak rakyat Palestina dalam menentukan nasib sendiri. Indonesia tetap konsisten mengusung solusi dua negara yang merdeka dan berdaulat sesuai dengan parameter hukum internasional yang telah disepakati sebelumnya.
Secara geopolitik, desakan ini menempatkan Indonesia sebagai suara vokal bagi negara-negara berkembang (Global South). Langkah Sugiono ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pengikut dalam kebijakan luar negeri, melainkan aktor yang aktif menuntut reformasi di panggung internasional. Peran ini sejalan dengan posisi Indonesia yang sering kali menjadi penengah dalam berbagai konflik regional.
Bagi publik di tanah air, sikap tegas Menlu mencerminkan posisi tawar Indonesia yang semakin diperhitungkan. Reformasi PBB yang diinginkan mencakup efisiensi birokrasi dan keadilan dalam pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB. Selama ini, hak veto yang dimiliki segelintir negara sering kali dianggap sebagai penghambat utama dalam penyelesaian konflik kemanusiaan yang mendesak.
Ke depan, tantangan bagi diplomasi Indonesia adalah memastikan usulan reformasi ini tidak hanya menjadi retorika di ruang sidang. Diperlukan konsolidasi dengan sesama negara anggota untuk menekan perubahan struktural yang lebih konkret. Tantangan ini memang tidak akan selesai dalam semalam, namun urgensi krisis global memaksa setiap negara untuk tidak lagi bersikap pasif.
Indonesia diprediksi akan terus membawa narasi ini dalam berbagai forum internasional, termasuk dalam pertemuan bilateral dengan negara-negara besar. Fokus utamanya tetap pada penguatan ketahanan ekonomi dan penegakan hukum internasional yang berkeadilan. Keberhasilan langkah ini akan sangat bergantung pada seberapa besar koalisi yang mampu dibangun Indonesia untuk mendorong perubahan di tubuh PBB.
Sebagai langkah strategis, Indonesia juga harus memperkuat kemitraan dengan organisasi regional seperti ASEAN dan Uni Afrika guna memperluas pengaruh dalam mendorong agenda reformasi ini. Sinergi antar-negara berkembang menjadi kunci untuk memastikan bahwa suara yang menuntut perubahan PBB tidak dikesampingkan oleh kekuatan-kekuatan besar yang selama ini mendominasi pengambilan kebijakan global.
Pada akhirnya, pesan yang dibawa Sugiono adalah pengingat bahwa perdamaian dunia tidak akan tercapai melalui sistem yang stagnan. PBB harus berevolusi agar tetap relevan sebagai penjaga aturan main internasional. Tanpa perubahan yang mendasar, sistem multilateral berisiko kehilangan relevansinya dan membiarkan dunia terperosok dalam konflik yang lebih luas dan tak terkendali.