Presiden China Xi Jinping kembali menegaskan komitmen Beijing terhadap penyatuan Taiwan dengan daratan utama dalam pidato peringatan 160 tahun kelahiran Sun Yat-sen di Great Hall of the People, Beijing, Kamis (12/11/2026). Di hadapan para pejabat tinggi, Xi menyatakan bahwa reunifikasi merupakan misi sejarah yang tidak dapat dihentikan oleh kekuatan apa pun. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat mengenai prioritas utama Partai Komunis China di tengah dinamika geopolitik yang semakin memanas di kawasan Selat Taiwan.
Dalam pidato tersebut, Xi menekankan bahwa sejarah akan bergerak menuju penyatuan yang utuh. Meski ia menegaskan pendekatan damai melalui kebijakan 'satu negara, dua sistem', retorika tersebut tetap menyiratkan ketegasan Beijing dalam memegang kendali atas pulau yang mereka klaim sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Menariknya, dalam kesempatan ini Xi tidak secara eksplisit menyinggung penggunaan kekuatan militer, sebuah langkah yang sering kali menjadi bagian dari narasi intimidasi China terhadap Taipei.
Latar belakang peringatan ini berakar pada sosok Sun Yat-sen, tokoh revolusioner yang dihormati baik di China maupun Taiwan sebagai bapak pendiri Republik China pasca-runtuhnya dinasti kekaisaran pada 1911. Beijing memposisikan Sun sebagai pahlawan nasional yang menjadi pelopor revolusi komunis 1949, sebuah interpretasi sejarah yang sering ditolak oleh pemerintah Taiwan saat ini. Taipei memandang klaim tersebut sebagai upaya distorsi sejarah untuk melegitimasi ambisi politik Beijing.
Ketegangan ini semakin kompleks menjelang pertemuan puncak APEC di Shenzhen yang akan mempertemukan Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain itu, Taiwan juga tengah bersiap menghadapi pemilihan lokal dalam dua pekan ke depan. Situasi ini menempatkan Taiwan dalam posisi sulit, di mana mereka harus menjaga identitas politik yang terpisah di tengah tekanan ekonomi dan militer yang terus meningkat dari Beijing setiap harinya.
Bagi Indonesia, eskalasi di Selat Taiwan memiliki implikasi strategis yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara yang memegang prinsip 'Kebijakan Satu China', namun memiliki hubungan ekonomi dan kemanusiaan yang erat dengan Taiwan, Indonesia berada di posisi yang harus sangat berhati-hati. Stabilitas di Selat Taiwan merupakan urat nadi perdagangan global, termasuk bagi pasokan semikonduktor yang menjadi tulang punggung industri teknologi dunia saat ini.
Gangguan apa pun di kawasan ini akan berdampak langsung pada rantai pasok global. Industri manufaktur di Indonesia yang bergantung pada komponen elektronik dari Taiwan bisa mengalami disrupsi serius jika konflik terbuka pecah. Hal ini memaksa pelaku bisnis di Indonesia untuk mulai memikirkan strategi diversifikasi pemasok dan mitigasi risiko logistik yang lebih tangguh guna menghadapi ketidakpastian geopolitik di masa depan.
Xi dalam pidatonya juga mengajak seluruh masyarakat Tionghoa, termasuk mereka yang berada di Taiwan, untuk bersatu melawan kekuatan separatis. Ia mengklaim bahwa Sun Yat-sen akan selalu menentang segala upaya yang memecah belah bangsa. Retorika ini ditujukan langsung kepada pemerintahan Presiden Taiwan Lai Ching-te yang secara terbuka mengusung identitas Taiwan yang berbeda dari China, sebuah sikap yang oleh Beijing dianggap sebagai tindakan separatisme.
Di sisi lain, pemerintah Taiwan di bawah Partai Progresif Demokratik tetap teguh pada pendirian bahwa masa depan pulau tersebut hanya bisa ditentukan oleh rakyat Taiwan sendiri. Meskipun ada tekanan besar dari Beijing, Taipei terus memperkuat pertahanan diri dan menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara demokrasi Barat untuk mengimbangi pengaruh China yang semakin agresif di Pasifik.
Analisis para pengamat menunjukkan bahwa Xi kemungkinan besar akan terus menggunakan narasi sejarah sebagai alat diplomasi untuk menekan Taiwan tanpa harus segera mengambil tindakan militer yang berisiko. Strategi 'perang zona abu-abu' yang dilakukan melalui operasi militer harian di sekitar pulau tersebut akan tetap berlanjut. Ini adalah cara Beijing untuk menguji kesiapan pertahanan Taiwan serta memantau reaksi dari sekutu internasionalnya.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa ketegangan ini tidak akan mereda dalam waktu dekat. Selama Beijing tetap memandang reunifikasi sebagai misi sejarah yang sakral, maka gesekan di Selat Taiwan akan menjadi norma baru. Bagi Indonesia, penting untuk terus mendorong dialog damai dan menjaga posisi netral yang aktif, mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di jalur perairan strategis yang sangat terdampak jika terjadi konflik terbuka.
Langkah selanjutnya yang dinanti adalah bagaimana respon AS di bawah pemerintahan Trump dalam pertemuan APEC mendatang. Jika AS memberikan sinyal dukungan yang lebih kuat kepada Taiwan, maka retorika Beijing kemungkinan akan semakin keras. Sebaliknya, jika terjadi konsesi ekonomi, stabilitas regional mungkin bisa dipertahankan untuk jangka pendek, meski akar permasalahan sejarah dan politik antara kedua belah pihak tetap menjadi bom waktu yang terus berdetak.