Menteri Angkatan Darat Amerika Serikat Dan Driscoll resmi mengakhiri jabatannya pada Senin (31/8) setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Donald Trump. Keputusan itu diambil di tengah eskalasi ketegangan internal yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, menurut pejabat Angkatan Darat yang mengonfirmasi hal tersebut kepada CNN.
Juru bicara Gedung Putih Anna Kelly memuji kinerja Driscoll dalam pernyataan resmi, menyebutnya sangat efektif memajukan agenda "Make America Strong Again" di Departemen Angkatan Darat. Kelly menyoroti kepemimpinan Driscoll selama operasi militer bersejarah, upaya mengembalikan kesiapan dan daya gempur, serta perannya membantu negosiasi antara Rusia dan Ukraina.
The Wall Street Journal menjadi media pertama yang melaporkan pengunduran diri ini. Driscoll, seorang veteran Angkatan Darat, dikenal memiliki kedekatan pribadi dengan Wakil Presiden JD Vance sejak keduanya menjadi teman sekelas di Yale Law School. Hubungan itulah yang menjadi salah satu pemicu perseteruan dengan Hegseth.
Menurut sumber CNN, Hegseth memandang kedekatan Driscoll dengan Gedung Putih sebagai upaya untuk melangkahi otoritasnya. Ketidakpercayaan itu tidak hanya terarah pada Driscoll. Awal masa jabatannya, Hegseth dikabarkan tidak mempercayai pejabat-pejabat di sekitarnya, baik sipil maupun militer, dan mencurigai loyalitas mereka terhadap kepemimpinan baru.
Puncak konfrontasi terjadi awal tahun ini ketika Hegseth memecat Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Randy George beserta dua jenderal tinggi lainnya. George dan Driscoll diketahui bekerja sama secara erat dalam mengelola modernisasi dan kesiapan tempur. Pemberhentian massal itu mengirim sinyal keras bahwa Hegseth berusaha menegaskan kendali penuh atas struktur komando.
Pengunduran diri Driscoll juga terjadi enam bulan setelah pecahnya konflik militer AS melawan Iran, yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Sebagai sekretaris angkatan darat, Driscoll bertanggung jawab atas rekrutmen, pelatihan, pengadaan senjata, dan kesejahteraan personel — semua aspek yang ditekan berat oleh perang berkepanjangan.
Analis militer menilai keluarnya Driscoll menciptakan kekosongan kepemimpinan sipil di puncak Angkatan Darat saat operasi tempur masih berlangsung. Transisi kepemimpinan di tengah perang berisiko mengganggu rantai logistik, perencanaan personel, dan koordinasi dengan sekutunya NATO yang sudah rapuh.
Di sisi lain, kepergian Driscoll memperkuat narasi bahwa Hegseth berhasil mengonsolidasi kekuasaan di Pentagona. Namun, kritikus menilai pendekatan konfrontatif Hegseth justru merusak moral dan kepercayaan antara lapisan sipil dan militer — fondasi utama kontrol sipil atas angkatan bersenjata dalam tradisi demokrasi AS.
Driscoll sendiri pernah dipercaya Trump untuk membantu membujuk Ukraina kembali ke meja perundingan dengan Rusia tahun lalu. Peran diplomatik itu menunjukkan fleksibilitas Driscoll melampaui batas-batas administrasi Angkatan Darat murni, yang mungkin justru menimbulkan iri hati di sisi Hegseth.
Saat ini belum ada nama calon pengganti yang diumumkan. Proses konfirmasi Senat untuk posisi ini biasanya memakan waktu bulan, artinya Angkatan Darat akan dipimpin oleh pejabat pelaksana dalam jangka dekat. Ketidakpastian ini menambah beban pada jenderal-jenderal yang tersisa setelah pembersihan massal awal tahun.
Bagi Indonesia, dinamika kepemimpinan militer AS ini layak diamati. Sebagai mitra pertahanan yang semakin erat — terlihat dari kerja sama latihan Garuda Shield dan akuisisi alat utama sistem senjata (alutsista) asal AS — stabilitas komando di Pentagona memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan kolaborasi bilateral. Perubahan sekretaris angkatan darat bisa menunda negosiasi transfer teknologi, jadwal pengiriman spare part, hingga sinkronisasi doktrin tempur.
Lebih jauh, kasus ini mengingatkan betapa pentingnya batas jelas antara otoritas politik (Menhan) dan manajemen administrasi angkatan (Sekretaris Angkatan) dalam sistem pertahanan modern. Indonesia yang tengah mereformasi struktur TNI dan Kementerian Pertahanan dapat memetik pelajaran: tumpang tindih wewenang tanpa mekanisme penyelesaian sengketa internal hanya akan melumpuhkan efektivitas organisasi saat menghadapi ancaman nyata.