Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, kembali memicu ketegangan regional setelah secara terbuka menyerukan pembangunan sinagoge di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Timur. Dalam kunjungan provokatifnya pada Senin (31/8), Ben-Gvir tidak hanya memasuki situs suci tersebut di bawah kawalan ketat pasukan keamanan, tetapi juga memimpin ritual doa Yahudi yang secara eksplisit melanggar status quo historis yang telah berlaku selama puluhan tahun.
Dalam rekaman yang beredar, politikus sayap kanan ini dengan lantang menyuarakan ambisi kelompok pemukim Yahudi untuk mengubah identitas kompleks tersebut. Ia menyatakan bahwa kehadiran mereka di sana merupakan bentuk penebusan, sembari mendesak agar suara shofar—tanduk domba jantan yang digunakan dalam ritual keagamaan Yahudi—dikumandangkan di area tersebut. Seruan ini merupakan eskalasi nyata dari retorika yang selama ini ia bawa sejak menjabat pada tahun 2022.
Ketegangan di Al-Aqsa memiliki akar sejarah yang kompleks sejak tahun 1967. Berdasarkan kesepakatan status quo, kompleks tersebut merupakan situs suci umat Islam di mana non-Muslim diperbolehkan berkunjung namun dilarang keras melakukan ritual keagamaan. Tindakan Ben-Gvir yang secara terang-terangan melakukan doa dan ritual Talmud di bagian timur halaman masjid dipandang oleh otoritas Palestina sebagai upaya sistematis untuk menciptakan realitas baru di lapangan.
Kegubernuran yang dilakukan Ben-Gvir bukanlah insiden tunggal. Sebagai pemimpin partai Jewish Power, ia konsisten menyuarakan ideologi yang mendukung pembersihan etnis terhadap warga Palestina. Baginya, kompleks Al-Aqsa adalah sasaran strategis yang harus dikuasai sepenuhnya oleh gerakan pemukim Yahudi. Langkah ini tentu saja menuai kecaman keras dari berbagai pihak, terutama Kegubernuran yang dilakukan Ben-Gvir bukanlah insiden tunggal. Sebagai pemimpin partai Jewish Power, ia konsisten menyuarakan ideologi yang mendukung pembersihan etnis terhadap warga Palestina. Baginya, kompleks Al-Aqsa adalah sasaran strategis yang harus dikuasai sepenuhnya oleh gerakan pemukim Yahudi. Langkah ini tentu saja menuai kecaman keras dari berbagai pihak.
Kegubernuran yang dilakukan Ben-Gvir bukanlah insiden tunggal. Sebagai pemimpin partai Jewish Power, ia konsisten menyuarakan ideologi yang mendukung pembersihan etnis terhadap warga Palestina. Baginya, kompleks Al-Aqsa adalah sasaran strategis yang harus dikuasai sepenuhnya oleh gerakan pemukim Yahudi. Langkah ini tentu saja menuai kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk Kegubernuran Yerusalem yang menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional yang berbahaya.
Bagi masyarakat Indonesia, isu Masjid Al-Aqsa memiliki dimensi emosional dan politis yang sangat dalam. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, setiap ancaman terhadap eksistensi Al-Aqsa selalu memicu gelombang simpati dan protes massal. Posisi Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina membuat insiden ini tidak hanya dipandang sebagai masalah domestik Israel-Palestina, tetapi juga sebagai ujian bagi ketahanan solidaritas global terhadap situs suci umat Islam.
Analisis geopolitik menunjukkan bahwa tindakan provokatif pejabat Israel ini berpotensi merusak stabilitas kawasan yang saat ini sudah sangat rapuh. Dengan membiarkan retorika pembangunan kuil di situs Islam, pemerintah Israel secara tidak langsung memberikan legitimasi kepada kelompok ekstremis untuk terus melakukan infiltrasi. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin hal ini akan memicu intifada baru atau eskalasi konflik bersenjata yang lebih luas di wilayah pendudukan.
Di sisi lain, kebijakan pembatasan akses bagi umat Muslim Palestina yang terus diperketat—termasuk pelarangan salat Idulfitri dan pembatasan jumlah jamaah—menunjukkan adanya diskriminasi sistemik. Polisi Israel sejak 2003 memang telah memberi izin kepada pemukim untuk masuk ke kompleks tersebut, namun frekuensi dan intensitas provokasi yang dilakukan oleh menteri setingkat Ben-Gvir merupakan fenomena baru yang sangat mengkhawatirkan.
Para pengamat internasional menilai bahwa aksi Ben-Gvir adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mengubah demografi dan karakter Yerusalem Timur. Dengan menduduki secara simbolis dan fisik, mereka berharap dunia internasional akan terbiasa dengan narasi baru yang menempatkan situs suci Islam di bawah kontrol penuh otoritas Yahudi. Ini adalah upaya de-islamisasi yang dilakukan secara perlahan namun pasti.
Menanggapi situasi ini, tekanan internasional menjadi krusial. Namun, melihat rekam jejak pemerintahan Israel saat ini, kecil kemungkinan akan ada sanksi internal yang tegas. Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa ketegangan akan terus meningkat seiring dengan mendekatnya hari-hari raya Yahudi di bulan September. Umat Muslim di seluruh dunia kini menanti langkah nyata dari organisasi internasional seperti PBB untuk mencegah terjadinya perubahan status quo yang permanen di Al-Aqsa.
Sebagai penutup, dunia harus menyadari bahwa Al-Aqsa bukan sekadar situs arkeologi, melainkan simbol identitas yang jika diganggu akan membakar sentimen jutaan orang. Diplomasi Indonesia diharapkan tetap menjadi garda terdepan dalam menyuarakan hak-hak warga Palestina di forum global, memastikan bahwa provokasi semacam ini tidak dianggap sebagai kenormalan baru dalam konflik Israel-Palestina.