Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti meninjau langsung kondisi pembelajaran di SDN Srengseng Sawah 15, Jakarta Selatan, pada Selasa, 14 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sehari setelah insiden teror bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah, bertepatan dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah di hari kedua tahun ajaran baru.
Dalam kegiatan tersebut, Mu'ti berbaur dengan murid melalui agenda Pagi Ceria, berdialog dengan siswa kelas I, serta menyerahkan buku bacaan. Ia menyatakan suasana sekolah telah kondusif dan para siswa menunjukkan antusiasme mengikuti kegiatan belajar. Kehadiran menteri sekaligus menjadi simbol bahwa proses pendidikan harus tetap berjalan meski ancaman keamanan sempat muncul.
Kasus teror bom di lingkungan sekolah dasar merupakan kejadian yang sangat tidak lazim dan menimbulkan kekhawatiran besar bagi orang tua. SDN Srengseng Sawah 15 menerima ancaman tersebut beberapa waktu lalu, yang secara langsung berpotensi menciptakan trauma bagi anak-anak usia dini. Tahun ajaran 2026/2027 dibuka dengan tantangan psikologis yang tidak ringan bagi warga sekolah.
Untuk meredam dampak ketakutan, Kemendikdasmen bersama Dinas Pendidikan setempat merancang MPLS Ramah sebagai pengganti orientasi sekolah konvensional yang kerap menekankan disiplin kaku. Pendekatan ini sengaja difokuskan pada pemulihan emosional dan pengenalan lingkungan yang menyenangkan. Mu'ti menekankan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari strategi mitigasi psikososial.
Latar belakang kunjungan ini tidak lepas dari tugas negara melindungi hak anak atas pendidikan yang aman. Trauma akibat teror dapat menghambat konsentrasi belajar jika tidak ditangani. Oleh karena itu, pemerintah menggerakkan berbagai pihak, termasuk Kepolisian Republik Indonesia dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), guna memberikan pendampingan terstruktur.
Pemulihan psikologis murid pascateror bom di Jakarta Selatan menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci ketahanan sistem pendidikan. Polri menjamin keamanan fisik, sementara HIMPSI menyediakan ahli untuk memulihkan kondisi mental. Peran serta orang tua dan pengurus lingkungan melengkapi rangkaian dukungan agar anak tidak merasa terisolasi.
Dibandingkan dengan sejumlah kasus serupa di daerah lain yang berujung pada penghentian sementara kegiatan sekolah, respons di Srengseng Sawah relatif cepat. Kecepatan ini patut menjadi rujukan bagi satuan pendidikan di Indonesia yang rawan terhadap hoaks atau ancaman keamanan. Harmoni antara sekolah dan masyarakat membuktikan bahwa resilensi lokal mampu meredam krisis.
Secara lebih luas, peristiwa ini mengingatkan bahwa perlindungan psikologis siswa harus masuk dalam prioritas anggaran pendidikan nasional. Selama ini, layanan konselor di sekolah negeri masih terbatas jumlahnya. Kehadiran psikolog profesional dari HIMPSI dalam penanganan insiden Srengseng Sawah bisa menjadi model pendampingan darurat yang dapat diperluas ke wilayah lain.
"Alhamdulillah, suasana hari ini terlihat ceria dan anak-anak sudah kembali bersemangat untuk belajar," ucap Mu'ti di sela kunjungan. Ia menambahkan bahwa anak-anak tidak lagi menunjukkan rasa takut setelah insiden teror bom. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan proses pembelajaran berlangsung dalam suasana aman dan nyaman sesuai semangat MPLS Ramah.
Kepala SDN Srengseng Sawah 15, Kamtono, menuturkan pihak sekolah terus berupaya agar murid merasa aman untuk kembali belajar. Komunikasi intensif dengan orang tua dilakukan apabila ada siswa yang memerlukan pendampingan khusus. "Sekolah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan orang tua. Orang tua memiliki peran di rumah, sementara kami memiliki tanggung jawab di sekolah," tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Kemendikdasmen akan memperpanjang kerja sama dengan Polri dan HIMPSI untuk pendampingan psikologis kepada murid, guru, serta orang tua. Program pemulihan psikososial tersebut sekaligus menyertakan penyuluhan bagi orang tua agar dapat mendampingi anak menghadapi dampak peristiwa serupa di masa depan.
Ke depan, MPLS Ramah berpotensi menjadi standar nasional yang memuat elemen trauma-informed education. Mu'ti juga mengimbau seluruh pihak menjaga privasi murid dan tidak menyebarluaskan informasi yang berpotensi menambah beban psikologis anak-anak. Harapan besarnya, sekolah di Indonesia senantiasa menjadi ruang tumbuh yang terlindungi, bukan sasaran ketakutan.