Narasi yang menyalahkan Tiongkok atas kelebihan produksi dan ekspor barang manufaktur kini semakin marak disuarakan oleh berbagai kalangan, mulai dari politisi hingga akademisi global. Banyak pihak berargumen bahwa dominasi Tiongkok dalam rantai pasok dunia menciptakan keuntungan yang tidak adil, sehingga tindakan balasan berupa kebijakan proteksionis dianggap perlu. Namun, argumen tersebut sering kali mengabaikan akar masalah yang sebenarnya terjadi di dalam negara-negara maju itu sendiri.
Selama beberapa dekade terakhir, Amerika Serikat, sebagian besar negara Eropa, dan Jepang telah membanggakan diri sebagai ekonomi yang bertransformasi menjadi masyarakat pasca-industri berbasis jasa. Mereka secara sadar meninggalkan sektor manufaktur, menganggap bahwa produksi barang fisik bukanlah fokus utama dalam ekonomi modern. Keputusan strategis untuk meninggalkan basis manufaktur ini menciptakan kekosongan besar dalam rantai pasok global yang kemudian dimanfaatkan oleh Tiongkok dengan perencanaan jangka panjang yang matang.
Ironisnya, saat ini negara-negara Barat justru berjuang keras untuk melakukan reindustrialisasi demi memperbaiki kondisi ekonomi mereka yang terperosok. Mereka seolah terjebak dalam jalan buntu yang diciptakan sendiri, sementara Tiongkok telah melesat jauh mendominasi sektor manufaktur global. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya untuk membalikkan arah kebijakan industri dalam semalam bukanlah perkara mudah, terutama ketika ekosistem industri domestik telah lama ditinggalkan.
Banyak pemimpin politik kini menjadikan reindustrialisasi sebagai mantra utama dalam kampanye mereka. Tokoh-tokoh seperti politisi Inggris Andy Burnham hingga mantan Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyerukan pengembalian lapangan kerja manufaktur ke dalam negeri. Di sisi lain, Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi juga memprioritaskan reindustrialisasi, meski lebih berfokus pada sektor pertahanan untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.
Ketergantungan pada kebijakan proteksionis untuk menekan Tiongkok dinilai sebagai langkah yang tidak efektif karena tidak menyentuh masalah fundamental mengenai hilangnya keterampilan manufaktur dan infrastruktur pendukung di negara-negara Barat. Tanpa adanya strategi yang komprehensif untuk membangun kembali kapasitas produksi dari bawah, sekadar menyalahkan pihak luar tidak akan memulihkan daya saing industri nasional secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, tantangan yang dihadapi negara-negara maju ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak negara berkembang. Transisi ekonomi menuju sektor jasa memang menjanjikan, namun mengabaikan sektor manufaktur dapat menyebabkan kerentanan jangka panjang yang sulit diperbaiki. Keberhasilan Tiongkok bukan semata-mata karena keberuntungan, melainkan hasil dari konsistensi perencanaan strategis yang menempatkan manufaktur sebagai fondasi utama ekonomi nasional.