Kita gemar memuji otonomi. Kita bayangkan ia sebagai puncak kematangan — entah itu agen artificial intelligence yang 'bisa berpikir sendiri', negara yang 'berdaulat penuh', atau pejabat yang 'bebas menentukan kebijakan'. Realita tiga hari terakhir memotong mitos itu dengan tajam: otonomi tanpa pengawasan justru melahirkan kegagalan, kekejaman, dan kehancuran.
Ambil kasus agen AI di perusahaan. VentureBeat melaporkan proyek-proyek otonom gagal bukan karena modelnya bodoh, melainkan karena terlalu banyak kebebasan. Yang sukses justru memasang 'rem manusia' — batas-batas keras, *human-in-the-loop*, *guardrails* yang ketat. Ironis: kecerdasan buatan justru butuh ketidak-otonom-an untuk berguna. Sama halnya dengan robot humanoid Lightning buatan Honor yang hancurkan rekor Bolt di Beijing. Kecepatan 9,32 detik itu mengagumkan, tapi siapa yang bertanggung jawab saat robot itu nanti menabrak manusia? Otonomi fisik tanpa kerangka hukum dan etika adalah senjata, bukan prestasi.
Geser ke geopolitik. Turki mengajukan *Red Notice* Interpol untuk Netanyahu. Iran mengancam menyerang aset AS jika negara lain ikut sanksi. Israel menembak drone ke Gaza dan Suriah dalam 48 jam. Ketiga aktor ini mengklaim otonomi penuh: Israel berdaulat mempertahankan diri, Iran berdaulat menentang hegemoni, Turki berdaulat menegakkan hukum internasional. Namun ketika otonomi bertabrakan tanpa mekanisme akuntabilitas yang diakui bersama — tanpa pengadilan yang berdaya, tanpa *enforcement* yang adil — yang tersisa hanya siklus balas dendam. Otonomi negara tanpa hukum internasional yang *binding* hanyalah lisensi untuk membunuh.
Di ranah domestik, pola sama mengulang. Prabowo tegas menegakkan hukum pembakaran hutan di Kalimantan, termasuk korporasi yang 'mengarahkan' pembakaran. Di sini otonomi korporasi — kebebasan mengelola lahan, menebang, membakar — bertemu konsekuensi. Namun pertanyaannya: mengapa butuh perintah presiden baru hukum berfungsi? Di mana pengawasan *ex-ante* sebelum asap menyapu Sarawak hingga Malaysia harus mengajukan keluhan via jalur diplomatik ASEAN? Otonomi pengelolaan hutan tanpa transparansi dan *real-time monitoring* adalah undangan untuk korupsi ekologis.
Bahkan FIFA, organisasi yang seharusnya melambangkan *fair play*, tenggelam dalam krisis pemerintahan. Infantino ditekan CONCACAF dan tiga konfederasi besar. Otonomi administratif tanpa *checks and balances* internal — tanpa audit independen, tanpa batas jabatan yang ditegakkan — melahirkan kekuasaan absolut. Sepak bola, yang seharusnya tentang aturan yang sama untuk semua, jadi korban otonomi pemimpinnya sendiri.
Ada satu pengecualian yang menguatkan aturan: Kementerian PUPR yang jadi kementerian pertama turut memberikan apresiasi daerah dengan insentif kuota rehabilitasi rumah layak huni. Di sini otonomi daerah tidak dilepaskan begitu saja, tapi *diinsentifkan* dengan target konkret dan hadiah yang terukur. Kolaborasi Kemdiktisaintek dengan I4 melibatkan ilmuwan diaspora pun menunjukkan model serupa: otonomi riset yang dibingkai kolaborasi terstruktur, bukan *free-for-all*.
Ini bukan argumen anti-kebebasan. Sebaliknya: kebebasan sejati hanya bertahan di dalam kerangka yang mencegah kebebasan satu pihak merusak kebebasan pihak lain. *Guardrails* pada AI, hukum perang yang *enforceable*, pengawasan keuangan korporasi real-time, batas jabatan FIFA, *KPI* kinerja daerah — semuanya bukan penghalang otonomi, melainkan prasyaratnya.
Kita sering salah baca 'pengawasan' sebagai 'kontrol otoriter'. Padahal pengawasan yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti justru pelindung otonomi yang sehat. Tanpa dia, otonomi jadi alibi: alibi AI untuk *hallucinate* biaya jutaan dolar, alibi negara untuk melanggar HAM, alibi korporasi untuk membakar hutan, alibi pejabat olahraga untuk menumpuk kekuasaan.
Masa depan akan semakin penuh entitas otonom: agen AI, drone swarm, *smart contracts*, DAO, kota cerdas. Jika kita tidak membangun arsitektur akuntabilitas *sekarang* — *audit trails* yang tidak bisa diubah, *liability frameworks* yang jelas, *oversight bodies* yang berdaya dan independen — kita tidak sedang membangun masa depan yang lebih bebas. Kita sedang membangun labirin keacauan di mana tidak ada yang bertanggung jawab, dan semua korban.
Otonomi tanpa batas bukan kemerdekaan. Ia adalah keegoisan yang berpakaian सिद्धांत. Pilihannya bukan antara otonomi atau kontrol, melainkan antara otonomi yang bertanggung jawab — atau kehancuran yang tak terhindarkan.