Myanmar menandai 29 tahun keanggotaan di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada Rabu, 23 Juli, namun momen itu terasa hampa di tengah ketegangan yang tak kunjung reda. Lebih dari lima tahun setelah kudeta militer 1 Februari 2021, blok Asia Tenggara masih menahan diri dari mengembalikan status penuh Myanmar di forum tingkat tinggi, meskipun gejala keterlibatan diplomatik mulai terlihat di permukaan.
Kebijakan pengecualian yang diberlakukan ASEAN sejak April 2021 — yang melarang Panglima Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing dan menteri luar negeranya menghadiri rapat puncak — tetap berlaku. Blok tersebut menuntut kemajuan nyata atas Konsensus Lima Titik yang disepakati pada pertemuan khusus Jakarta tahun itu, yang menuntut penghentian kekerasan segera, dialog inklusif, penunjukan utusan khusus, bantuan kemanusiaan, serta akses utusan ke semua pihak bersengketa.
Namun hingga kini, kelima butir konsensus itu belum terealisasi secara bermakna. Kekerasan bersifat sistematik terus melanda berbagai wilayah, termasuk serangan udara terhadap sipil dan operasi militer di kawasan etnis. Utusan khusus ASEAN bergantian — dari Erywan Yusof Brunei hingga Prak Sokhonn Kamboja dan Alissandra Cummins Barbados — kesulitan mendapatkan akses penuh ke pemimpin oposisi dan tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi.
Di tengah kebuntuan itu, jalur komunikasi tidak pernah sepenuhnya terputus. Myanmar terus diwakili oleh pejabat non-politik di rapat-rapat teknis dan sektoral ASEAN. Pergeseran terbaru terjadi pada 12 Juli, ketika Thailand memfasilitasi pertemuan tatap muka para menteri luar negeri ASEAN dengan Menlu Myanmar Tin Maung Swe di Bangkok. Ini pertama kalinya menteri luar negeri junta bertemu rekan-rekannya secara langsung sejak kudeta, meski dalam format yang dibatasi.
Langkah Thailand mencerminkan pendekatan "constructive engagement" yang mirip dengan strategi ASEAN tiga dekade lalu. Pasca pro-demokrasi 1988 yang ditumpas militer, blok ini memilih keterlibatan dibanding isolasi — keputusan yang kontroversial pada masanya namun akhirnya membawa Myanmar masuk ASEAN pada 1997. Reformasi era Thein Sein dan kemenangan NLD 2015 serta 2020 pernah menumbuhkan harapan transisi demokratik, sebelum kudeta 2021 mengembalikan jam ke belakang.
Sinyal campuran dari Naypyidaw memperumit gambaran. Parlemen yang didominasi junta baru-baru ini mengesahkan moisi menolak Konsensus Lima Titik, mengklaim ASEAN gagal mengakui upaya reformasi dan rencana pemilu yang diusung militer. Di sisi lain, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) — oposisi pro-demokrasi — menuntut ASEAN memperketat tekanan dan mengoperasionalkan konsensus itu dengan melibatkan pemangku kepentingan demokratis secara teratur dan bermakna.
Menteri Luar NUG, Zin Mar Aung, menegaskan bahwa keterlibatan harus "terkoordinasi secara politik" dan tidak sekadar seremonial. "Ini waktunya untuk menerapkan dan memberikan tekanan lebih," ujarnya. Perspektif ini kontras tajam dengan narasi junta yang mencoba memframe pertemuan Bangkok sebagai bukti normalisasi diplomatik.
Ahli geopolitik ISEAS-Yusof Ishak Institute, Sharon Seah, memperingatkan risiko legitimasi terselubung. "Beberapa negara mengadopsi posisi keterlibatan tanpa pengakuan," kata Seah. "Mereka ingin membangun jembatan komunikasi dengan pemerintah baru, namun menghindari pengakuan formal." Namun dari sudut pandang Myanmar, kata Seah, "keterlibatan adalah keterlibatan" — perbedaan nuansa diplomatik itu mudah dilangitkan untuk kepentingan domestik.
Bagi investor dan pelaku pasar, sinyal keterlibatan ini berpotensi menciptakan ilusi normalisasi. Tanpa menelusuri detail, pasar mungkin membaca pertemuan-pertemuan ini sebagai indikasi Myanmar bergerak ke jalur normalitas setelah lima tahun isolasi relatif. Realita di lapangan — ekonomi merosot 10-15% pasca-kudeta, inflasi melonjak, dan pertempuran berlanjut di perbatasan — menentang narasi optimisme semacam itu.
Indonesia sebagai ketua ASEAN 2023 pernah mendorong pendekatan inklusif dengan mengundang NUG ke forum kesehatan, namun tekanan anggota lain membatasi ruang manuver Jakarta. Sekarang di bawah kepemimpinan Malaysia 2025 dan Filipina 2026, dinamika internal ASEAN — termasuk kepentingan bilateral Thailand-Myanmar dan keengganan beberapa negara menantang junta secara terbuka — akan menentukan apakah keterlibatan saat ini melahirkan jalur keluar atau hanya meng legitimasi status quo.
Sejarah mengajarkan bahwa ASEAN tidak pernah mengejek anggota secara permanen, namun juga jarang memaksa perubahan rezim dari luar. Tantangan kini ada pada generasi pemimpin Myanmar saat ini: apakah mereka mampu merintis jalan rekonsiliasi nasional yang otentik, bukan sekadar mencari legitimasi regional melalui pertemuan diplomatik yang hampa substansi. Tanpa itu, 29 tahun keanggotaan hanya akan menjadi angka tanpa makna nyata bagi rakyat Myanmar dan kredibilitas ASEAN itu sendiri.