Persaingan memperebutkan tampuk kepemimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama mulai menghangat menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU, Saifullah Yusuf, secara terbuka menyebutkan sederet tokoh yang digadang-gadang akan maju dalam bursa calon ketua umum untuk periode 2026-2031.
Nama-nama tersebut bukan sekadar figur biasa di pentas organisasi keagamaan terbesar di Tanah Air. Di antara mereka terdapat Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU petahana Yahya Cholil Staquf, Wakil Ketua Umum PBNU Zulfa Mustofa, serta sejumlah pengasuh pesantren dan ketua wilayah NU. Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, menyampaikan hal ini di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026.
Pernyataan tersebut dilontarkan di tengah masa persiapan matang yang dilakukan PBNU menjelang forum lima tahunan tersebut. Pengurus harian organisasi telah menetapkan Pesantren Tambakberas di Jombang, Jawa Timur, sebagai lokasi penyelenggaraan muktamar. Penetapan ini lahir dari rapat gabungan antara jajaran Syuriyah dan Tanfidziah PBNU di Jakarta pada Selasa, 7 Juli 2026.
Salah satu poin krusial yang mengiringi bursa kepemimpinan kali ini adalah aturan larangan pimpinan PBNU merangkap jabatan di pemerintahan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU yang disepakati pada Muktamar ke-34 di Lampung pada 2021 silam. Nasib aturan ini ke depan akan bergantung pada musyawarah para peserta muktamar.
Selain itu, jadwal pelaksanaan muktamar juga mengalami penyesuaian. Semula forum direncanakan berlangsung pada 1-5 Agustus 2026, namun rapat gabungan memutuskan untuk menggesernya ke tanggal 27-30 Agustus 2026. Perubahan waktu ini menuntut seluruh pengurus wilayah dan cabang untuk memacu kesiapan demi kelancaran agenda tertinggi organisasi.
Dinamika pencalonan di tubuh NU tidak bisa dilepaskan dari pengaruhnya terhadap peta sosial-politik nasional. Organisasi yang memiliki basis massa puluhan juta warga ini kerap menjadi penentu arah kebijakan publik, termasuk dalam hal penguatan moderasi beragama dan stabilitas pemerintahan. Siapapun yang terpilih kelak akan memegang peran sentral dalam menjembatani aspirasi umat dengan negara.
Tarik-menarik kepentingan di internal NU juga menyita perhatian publik lantaran posisi strategis organisasi tersebut di mata rezim yang berkuasa. Kehadiran nama menteri aktif seperti Nasaruddin Umar dan pejabat negara lainnya memunculkan diskursus mengenai batas antara otoritas keagamaan dan kekuasaan politik. Hal ini menjadi ujian bagi komitmen organisasi menjaga khittah perjuangannya.
Di sisi lain, netralitas proses pemilihan menjadi sorotan mengingat kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan banyak tokoh NU. Gus Ipul menegaskan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu tidak akan melakukan intervensi. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo dinilai memberikan kepercayaan penuh kepada para muktamirin untuk bermusyawarah sesuai tradisi yang sudah berakar lama.
Gus Ipul membeberkan bahwa nama Kiai Zulfa Mustofa, Gus Yusuf Chudlori, Gus Salam Shohib, Gus Kikin yang menjabat Ketua PWNU Jawa Timur, serta Prof. Nasaruddin Umar masuk dalam daftar yang beredar. "Termasuk tentu Gus Yahya," ucapnya merinci figur yang diprediksi bersaing memimpin organisasi. Ia menambahkan bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk memimpin NU di masa depan.
Mengenai potensi campur tangan eksternal, Gus Ipul bersikap tegas. "Jadi saya kira benar bahwa Presiden tidak akan turut campur dalam kaitan dengan proses muktamar itu," tegasnya. Pernyataan ini sekaligus menepis spekulasi yang kerap muncul setiap kali hajatan besar NU berlangsung berbarengan dengan siklus politik nasional.
Langkah konkret menuju muktamar kini difokuskan pada konsolidasi struktural. Gus Ipul selaku Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 mengimbau seluruh pengurus cabang dan wilayah agar memusatkan perhatian pada persiapan teknis maupun substansi. Rapat gabungan yang dihadiri Rais Aam, Katib Aam, Bendahara Umum, dan pengurus inti lainnya menjadi pintu masuk bagi penyatuan visi sebelum forum digelar.
Menjelang Agustus 2026, tensi politik di internal NU diprediksi akan semakin meruncing seiring penetapan kontingen peserta dari tiap daerah. Muktamar di Jombang nanti tidak hanya akan menentukan sosok pemimpin, tetapi juga arah haluan organisasi untuk lima tahun ke depan. Masyarakat luas, terutama di Jawa Timur sebagai basis utama, akan menyaksikan bagaimana tradisi musyawarah NU kembali membuktikan relevansinya di era modern.