Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka mengakui keikutsertaan Israel dalam pengeboman Doha pada September 2025, menandai langka sekali seorang pemimpin Israel mengonfirmasi operasi militer di wilayah berdaulat negara Arab Teluk. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara dengan stasiun i24NEWS yang dibagikannya ke media sosial Sabtu lalu, di mana Netanyahu menyebut Qatar sebagai negara "bermusuhan" yang tidak mendikte kebijakan Israel selama perang di Gaza.
Serangan 9 September 2025 itu menewaskan lima anggota Hamas dan seorang petugas keamanan Qatar yang sedang rapat membahas proposal gencatan api yang didukung Amerika Serikat. Qatar mengutuk serangan itu sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap semua hukum dan norma internasional", sedangkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menilainya sebagai pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah. Beberapa negara wilayah, termasuk Iran dan Pakistan, turut mengutuk, sementara pemimpin Yordania, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi mengunjungi Doha sebagai bentuk solidaritas.
Kendati demikian, Netanyahu justru memamerkan tindakan itu sebagai bukti keteguhan. "Saya menyerang Qatar, saya juga membombardirnya dan menyerang mereka selama perang, dan mereka menyerang saya," ujarnya dengan nada yang terkesan membanggakan. Sikap konfrontatif ini muncul di tengah tekanan politik domestik yang semakin berat menjelang pemilu legislatif 27 Oktober 2026 — pemilu pertama sejak perang Gaza pecah Oktober 2023.
Di sisi lain, Netanyahu juga membela transfer dana Qatar ke Gaza yang difasilitasi Israel selama bertahun-tahun. Ia menegaskan dana tersebut — yang nilainya hanya 2 persen dari total uang masuk ke Gaza — dialirkan untuk tujuan kemanusiaan atas rekomendasi Mossad dan Shin Bet. Kritikus di Israel selama ini menuduh dana itu justru digunakan Hamas mempersiapkan serangan 7 Oktober 2023, tuduhan yang dibantah keras Doha.
Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menegaskan seluruh bantuan Qatar mengalir ke rakyat Gaza melalui proses transparan yang sepenuhnya diketahui AS. "Klaim bahwa ini pendanaan Qatar ke Hamas tidak punya landasan," tegasnya di Doha Forum tahun lalu. Pengawasan ketat ini menjadi argumen utama Qatar menolak narasi Israel yang mencoba mengaitkan peran mediasi Doha dengan pendanaan terorisme.
Menariknya, hanya beberapa minggu setelah pengeboman, Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump menelpon Sheikh Mohammed untuk meminta maaf. Langkah diplomatik ganda ini — menyerang lalu meminta maaf — mencerminkan kompleksitas hubungan Israel-Qatar yang selama ini berperan sebagai mediator krusial, termasuk dalam negosiasi pelepasan tawanan dan gencatan api.
Analis politik menilai retorika Netanyahu ini sengaja dipanaskan menjelang pemilu. "Dia kembali memainkan kartu nasionalis dan keamanan untuk mengonsolidasi basis pendukung," kata seorang pengamat yang enggan disebut nama. Isu perang Gaza, ekonomi yang melambat, dan konfrontasi dengan Iran menjadi tiga pilar kampanye yang saling berkait. Menyerang Qatar — negara Muslim kaya yang jadi simbol mediasi — dipandang efektif memobilisasi pemilih kanan keras.
Bagi Indonesia, dinamika ini relevan karena Qatar menjadi mitra strategis dalam berbagai sektor, dari investasi infrastruktur hingga tenaga kerja migran. Ketidakstabilan di Teluk berpotensi mengganggu aliran remittance dan proyek kolaborasi. Lebih jauh, posisi Indonesia yang konsisten mendukung Palestina dan solusi dua negara menuntut pemahaman mendalam soal aktor-aktor kunci seperti Qatar yang peran mediasi-nya kini jadi target militer.
Escalasi retorika Netanyahu juga menguatkan narasi bahwa Israel semakin mengabaikan norma hukum internasional. Pengeboman Doha tanpa mandat PBB menciptakan preseden berbahaya: negara berdaulat bisa jadi target militer hanya karena jadi tuan rumah kantor politik lawan. Hal ini memperkuat argumen negara-negara Global South, termasuk Indonesia, soal perlunya reformasi tata kelola keamanan global.
Mendatang, mata dunia akan tertuju ke pemilu Israel Oktober depan. Jika Netanyahu menang, kebijakan konfrontatif terhadap Iran, Qatar, dan aktor regional lain kemungkinan besar dilanjutkan. Jika kalah, peluang diplomasi pembaruan — termasuk revitalisasi peran Qatar sebagai mediator — bisa terbuka. Kunci ada pada apakah pemilih Israel memprioritaskan keamanan jangka pendek atau stabilitas regional jangka panjang.