Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengeluarkan instruksi untuk menggevakuasi dan membongkar sejumlah pos permukiman di Tepi Barat, langka langkah mundur yang diambil setelah tekanan diplomatik dari Washington. Konfirmasi datang dari Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang menyatakan evakuasi menyangkut pos-pos terdepan yang didirikan di wilayah yang berada di bawah kendali administratif Otoritas Palestina tanpa mendapat izin resmi dari pemerintah pusat Tel Aviv.
Keputusan ini menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan Netanyahu yang selama ini cenderung mendukung perluasan permukiman. Sejak agresi militer Israel ke Jalur Gaza pada Oktober 2023, aktivitas pembangunan permukiman di Tepi Barat justru melonjak drastis, disertai peningkatan kekerasan dari pemukim terhadap warga Palestina. Data PBB mencatat ratusan insiden kekerasan pemukim sejak awal perang, menciptakan tekanan internasional yang semakin berat bagi pemerintah Israel.
Latar belakang langsung keputusan ini adalah rencana pembangunan proyek E1, permukiman besar yang akan membelah Tepi Barat secara geografis dan memutus kontinuitas wilayah Palestina menuju negara berdaulat di masa depan. Komunitas internasional, termasuk Uni Eropa dan negara-negara Arab, telah mengecam keras rencana ini karena dianggap mengakhiri prospek solusi dua negara. Namun, hingga pekan lalu, Tel Aviv tetap menolak mengubah rencana tersebut.
Tekanan dari Amerika Serikat menjadi faktor penentu. Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, baru-baru ini mengunjungi Tepi Barat dan menyampaikan pesan tegas bahwa "kejahatan tetaplah kejahatan, teror tetaplah teror" dalam menanggapi kekerasan pemukim. Huckabee menegaskan pelaku harus siap menghadapi konsekuensi berat. Retorik ini menandai perubahan nada dari administrasi AS yang selama ini cenderung diam terhadap ekspansi permukiman.
Di sisi lain, Smotrich — yang juga memimpin partai Religious Zionism dan dikenal sebagai pendukung keras permukiman — mengakui evakuasi tersebut namun menegaskan pos-pos yang dibongkar hanya yang tidak memiliki izin resmi. Ia mencoba meminimalkan dampak politik dengan membedakan antara permukiman "legal" dan "ilegal" menurut hukum Israel, meskipun hukum internasional menganggap semua permukiman di wilayah yang diduduki sejak 1967 sebagai melanggar Konvensi Geneva Keempat.
Kekerasan pemukim di Tepi Barat telah mencapai titik kritis. Menurut data organisasi hak asasi manusia Israel B'Tselem, sejak Oktober 2023 hingga Agustus 2024 tercatat lebih dari 1.200 insiden kekerasan pemukim terhadap petani dan warga Palestina, termasuk penebangan pohon zaitun, pembakaran kendaraan, dan serangan fisik langsung. Pasukan Israel seringkali diam atau bahaya memberikan perlindungan bagi pemukim, memperparah ketidakpercayaan Palestina terhadap otoritas pendudukan.
Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki relevansi diplomatik yang dalam. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan pendukung konsisten kemerdekaan Palestina, Jakarta telah mengutus bantuan kemanusiaan ke Gaza dan mendorong langkah konkret di forum multilateral. Kebijakan Netanyahu yang mundur sebagian ini membuka peluang bagi diplomasi Indonesia untuk mendorong tekanan internasional yang lebih terstruktur, termasuk melalui Gerakan Non-Blok dan OIC, guna menghentikan ekspansi permukiman secara total — bukan hanya pos-pos tanpa izin.
Namun, tantangan tetap besar. Koalisi pemerintah Netanyahu bergantung pada partai-partai ultranasionalis yang menentang pembekuan permukiman apa pun. Smotrich dan Ben-Gvir telah mengancarkan akan menggulingkan kabinet jika Netanyahu melanjutkan kebijakan yang dianggap "menyerah" pada tekanan asing. Dinamika politik internal Israel ini membuat keberlangsungan evakuasi pos-pos lain diragukan.
Secara historis, Israel pernah melakukan evakuasi serupa, seperti penarikan dari Gaza pada 2005 dan pembongkar pos-permukiman kecil di Tepi Barat pada era Olmert. Namun, setiap kali evakuasi terjadi, jumlah permukiman resmi justru bertambah melalui proses legalisasi pasca faktum. Pola ini menunjukkan bahwa tanpa tekanan internasional yang berkelanjutan dan sanksi konkret, langkah Netanyahu kemungkinan besar bersifat simbolis dan sementara.
Masyarakat sipil Israel sendiri terpecah. Gerakan Peace Now dan Breaking the Silence mendorong pembekuan total permukiman, sementara gerakan pemukim mengorganisir demonstrasi protes di Yerusalem. Ketegangan internal ini mempersulit Netanyahu untuk mengambil kebijakan yang konsisten, apalagi dengan persidangan korupsi yang masih berlangsung dan tekanan militer di Gaza yang belum selesai.
Ke depan, mata dunia akan memperhatikan apakah evakuasi ini menjadi awal perubahan kebijakan fundamental atau sekadar manuver taktis untuk meredakan tekanan AS sebelum pemilu parpol di Israel. Untuk Indonesia dan blok Global South, momen ini seharusnya dimanfaatkan untuk mendorong resolusi Majelis Keamanan PBB yang mengikat, menyertai sanksi ekonomi terhadap entitas yang terlibat dalam ekspansi permukiman, dan pengakuan penuh atas keanggotaan Palestina di PBB — langkah-langkah yang selama ini diblokir oleh veto AS.