Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan gagasan kontroversial dua hari menjelang pemilihan umum. Ia mengusulkan penggunaan mata uang kripto berbasis blockchain sebagai instrumen utama negara untuk memitigasi potensi sanksi ekonomi internasional. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya isolasi global terhadap Israel akibat konflik berkepanjangan di Gaza dan perluasan pemukiman ilegal di Tepi Barat.
Dalam sebuah wawancara dengan Channel 10, Netanyahu menegaskan bahwa Israel perlu menyiapkan sistem ekonomi alternatif yang mampu menembus blokade perbankan. Ia berpendapat bahwa ketergantungan pada sistem keuangan konvensional kini menjadi kerentanan strategis bagi negaranya. Baginya, aset digital menawarkan jalur keluar untuk menjaga kelangsungan transaksi lintas batas di saat tekanan diplomatik dunia semakin menekan.
Wacana ini muncul seiring dengan memburuknya citra Israel di mata komunitas internasional. Selama tiga tahun terakhir, eskalasi militer di Gaza telah menelan lebih dari 74.500 nyawa warga Palestina. Selain itu, kebijakan agresif di Tepi Barat dan Yerusalem Timur memicu berbagai sanksi terbatas dari Uni Eropa, Inggris, serta pembatasan perdagangan oleh negara-negara seperti Belanda dan Irlandia. Tekanan ini diprediksi akan semakin masif jika Mahkamah Internasional (ICJ) menjatuhkan vonis terkait tuduhan genosida.
Netanyahu juga menyoroti pergeseran geopolitik di Washington. Ia secara terbuka menyatakan bahwa bantuan militer Amerika Serikat yang selama ini menjadi tulang punggung pertahanan Israel tidak akan selamanya mengalir. Ia memproyeksikan berakhirnya era dukungan penuh dari Gedung Putih setelah masa jabatan Presiden Donald Trump usai, sehingga kemandirian finansial melalui teknologi kripto dianggap sebagai solusi pragmatis bagi keberlangsungan operasi militer.
Namun, gagasan tersebut segera menuai kritik tajam di dalam negeri. Bank of Israel secara tegas menolak rencana tersebut, sementara partai oposisi melabeli langkah Netanyahu sebagai resep bencana yang justru akan mengisolasi ekonomi Israel lebih dalam. Lebih dari 100 pakar ekonomi dan mantan pejabat tinggi Israel mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan kecemasan mendalam atas proposal tersebut. Mereka menilai penggunaan kripto untuk menghindari sanksi adalah tindakan yang lebih identik dengan perilaku organisasi kriminal daripada kebijakan negara berdaulat.
Secara teknis, penggunaan kripto untuk menghindari sanksi memang memiliki preseden, seperti yang dilaporkan dilakukan oleh Rusia untuk memfasilitasi pembayaran perdagangan internasional pasca invasi ke Ukraina. Namun, para ahli ekonomi menekankan bahwa mata uang digital tidak mampu menggantikan fungsi perbankan konvensional dalam skala ekonomi nasional. Kripto mungkin bisa berfungsi sebagai medium paralel, tetapi tidak bisa menopang kebutuhan perdagangan global, rantai pasokan teknologi pertahanan, dan impor peralatan spesialis yang menjadi nyawa ekonomi Israel.
Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi studi kasus menarik mengenai batasan kedaulatan digital dalam sistem keuangan global. Di Indonesia, penggunaan aset kripto diatur ketat oleh Bappebti dan Bank Indonesia, dengan fokus utama pada perlindungan investor dan stabilitas sistem pembayaran. Penggunaan kripto sebagai alat pembayaran resmi, apalagi untuk menghindari sanksi internasional, jelas bertentangan dengan kerangka hukum nasional yang menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran sah.
Selain itu, ketergantungan pada aset digital untuk menghindari sanksi juga berisiko tinggi bagi integritas sistem keuangan domestik. Jika Israel nekat menerapkan kebijakan ini, mereka akan menghadapi tantangan besar dalam hal likuiditas dan penerimaan pasar global. Dunia internasional cenderung akan memperketat pengawasan terhadap bursa kripto yang memfasilitasi transaksi dari entitas yang terkena sanksi, yang pada akhirnya justru akan mempersempit ruang gerak ekonomi Israel secara lebih sistemik.
Ketakutan para pakar ekonomi Israel sangat beralasan karena ekonomi modern sangat bergantung pada kepercayaan. Ketika sebuah negara secara terang-terangan mencoba mengakali sistem keuangan internasional, investor institusional akan menarik diri karena risiko kepatuhan (compliance risk) yang terlalu tinggi. Hal ini berpotensi menyebabkan pelarian modal (capital flight) dan depresiasi mata uang lokal yang tidak terkendali.
Ke depan, langkah Netanyahu ini kemungkinan besar akan tetap menjadi retorika politik domestik daripada kebijakan yang dapat diimplementasikan sepenuhnya. Tantangan teknis, tekanan dari sistem keuangan global, serta penolakan keras dari otoritas moneter Israel sendiri menjadi penghalang utama. Jika ide ini dipaksakan, Israel berisiko terperosok ke dalam ekonomi bayangan (shadow economy) yang tidak stabil, yang justru merugikan stabilitas jangka panjang yang mereka klaim ingin lindungi.