Pemerintah Kota New York secara resmi telah memberlakukan kebijakan pembekuan harga sewa untuk sekitar satu juta unit apartemen yang masuk dalam kategori teregulasi. Keputusan ini merupakan realisasi dari janji kampanye utama Walikota Zohran Mamdani yang berupaya memberikan bantuan finansial langsung bagi warga yang menghadapi tekanan ekonomi di kota terpadat di Amerika Serikat tersebut.
Dalam pemungutan suara yang digelar pada hari Kamis, Rent Guidelines Board (Dewan Pedoman Sewa) kota tersebut menyetujui kebijakan ini dengan perbandingan suara 7-1. Keputusan tersebut secara efektif menghentikan kenaikan harga sewa untuk kontrak satu tahun maupun dua tahun pada apartemen yang berada di bawah skema stabilisasi sewa. Mamdani menyambut baik hasil ini sebagai kemenangan bersejarah bagi penyewa di New York.
Apartemen yang masuk dalam kategori stabilisasi sewa adalah bangunan yang didirikan antara tahun 1947 hingga 1974 dengan jumlah unit lebih dari enam, atau bangunan yang mendapatkan insentif pajak tertentu. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi penyewa dari lonjakan harga sewa tahunan yang tidak terprediksi. Saat ini, kebijakan tersebut mencakup sekitar 41 persen dari total ketersediaan properti sewa di seluruh New York City.
Proses pengambilan keputusan ini tidak lepas dari kontroversi. Dua hari sebelum pemungutan suara, Christina Smyth, anggota dewan yang ditunjuk oleh mantan Walikota Eric Adams, mengundurkan diri sebagai bentuk protes. Ia menuduh bahwa dewan tersebut telah kehilangan independensinya dan mengklaim bahwa keputusan pembekuan sewa sudah ditentukan sejak masa kampanye, sehingga proses pemungutan suara hanyalah sebuah formalitas belaka.
Di sisi lain, kekhawatiran muncul dari para pemilik properti, terutama pemilik skala kecil yang sering disebut sebagai pemilik 'mom-and-pop'. Mereka berargumen bahwa pembekuan harga sewa akan membatasi kemampuan finansial untuk melakukan pemeliharaan bangunan yang krusial. Beberapa data menunjukkan bahwa sebagian unit yang teregulasi saat ini masih memerlukan perbaikan mendasar agar tetap layak huni bagi masyarakat.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua Dewan Chantella Mitchell menegaskan bahwa dewan tetap bekerja dengan independensi penuh dalam mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, termasuk tingkat inflasi, upah pekerja, dan biaya pajak properti. Langkah ini menjadi salah satu kebijakan paling signifikan di bawah kepemimpinan Mamdani untuk meredam krisis keterjangkauan tempat tinggal yang terus membayangi warga New York dalam beberapa tahun terakhir.