Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menegaskan komitmen strategisnya untuk memperkuat sektor jasa keuangan dalam mendukung program keuangan berkelanjutan serta implementasi nilai ekonomi karbon di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui transisi menuju ekonomi rendah karbon, sekaligus meningkatkan daya tawar Indonesia dalam arsitektur keuangan global.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam rangkaian acara London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang diselenggarakan pada 22 hingga 25 Juni 2026 di London, Inggris. Keikutsertaan OJK dalam forum internasional ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat pengelolaan risiko keuangan terkait perubahan iklim serta mematangkan ekosistem pasar karbon domestik melalui studi praktik terbaik dari berbagai negara.
Dalam forum tersebut, hadir sejumlah pemangku kepentingan tingkat tinggi dari Indonesia, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup M. Jumhur Hidayat, serta pimpinan MPR dan DPR RI. Kehadiran delegasi lintas sektor ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menyinergikan kebijakan antara regulasi keuangan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada keberlanjutan.
Friderica Widyasari Dewi aktif berpartisipasi dalam berbagai pertemuan internasional, mulai dari The Net Zero Delivery Summit hingga diskusi meja bundar bersama Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) di London School of Economics. Diskusi-diskusi ini bertujuan untuk membangun ekosistem pembiayaan yang kredibel, transparan, dan mampu menarik kepercayaan investor global terhadap proyek-proyek hijau di Indonesia.
Dalam pernyataannya, Friderica menekankan bahwa agenda keuangan berkelanjutan bukan sekadar kerangka kebijakan formal, melainkan harus bertransformasi menjadi mekanisme pasar yang kredibel. OJK berkomitmen memastikan bahwa sistem keuangan Indonesia stabil dan berintegritas, sehingga mampu membiayai transisi ekonomi yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif bagi masa depan bangsa.
Lebih lanjut, Friderica menyoroti bahwa tantangan utama Indonesia terletak pada penyaluran pembiayaan yang tepat sasaran ke proyek-proyek berdampak nyata. Sebagai negara berkembang yang juga anggota G20, Indonesia harus menyeimbangkan antara target pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan komitmen ambisius untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat.