Arab Saudi, Pakistan, dan Turki resmi menandatangani pakta pertahanan bersama yang menyerupai NATO. Kesepakatan itu diteken di Makkah pada Jumat, 7 Agustus, setelah pertemuan antara Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.
Pakta ini menegaskan bahwa serangan terhadap salah satu negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Dalam pernyataan bersama, ketiga negara menyebut tujuan pakta ini memperkuat pencegahan kolektif terhadap setiap tindakan agresi serta meningkatkan kerja sama pertahanan dalam berbagai bidang.
Langkah ini berdiri di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Bagi Saudi Arabia, pakta ini merupakan lapisan perlindungan baru di luar kemitraan lamanya dengan Washington. Riyadh mengalihkan keandalan AS dalam melindungi sekutu-sekutunya di kawasan Teluk.
Keraguan itu tidak muncul tanpa alasan. Iran mengancam akan menargetkan fasilitas energi di negara-negara Arab apabila AS menyerang fasilitas serupa di Iran. Sejumlah pejabat Teluk menilai ancaman ini lebih serius daripada peringatan sebelumnya. Kekhawatiran bahwa Teheran benar-benar akan menyerang negara-negara Arab Teluk kini semakin tinggi.
Sementara itu, Saudi Arabia menghadapi ancaman dari berbagai front. Kelompok milisi Yaman dan milisi Irak terus menjadi sumber ketidakstabilan di sekitar perbatasan. Dengan pakta ini, Riyadh berupaya membangun front pertahanan yang dipimpin negara-negara muslim Sunni untuk memperkuat daya gentar.
Pakistan dan Turki punya alasan yang kuat untuk mencegah konflik Timur Tengah meluas. Kedua negara berbatasan langsung dengan Iran. Pakistan memiliki populasi Syiah yang besar, sehingga stabilitas di Iran berhubungan erat dengan keamanan dalam negerinya. Turki, di sisi lain, berbagi kekhawatiran dengan Iran soal separatisme Kurdi.
Kehadiran Pakistan dan Turki memperluas cakupan geopolitik pakta. Pakistan membawa kekuatan militer besar dan posisi strategis di Asia Selatan. Turki, sebagai anggota NATO, memiliki kemampuan militer dan teknologi operasional yang tidak dimiliki banyak negara. Kombinasi keduanya membuat pakta ini lebih dari sekadar pernyataan politik.
Untuk Indonesia, pakta ini relevan dalam beberapa hal. Indonesia mengimpor minyak dari Timur Tengah, termasuk dari Saudi Arabia. Jika konflik memicu gangguan pada fasilitas energi Arab, harga minyak dunia bisa melonjak. Dampaknya akan terasa ke inflasi dan belanja energi dalam negeri.
Banyak warga Indonesia juga bekerja dan tinggal di Saudi Arabia serta Turki. Ketidakpastian keamanan di kedua negara itu berpotensi langsung memengaruhi keselamatan WNI. Pemerintah perlu menyiapkan langkah perlindungan dan evakuasi jika situasi memburuk.
Secara lebih luas, pakta ini menandai perubahan arsitektur keamanan Timur Tengah. Selama puluhan tahun, negara-negara Teluk menggantungkan keamanan pada AS. Namun, mereka mulai mencari alternatif dan membangun kekuatan kolektif sendiri. Ini adalah pergeseran yang tidak bisa diabaikan.
Belum jelas bagaimana Washington akan menanggapi. Namun, bagi Saudi Arabia, Pakistan, dan Turki, langkah ini adalah bentuk antisipasi terhadap ketidakpastian komitmen AS. Jika konflik benar-benar meletus, pakta ini menjadi ujian pertama solidaritas pertahanan ketiganya.
Sejumlah pengamat akan memantau apakah pakta ini berkembang menjadi aliansi tetap atau hanya respons terhadap krisis. Yang pasti, Timur Tengah sedang menyusun ulang peta keamanan. Indonesia perlu mencermati arah perubahan itu agar tidak terlambat mengambil posisi.