Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membantah klaim normalisasi situasi kemananan air di Jalur Gaza, setelah Israel secara resmi mengurangi pasokan air bersih ke wilayah tersebut selama dua hari berturut-turut. Menurut Juru Bicara PBB Stéphane Dujarric, sejumlah satu juta warga Palestina yang bergantung pada jaringan air Israel kini kekurangan akses terhadap air bersih. Distribusi air melalui truk bantuan, meskipun terus dilakukan, hanya sebagian kecil yang dapat menutupi kekurangan ini.
Dujarric menegaskan bahwa kondisi ini bertahan meskipun adanya upaya distribusi air dari sumber alternatif. Namun, kapasitas truk dan logistik yang ada tidak cukup untuk menjangkau seluruh populasi yang terdampak. Akibatnya, warga Gaza semakin terpaksa bergantung pada air yang tidak layak konsumsi, sehingga meningkatkan risiko penyakit menular.
Latar belakang penurunan pasokan air ini terkait erat dengan intensitas serangan militer Israel di wilayah tersebut sejak Oktober 2023. Israel dituduh menggunakan kelaparan dan kekurangan air sebagai senjata psikologis dan fisik dalam konflik ini. Menurut laporan terbaru, lebih dari 73.000 warga Palestina telah tewas akibat serangan tersebut, dengan lebih dari 174.000 orang luka.
Di sisi lain, warga Palestina di Tepi Barat juga mengalami tekanan yang sama. PBB menerima laporan mengenai pengusiran seluruh komunitas Khirbet di kampung Tabban, yang merupakan salah satu dari 13 komunitas penggembala di kawasan Masafer Yatta, Hebron. Wilayah ini telah dideklarasikan sebagai “zona tembak” oleh otoritas Israel untuk keperluan latihan militer.
Sejumlah pos pemukim Israel telah didirikan di wilayah tersebut dalam dua tahun terakhir. Pasukan Israel dan penduduk asing yang mendukung pembentukan blokade ini turut menghambat mobilitas warga Palestina secara signifikan. Jalan khusus yang dibangun hanya untuk pendudwa penduduk Israel sementara warga lokal kesulitan melewati kawasan yang sama.
Dampak langsung dari penurunan pasokan air ini tidak hanya terlihat pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada aktivitas ekonomi dan sosial. Anak-anak dan ibu hamil yang rentan terhadap dehidrasi justru menjadi korban utama. PBB mengimbau agar akses air bersih tetap terbuka sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa dilanggengkan.
Pemerintah Indonesia turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi kemanaman air di Gaza. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri menyerukan agar konflik ini diselesaikan melalui diplomasi, agar warga sipil tidak lagi menjadi korban dari kebijakan destruktif.
Sementara itu, aktivis hak asasi manusia menyoroti betapa langkah-langkah pembatasan seperti ini justru memperdalam krisis kemanusiaan di wilayah yang sudah lama berada di bawah penduduki asing.
Dujarric menegaskan bahwa komunitas internasional harus bertindak bersama untuk menekan pihak yang bertanggung jawab. Ia juga menegaskan bahwa setiap pembatasan akses air merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.
Jika tidak ada intervensi yang konkrit, kondisi kemanaman air di Gaza dan Tepi Barat berpotensi semakin memburuk. PBB menyampaikan bahwa ia akan terus memantau perkembangan ini dan siap membantu koordinasi bantuan kemanusiaan yang lebih luas.
Sementara itu, warga Palestina di berbagai penjara Israel masih dilaporkan mengalami perlakuan tidak manusiawi, termasuk pembatasan air yang ketat. Hal ini menunjukkan pola sistematis yang lebih luas dari sekadar penyitaan air di Gaza.
Pemerintah-Pemerintah kawasan juga diharapkan untuk bertindak, terutama yang memiliki pengaruh besar dalam diplomasi Timur Tengah. Tekanan kolektif bisa menjadi pengimbang bagi kebijakan yang dianggap melanggar hukum internasional.
Indonesia, yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, kini semakin dihadapkan pada tekanan moral untuk tidak diam diam ketika benihan kelaparan dan kekekurangan air digunakan sebagai senjata.
Dengan semakin menipamnya situasi kemanusiaan, langkah-langkah kemanangan yang dilakukan oleh PBB dan organisasi lain perlu dipercepat. Bantuan air harus tetap menjadi prioritas mutlak agar tidak ada lagi warga yang tewas karena kehausan akibat kebijakan politis.