Kementerian Sosial (Kemensos) akan mengubah peta jalan penyaluran bantuan sosial (bansos) di tanah air. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tak lagi sepenuhnya mengandalkan transfer perbankan konvensional.
Skema baru ini memanfaatkan jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang saat ini masif dibangun pemerintah. Penyaluran secara bertahap akan menyentuh gerai-gerai yang terintegrasi dengan layanan Bank Himbara di tiap koperasi desa.
Langkah ini bukan sekadar pergeseran metode distribusi. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres tersebut menjadikan KDMP sebagai salah satu program prioritas nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dari level paling bawah.
KDMP lahir dengan ambisi mengonsolidasi ekonomi desa. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 15.845 KDMP telah rampung dibangun. Pemerintah menargetkan 35.000 unit koperasi desa merah putih berdiri secara fisik pada Agustus 2026, dengan 19.539 lainnya masih dalam tahap konstruksi.
Melalui Inpres tersebut, penerima manfaat bansos diminta menjadi anggota KDMP. Kebijakan ini membawa tujuan ganda. Penyaluran bantuan menjadi lebih mudah, sekaligus menumbuhkan ekosistem ekonomi lokal di mana penerima bansos juga berbelanja dan berproduksi di dalam koperasi tersebut.
Bagi penerima manfaat di pedesaan, penyaluran lewat KDMP berpotensi mengurangi biaya transaksi dan jarak tempuh. Selama ini, warga harus mendatangi agen bank atau mesin ATM yang kerap berjarak jauh dari permukiman. Dengan gerai KDMP yang dekat dan terintegrasi sistem pembayaran bank Himbara, akses bantuan pangan dan tunai menjadi lebih efisien secara digital maupun fisik.
Di sisi lain, kebijakan ini menjadi instrumen penguatan likuiditas koperasi desa. Dana bansos yang disalurkan tidak langsung terlepas dari ekosistem desa, melainkan berputar di dalam gerai KDMP. Hal ini selaras dengan visi pemerintah menjadikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi desa berbasis teknologi keuangan inklusif, bukan sekadar wadah administratif.
Namun, tantangan operasional tetap ada. Infrastruktur digital dan manajemen rantai pasok di ribuan KDMP harus siap mengelola volume transaksi bansos yang masif. Sinergi antara Himbara, Kemensos, dan Kementerian Koperasi menuntut sistem pelaporan berbasis data yang transparan agar penyaluran tepat sasaran dan terhindar dari kebocoran.
Saifullah Yusuf menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi serta berbagai pihak terkait mengenai penempatan lokasi penyaluran bansos di KDMP. "Tentu ke depan kita akan coba juga bisa disalurkan melalui Kopdes. Karena di Kopdes nanti kan ada gerai-gerai salah satunya gerai dari Bank Himbara," ujar Mensos usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Mensos menambahkan, uji coba penyaluran akan digelar di sejumlah lokasi terpilih. "Nanti, ini sekarang akan diujicobakan di beberapa tempat. Mudah-mudahan, nanti targetnya katanya tadi kira-kira di Agustus ini diujicoba," kata dia. Arahan Presiden Prabowo dalam rapat tersebut secara tegas meminta penguatan implementasi KDMP di lapangan.
Ke depan, Kemensos tidak hanya menyalurkan bansos, tetapi juga berperan sebagai kurator produk. Sesuai amanat Inpres, kementerian tersebut wajib memfasilitasi pemasaran hasil karya penerima manfaat program pemberdayaan sosial melalui KDMP. Ini membuka peluang bagi UMKM lokal untuk mendapat pangsa pasar stabil di desanya sendiri.
Jika uji coba Agustus 2026 berjalan mulus, skema ini diproyeksikan mempercepat inklusi keuangan dan ekonomi sirkular di perdesaan. KDMP tidak lagi sekadar menyalurkan bantuan, melainkan bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi mikro yang berkelanjutan dan berdaya saing.