Dua pemilik toko buku independen di Hong Kong telah dibebaskan dengan jaminan, dua hari setelah penangkapan mereka oleh kepolisian keamanan nasional atas dugaan tindak pidana hasutan dan pencucian uang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua individu tersebut dibebaskan dari kantor polisi Sham Shui Po pada Jumat sore waktu setempat dan diwajibkan untuk kembali melapor kepada pihak berwenang pada 24 Juli mendatang.
Identitas kedua pemilik toko buku Hunter Bookstore tersebut diketahui sebagai Leticia Wong Man-huen, seorang mantan anggota dewan distrik dari Partai Civic yang kini telah dibubarkan, serta seorang pria lokal berusia 32 tahun. Keduanya ditahan sejak Rabu lalu atas tuduhan melakukan tindakan dengan niat menghasut, serta melanggar undang-undang mengenai kejahatan terorganisir dan serius terkait pencucian uang.
Pihak kepolisian Hong Kong dalam pernyataannya menuduh bahwa kedua tersangka telah menjual dan memamerkan publikasi yang dianggap mengandung konten provokatif. Selain itu, mereka dituduh menyelenggarakan berbagai diskusi dan sesi berbagi yang ditargetkan kepada generasi muda serta kalangan pelajar, yang menurut aparat, bertujuan untuk memicu kebencian terhadap pemerintah, lembaga peradilan, dan penegak hukum setempat.
Selain tuduhan hasutan, pihak berwenang juga melayangkan dakwaan terkait penerimaan dana dalam jumlah besar. Kepolisian menduga toko buku tersebut menerima kiriman uang dari berbagai organisasi politik luar negeri. Investigasi saat ini masih terus berjalan untuk melacak asal-usul dan tujuan penggunaan dana tersebut dalam konteks hukum keamanan nasional yang berlaku di Hong Kong.
Kasus ini menarik perhatian publik setelah pada Juli tahun lalu, Hunter Bookstore menyelenggarakan pameran buku yang mempertemukan penerbit dan toko buku independen lokal. Media pro-Beijing sempat melontarkan kritik keras terhadap acara tersebut, menyebut pameran itu sebagai ajang penyebaran buku-buku anti-pemerintah serta mengundang tokoh-tokoh oposisi terkemuka seperti Margaret Ng Ngoi-yee dan kartunis Zunzi.
Penangkapan ini menjadi bagian dari serangkaian langkah penegiatan penegakan hukum yang lebih luas di Hong Kong di bawah undang-undang keamanan nasional yang diperketat. Situasi ini terus memicu perdebatan mengenai kebebasan pers, kebebasan berekspresi, serta ruang bagi suara-suara alternatif di wilayah administratif khusus tersebut, di mana garis antara kritik politik dan pelanggaran hukum semakin menjadi subjek perdebatan sengit.