Swedia sedang bersiap menghadapi pemilihan umum yang sangat krusial pada Minggu ini. Hasil pemungutan suara tersebut tidak hanya akan menentukan arah kebijakan domestik, tetapi juga berpotensi mengubah posisi diplomatik negara tersebut terhadap konflik Israel-Palestina. Sejak 2014, Swedia mencatatkan sejarah sebagai negara anggota Uni Eropa pertama yang secara resmi mengakui kedaulatan Palestina, sebuah langkah yang hingga kini masih menjadi perdebatan sengit di panggung politik nasional.
Ketegangan politik di Stockholm kini mencapai titik didih. Partai sayap kanan, Sweden Democrats, yang kini menjadi kekuatan politik terbesar kedua, secara terang-terangan menuntut agar pemerintah mencabut pengakuan terhadap Palestina. Jika tuntutan ini terealisasi, Swedia akan menarik diri dari kebijakan luar negeri yang telah mereka pertahankan selama lebih dari satu dekade. Survei terbaru dari Novus menunjukkan persaingan ketat, dengan koalisi kiri unggul tipis di angka 50,3 persen dibandingkan 47,9 persen untuk blok pemerintah petahana.
Sejarah keterlibatan Swedia dalam konflik ini berakar jauh ke belakang, bahkan sejak pembunuhan mediator PBB, Count Folke Bernadotte, di Yerusalem pada 1948. Peran Swedia sebagai mediator sempat mencapai puncaknya pada 1980-an, ketika Stockholm memfasilitasi dialog antara pemimpin Palestina Yasser Arafat dengan delegasi Yahudi Amerika, yang kemudian membuka pintu komunikasi antara Washington dan PLO. Warisan diplomasi ini kini dipertaruhkan di tengah polarisasi tajam antara blok sayap kanan dan kiri.
Jika blok sayap kanan yang dipimpin oleh Moderate Party dan didukung oleh Sweden Democrats memenangkan suara, perubahan haluan kebijakan luar negeri kemungkinan besar akan terjadi. Pemerintah saat ini telah menunjukkan sikap yang lebih dingin terhadap isu Palestina, termasuk pembatalan pendanaan inti untuk UNRWA pada Desember 2024. Meski sempat mengalokasikan bantuan kemanusiaan sebesar 83 juta dolar AS pada 2026, mereka memilih jalur pendanaan alternatif di luar mekanisme UNRWA.
Di sisi lain, blok kiri yang beranggotakan Partai Sosial Demokrat, Partai Kiri, dan Partai Hijau, menjanjikan pendekatan yang berbeda. Mereka secara vokal mendukung pemulihan pendanaan penuh untuk UNRWA. Bahkan, beberapa partai dalam blok kiri telah mendesak pemerintah untuk bergabung dengan Afrika Selatan dalam kasus genosida terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ). Perbedaan ideologi ini menjadi pemisah utama yang membuat pemilu kali ini sangat menentukan.
Bagi masyarakat Indonesia, dinamika politik Swedia ini memiliki relevansi yang signifikan. Sebagai negara dengan dukungan kuat terhadap perjuangan Palestina, posisi negara-negara Eropa seperti Swedia sering kali dijadikan barometer bagi opini publik internasional. Indonesia, yang secara konsisten memegang teguh komitmen 'dekolonisasi' dan kemerdekaan Palestina, akan menyoroti apakah tren pergeseran ke arah kanan di Eropa akan melemahkan dukungan global terhadap isu kemanusiaan di Gaza.
Keterlibatan tokoh publik seperti Greta Thunberg yang sempat ditahan saat aksi protes di kapal Global Sumud Flotilla pada 2025 menunjukkan betapa isu ini telah menyentuh akar rumput masyarakat Swedia. Kejadian tersebut memicu perdebatan mengenai tanggung jawab individu versus kebijakan negara. Di Indonesia, di mana solidaritas terhadap Palestina sering kali bersifat lintas batas dan bersifat emosional-nasionalis, fenomena ini mencerminkan tantangan serupa dalam menjaga atensi publik terhadap konflik berkepanjangan.
Analisis pakar politik Zina al-Dewany menyebutkan bahwa kerentanan kebijakan luar negeri Swedia terletak pada struktur pemerintahan yang tidak memerlukan persetujuan parlemen untuk mengubah status pengakuan negara. Jika Sweden Democrats berhasil menduduki posisi strategis dalam kabinet, mereka memiliki kuasa penuh untuk memutarbalikkan kebijakan luar negeri tanpa hambatan legislatif yang berarti. Ini menjadi peringatan bagi para aktivis kemanusiaan di seluruh dunia.
Lebih jauh, para politisi sayap kanan di Swedia bahkan telah mengajukan mosi untuk memindahkan kedutaan besar Swedia ke Yerusalem. Langkah ini, jika benar-benar diterapkan, akan menjadi sinyal kuat pergeseran geopolitik yang mengikuti pola kebijakan beberapa negara Barat lainnya. Langkah ini dipandang oleh para pengamat sebagai upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai demokrasi Swedia dengan apa yang mereka sebut sebagai 'nilai-nilai Yudeo-Kristen'.
Di masa depan, arah kebijakan Swedia akan bergantung pada siapa yang memegang kendali pemerintahan. Jika blok kiri menang, status quo kemungkinan besar akan bertahan dengan penguatan dukungan pada lembaga PBB. Namun, jika blok sayap kanan berkuasa, Swedia mungkin akan menempuh jalan yang lebih konfrontatif dengan lembaga-lembaga multilateral, yang pada akhirnya akan mengubah peta diplomasi Eropa di Timur Tengah untuk waktu yang lama.