BANGKOK – Pemimpin oposisi utama Thailand, Natthaphong Ruengpanyawut, bersama dengan sembilan anggota parlemen lainnya, resmi menjalani persidangan di Mahkamah Agung Thailand pada Selasa (30/6). Mereka termasuk di antara 44 terdakwa yang menghadapi tuduhan pelanggaran etika serius terkait upaya mereka dalam mengusulkan reformasi terhadap undang-undang penghinaan kerajaan (lese-majeste) yang sangat ketat di negara tersebut.
Kasus ini bermula dari langkah politik yang diambil pada tahun 2021 oleh Partai Move Forward, pendahulu dari Partai Rakyat (People's Party) yang kini dipimpin oleh Natthaphong. Kala itu, partai tersebut mengajukan draf legislasi untuk mengubah aturan lese-majeste, sebuah undang-undang yang melindungi Raja dan keluarga kerajaan dari segala bentuk kritik. Di bawah aturan ini, setiap pelanggaran dapat berujung pada hukuman penjara maksimal hingga 15 tahun untuk setiap dakwaan.
Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC) mengajukan gugatan perdata ke Mahkamah Agung pada bulan April lalu terhadap 44 politisi, baik yang masih menjabat maupun yang sudah mantan. Tuduhan utama yang dilayangkan adalah pelanggaran etika berat. Jika terbukti bersalah, para terdakwa terancam sanksi berupa larangan seumur hidup untuk memegang jabatan publik serta pencabutan hak pilih mereka selama 10 tahun ke depan, yang secara efektif akan mematikan karier politik mereka.
Dalam persidangan perdana tersebut, pihak jaksa penuntut umum telah menyerahkan daftar 17 saksi kepada Mahkamah Agung, termasuk pejabat parlemen dan perwakilan NACC. Saksi pertama dijadwalkan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah pada 25 Agustus mendatang. Menurut laporan, tidak ada satu pun dari anggota parlemen yang menjadi terdakwa hadir secara fisik di pengadilan pada hari Selasa tersebut.
Perlu diketahui bahwa Partai Move Forward sebelumnya telah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pada tahun 2024. Pengadilan memutuskan bahwa janji kampanye partai tersebut untuk mereformasi undang-undang kerajaan dianggap sebagai upaya untuk menggulingkan monarki konstitusional. Meski demikian, sebagian besar anggotanya kembali berkumpul dan membentuk Partai Rakyat, yang kemudian berhasil menempati posisi kedua dalam pemilihan umum bulan Februari lalu.
Menanggapi proses hukum ini, Natthaphong menegaskan bahwa upaya reformasi yang dilakukan bukanlah bertujuan untuk merongrong sistem demokrasi di bawah monarki. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk memastikan kesetaraan bagi seluruh rakyat Thailand. Ia berkomitmen untuk terus melawan kasus ini di pengadilan demi membela hak anggota parlemen dalam sistem demokrasi parlementer agar tetap relevan dan melayani kepentingan masyarakat luas.