Pemerintah Kota Jakarta Utara melalui Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) mengambil langkah konkret di awal tahun ajaran. Mereka menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak secara serentak di enam kecamatan pada 13-17 Juli 2026. Kegiatan ini menyasar peserta didik baru dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), baik negeri maupun swasta.
Fokus utama program tahun ini tertuju pada kesehatan mental remaja. Isu ini memiliki keterkaitan erat dengan upaya memutus rantai perundungan di lingkungan sekolah. Sudin PPAPP mengusung tema PEDULI yang merupakan akronim dari Persahabatan, Empati, Dampingi, Utarakan, dan Lindungi Anak. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah ingin menciptakan budaya sekolah yang aman, inklusif, dan ramah anak sejak hari pertama masuk sekolah.
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah kerap menjadi momentum krusial bagi peserta didik. Di era sebelumnya, MPLS atau yang dulu dikenal dengan masa orientasi siswa kerap diwarnai praktik perpeloncoan dan kekerasan fisik. Transformasi format pengenalan lingkungan telah bergeser menjadi kegiatan yang membangun karakter dan empati. Namun, tantangan baru muncul seiring berkembangnya interaksi sosial remaja yang kini melintasi batas fisik sekolah ke ruang digital.
Regulasi perlindungan anak di Indonesia menempatkan sekolah sebagai institusi yang wajib memberikan rasa aman. Peraturan Daerah DKI Jakarta secara tegas menekankan pentingnya menciptakan sekolah sebagai ruang aman tanpa kekerasan. Edukasi yang digagas Sudin PPAPP ini selaras dengan amanat tersebut. Pencegahan dini melalui sosialisasi dianggap lebih efektif ketimbang penindakan setelah kasus kekerasan atau perundungan mencuat ke permukaan.
Kesehatan mental remaja menjadi sorotan global maupun nasional dalam beberapa tahun terakhir. Lonjakan kecemasan dan tekanan psikologis pada kelompok usia sekolah meningkat pasca pandemi. Perundungan di media sosial turut memperparah kondisi ini. Ketidaksiapan emosional siswa baru dalam menghadapi transisi jenjang pendidikan sering kali memicu perilaku agresif maupun depresi. Oleh karena itu, pembekalan mengenali emosi sendiri menjadi tameng awal yang krusial.
Kehadiran program ini membawa implikasi besar bagi ekosistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan karakter dan literasi mental tidak lagi boleh dipandang sebelah mata sebagai kegiatan tambahan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk mendampingi satuan pendidikan yang kerap kekurangan tenaga ahli psikologi. Kolaborasi lintas dinas seperti yang dilakukan Jakarta Utara layak ditiru wilayah lain guna memastikan siswa terlindungi secara menyeluruh.
Membangun sekolah ramah anak membutuhkan infrastruktur nyata, bukan sekadar jargon kampanye. Sosialisasi yang diberikan membekali siswa dengan berbagai kanal pengaduan serta layanan pendampingan. Jika ditemukan kasus yang membutuhkan penanganan serius, mekanisme rujukan ke Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) maupun layanan PUSPA telah disiapkan. Hal ini menjamin korban kekerasan mendapatkan penanganan psikologis dan hukum yang tepat.
Kendati demikian, ketersediaan fasilitator kesehatan mental di sekolah masih menjadi tantangan di banyak daerah di Indonesia. Jakarta memiliki keunggulan infrastruktur berupa UPT PPA yang tersebar, namun daerah pinggiran atau luar Pulau Jawa kerap kehilangan akses serupa. Program Jakarta Utara menunjukkan bahwa alokasi anggaran dan perhatian pemda terhadap isu mental dapat berjalan beriringan dengan kalender akademik sekolah.
Kepala Seksi Perlindungan Anak Sudin PPAPP Jakarta Utara, Nurjanah, menegaskan tujuan digelarnya kegiatan tersebut. "Edukasi ini bertujuan untuk memperkuat edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental remaja," ujar Nurjanah saat ditemui di SMA Negeri 72 Jakarta. Ia menambahkan, pelibatan seluruh jenjang pendidikan menjadi kunci agar pesan antipelanggaran hak anak tersampaikan sejak dini.
Di lokasi yang sama, panitia MPLS SMAN 72 Jakarta, Muhammad Efendi, menilai materi yang disajikan sangat relevan untuk membentuk karakter peserta didik. Sementara itu, siswi kelas X-C, Putri Adinda (14), mengaku mendapat pengalaman baru melalui praktik butterfly hug atau pelukan kupu-kupu. Teknik sederhana itu membantunya menenangkan diri dan mengenali emosi. "Kami belajar cara mengelola emosi serta mengetahui ke mana mencari bantuan jika butuh pendampingan psikolog," tutur Putri.
Langkah preventif ini diharapkan tidak berhenti sebagai seremonial tahunan belaka. Integrasi materi kesehatan mental dan pencegahan kekerasan ke dalam kurikulum harian menjadi proyeksi ke depan yang ideal. Sekolah perlu membentuk satuan tugas kesiswaan yang secara rutin memantau dinamika pertemanan antar pelajar. Edukasi berkelanjutan akan menumbuhkan generasi yang memiliki empati tinggi serta mampu menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.
Tren positif lainnya adalah kolaborasi antarinstansi pemerintah dalam menyambut tahun ajaran baru. Selain Sudin PPAPP, BPBD DKI juga mengedukasi peserta MPLS mengenai mitigasi bencana. Orang tua murid pun perlu dilibatkan dalam ekosistem ini agar konsistensi pesan perlindungan anak terjaga di rumah maupun di sekolah. Dengan sinergi multipihak, lingkungan belajar yang aman dan inklusif bukan lagi sekadar harapan, melainkan standar operasional pendidikan.