Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) kembali digulirkan di Jawa Tengah dengan skala yang masif. Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen secara langsung memimpin upacara pembukaan TMMD Reguler ke-129 dan TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, Rabu (15/7).
Kegiatan ini tidak hanya berlangsung di satu titik terisolasi. TMMD dikerjakan serentak di 35 kabupaten dan kota di seluruh Jawa Tengah, dengan tenggat waktu pelaksanaan hingga 13 Agustus 2026. Anggaran Provinsi Jawa Tengah senilai Rp33,2 miliar disiapkan sebagai pondasi sinergi antara TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah setempat.
Penetapan lokasi TMMD tahun ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan kebutuhan mendesak warga. Gus Yasin menegaskan bahwa program difokuskan pada daerah terpencil yang aksesnya masih minim. Jalan ekonomi di pedesaan menjadi prioritas utama agar para petani bisa mendistribusikan hasil panen tanpa hambatan logistik yang membebani biaya produksi.
Keterbatasan infrastruktur selama ini menjadi penghambat utama pemerataan kesejahteraan di wilayah selatan Pulau Jawa. Dayeuhluhur, misalnya, memiliki topografi perbukitan yang menantang namun menyimpan potensi agraris besar. Melalui TMMD, pemerintah berupaya menutup ketimpangan pembangunan antara pusat kota dan pedalaman yang kerap terisolasi secara ekonomi maupun sosial.
Program TMMD sendiri bukanlah intervensi mendadak. Selama lebih dari empat dekade, kemanunggalan TNI dengan rakyat dibuktikan melalui kolaborasi fisik dan nonfisik di pelosok negeri. Tahun 2026 ini, momentum tersebut juga dijadikan sebagai persiapan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat gotong royong yang diperbarui di tengah tantangan ekonomi global.
Dampak nyata dari TMMD di Bingkeng akan langsung dirasakan oleh warga setempat yang selama ini terkendala jarak. Pembangunan jalan sepanjang 800 meter dengan lebar empat meter, talud 120 meter, dan satu unit jembatan akan menghubungkan jalur ekonomi warga yang sebelumnya terputus. Aksesibilitas yang membaik akan menurunkan biaya transportasi dan mempercepat perputaran modal usaha mikro.
Bagi Indonesia secara umum, model intervensi berbasis militer-sipil seperti TMMD menunjukkan bahwa pembangunan karakter dan fisik harus berjalan beriringan. Di tengah tren urbanisasi yang terus meningkat, desa butuh jaminan konkret bahwa negara hadir melalui infrastruktur dasar. Ketika desa maju, beban kota dalam menampung arus migrasi penduduk secara tidak langsung bisa berkurang secara signifikan.
Aspek pemberdayaan juga mendapat porsi besar dalam TMMD kali ini. Pemprov tidak sekadar mencor jalan, tetapi menyisipkan program ketahanan pangan, pertanian terpadu, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Pendekatan holistik ini krusial mengingat angka stunting dan kemiskinan ekstrem masih menjadi pekerjaan rumah besar di kawasan perdesaan Indonesia bagian selatan.
"Desa merupakan fondasi pembangunan nasional. Ketika desa maju, masyarakat menjadi lebih sejahtera," ucap Gus Yasin dalam amanatnya. Ia menekankan bahwa TMMD harus menjadi sarana membangun kualitas sumber daya manusia, bukan hanya fisik. "Kita tidak hanya membangun fisiknya, tetapi juga membangun mental masyarakat. Ketahanan keluarga harus diperkuat," tegasnya mengarahkan Satgas TMMD.
Dandim 0703/Cilacap Letkol Inf. Aryudha Sakti menambahkan, pemilihan Desa Bingkeng didasarkan pada urgensi akses jalan bagi mobilitas ekonomi warga. "Wilayah Bingkeng menjadi prioritas karena masyarakat membutuhkan akses jalan. Dengan adanya TMMD, masyarakat tidak merasa jauh dari pemerintah daerah maupun TNI," katanya. Partisipasi warga pun sudah terlihat sejak pra-pembukaan melalui kegiatan gotong royong lapangan yang solid.
Ke depan, TMMD 2026 akan dilengkapi berbagai kegiatan nonfisik yang menyentuh layanan dasar masyarakat. Mulai dari pengobatan gratis, pembuatan dokumen kependudukan, penyuluhan bela negara, hingga pelatihan kewirausahaan dan budidaya ikan. Kombinasi ini diharapkan menciptakan ekosistem desa yang mandiri pasca-proyek fisik selesai dikerjakan oleh personel TNI dan warga.
Dukungan anggaran juga mengalir deras ke Cilacap secara spesifik sebagai daerah sasaran. Wagub menyerahkan bantuan dana Rp22,731 miliar untuk 215 titik kegiatan sarana prasarana, Rp984 juta untuk empat tahap TMMD, serta Rp5,14 miliar untuk rehab RTLH. Sinergi anggaran dan tenaga dari Baznas serta CSR ini menjadi kunci keberlanjutan pemerataan pembangunan di Jawa Tengah.