Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengambil langkah konkret guna merespons tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan kejuruan. Dua sekolah menengah kejuruan negeri akan dibangun di Kota Batam pada tahun 2026. Penambahan fasilitas ini langsung dikomandoi Gubernur Kepri Ansar Ahmad sebagai jawaban atas membeludaknya pendaftar pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Lokasi kedua sekolah telah ditetapkan. SMKN 13 Batam berdiri di Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, sementara SMKN 14 Batam ditempatkan di Tanjunguncang, Kecamatan Batu Aji. Kehadiran dua lembaga ini diharapkan memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja.
Lonjakan pendaftar sekolah vokasi di Batam bukan fenomena mendadak. Beberapa tahun terakhir, animo lulusan SMP terhadap SMK meningkat seiring kesadaran akan pentingnya kompetensi teknis di dunia industri. Data Kemendikdasmen menunjukkan peminat SMK di Batam melonjak tajam, sehingga daya tampung sekolah negeri yang ada tidak lagi memadai.
Kondisi ini diperparah oleh pertumbuhan industri di Batam yang berstatus kawasan ekonomi khusus. Investasi manufaktur, logistik, dan teknologi membutuhkan tenaga terampil dalam jumlah besar. Ketidakseimbangan antara lulusan sekolah umum dengan kebutuhan pasar kerja membuat pemprov harus bergerak cepat melalui pembangunan fisik sekolah baru.
Selain faktor permintaan, dorongan masyarakat setempat juga menjadi pemicu. Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung menyebut pembangunan SMKN 13 merupakan tindak lanjut atas usulan warga dan tokoh di Bengkong. Mereka memang membutuhkan sekolah kejuruan negeri di area tersebut untuk mendekatkan akses pendidikan tanpa beban biaya transportasi jauh.
Dari perspektif ekonomi regional, kebijakan ini merupakan investasi jangka panjang. Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan pendidikan adalah jalan tercepat untuk transformasi kelas sosial. Ketika warga lokal memiliki sertifikasi keahlian, mereka dapat menyerap lapangan kerja yang selama ini banyak diisi pendatang dari provinsi lain.
Secara nasional, arah yang diambil Kepri sejalan dengan program Merdeka Belajar yang mendorong pendidikan vokasi agar selaras dengan industri. Pemerintah pusat pun telah mencanangkan revitalisasi SMK lewat kurikulum berbasis kompetensi. Perbedaannya, Kepri memiliki tantangan spesifik karena proximity dengan Singapura dan Malaysia yang menuntut standar teknis lebih tinggi.
Dampak langsung bagi peserta didik tampak pada SMKN 13 yang sudah menjalankan kegiatan belajar mengajar meski gedung masih dalam tahap pembangunan. Sebanyak 480 siswa terbagi dalam 11 rombongan belajar dengan tiga program keahlian: teknik pengelasan, teknik komputer jaringan, dan teknik elektronika industri. Untuk sementara, proses belajar ditampung di bangunan SMAN 8 Batam.
Anggaran pembangunan SMKN 13 bersumber dari APBD Kepri 2026 dengan nilai Rp4,1 miliar. Peletakan batu pertama dilakukan pada 13 Juli di lahan seluas 7.360 meter persegi. Dukungan pemkot dan BP Batam dalam penyediaan lahan menunjukkan sinergi antarlembaga untuk mempercepat operasional sekolah.
Gubernur Ansar Ahmad berharap generasi muda Kepri kelak lahir dengan kompetensi vokasi yang mumpuni. "Ke depan kita juga menginginkan makin banyak lahir generasi muda Kepri yang berilmu, memiliki kompetensi vokasi, berintegritas dan juga bisa bersaing dalam mengisi kebutuhan industri yang terus tumbuh dan berkembang di Kepulauan Riau," ujarnya. Harapan tersebut sekaligus menegaskan posisi sekolah kejuruan sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Proyeksi ke depan, kehadiran SMKN 14 akan melengkapi peta pendidikan Batam sisi utara. Pembangunan bertahap ini diperkirakan mampu menekan angka pengangguran usia muda sekaligus menopang program SPP gratis untuk SMA/SMK negeri yang sudah direalisasikan pemprov. Sinergi antara pemerintah provinsi, kota, dan BP Batam menjadi kunci keberlanjutan.
Tren serupa diprediksi menyebar ke kabupaten lain di Kepri mengingat pertumbuhan industri maritim dan pariwisata. Pemprov tidak bisa hanya mengandalkan dua sekolah baru, tetapi harus meratakan infrastruktur vokasi hingga ke pulau terluar. Tanpa itu, target menjadikan Kepri sebagai hub tenaga ahli di Sumatra bagian timur sulit tercapai.