Pengunduran diri Keir Starmer sebagai Perdana Menteri Inggris pekan lalu kembali memicu perdebatan mengenai rekam jejak pemerintahannya, terutama terkait keterlibatan Inggris dalam konflik di Gaza. Sebuah klip video lama yang kembali viral memperlihatkan Starmer, yang berlatar belakang pengacara hak asasi manusia, menyatakan bahwa Israel memiliki hak untuk memutus pasokan air dan listrik bagi warga Gaza. Pernyataan ini dianggap sebagai cerminan sikap politiknya yang konsisten dalam mendukung tindakan militer Israel selama masa jabatannya.
Selama menjabat sejak Juli 2024, pemerintahan Starmer dikritik karena memfasilitasi ekspor senjata ke Israel dengan nilai yang signifikan. Data menunjukkan bahwa antara Oktober hingga Desember 2024, nilai lisensi ekspor senjata mencapai 127,6 juta poundsterling, angka yang jauh melampaui persetujuan pemerintah sebelumnya. Meskipun Menteri Luar Negeri David Lammy sempat mengumumkan penangguhan parsial terhadap 30 dari 350 lisensi ekspor senjata, kebijakan tersebut dianggap setengah hati karena tetap mengizinkan pasokan suku cadang untuk jet tempur F-35.
Selain ekspor senjata, peran Pangkalan Angkatan Udara Kerajaan (RAF) Akrotiri di Siprus juga menjadi sorotan. Kunjungan Starmer ke pangkalan tersebut pada Desember 2024 memperkuat dugaan bahwa fasilitas Inggris digunakan sebagai titik strategis untuk operasi pengawasan rutin di atas wilayah Gaza. Pemerintah dituduh menutup mata dan merahasiakan keterlibatan aktif ini dari publik internasional.
Ketidakkonsistenan kebijakan luar negeri Inggris terlihat jelas ketika dibandingkan dengan pendekatan pemerintah terhadap konflik di Rusia. Kritikus menilai bahwa keengganan Inggris untuk menerapkan sanksi ekonomi menyeluruh terhadap Israel, serupa dengan yang dilakukan terhadap Rusia, merupakan bentuk kemunafikan diplomatik yang nyata. Sanksi terbatas yang dijatuhkan hanya kepada segelintir pemukim ekstrem dianggap tidak cukup untuk menekan Israel agar mematuhi hukum internasional.
Upaya untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah juga menemui jalan buntu. Pada Juni 2025, inisiatif untuk mengadakan penyelidikan publik independen mengenai keterlibatan Inggris dalam operasi militer Israel di Gaza secara resmi diblokir oleh pemerintah. Alasan yang diberikan, yakni bahwa tidak ada kebutuhan untuk penyelidikan tersebut, justru semakin memperkuat narasi mengenai upaya pemerintah untuk menutupi kebijakan yang kontroversial.
Bagi perdana menteri Inggris yang akan datang, warisan Starmer menjadi pengingat akan pentingnya integritas moral dalam kebijakan luar negeri. Publik menuntut transparansi lebih besar terkait keterlibatan militer dan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia global. Tanpa perubahan arah kebijakan yang signifikan, reputasi Inggris di mata komunitas internasional diyakini akan terus tergerus oleh keputusan-keputusan yang dianggap memfasilitasi pelanggaran kemanusiaan.