Perdana Menteri Irak, Ali al‑Zaidi, akan memulai kunjungan internasional pertamanya sejak menjabat dengan bertolak ke Washington, D.C., untuk bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kunjungan selama seminggu yang dimulai Senin (12/7) ini diharapkan menjadi momentum bagi Irak dalam mempererat hubungan strategis dengan Washington, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Kunjungan ini juga dianggap sebagai respons terhadap tekanan internasional yang semakin meningkat agar Baghdad memberantas korupsi dan melucuti kelompok bersenjata yang didukung Iran, yang selama ini menjadi sumber ketegangan dalam hubungan Irak-AS.
Selama kunjungan tersebut, kedua negara dijadwalkan menandatangani sejumlah nota kesepahaman (MoU) di sektor minyak dan gas. Menurut juru bicara pemerintah Haider al‑Aboudi, Irak akan menggandeng berbagai perusahaan AS untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak nasional. Selain itu, sebuah skema pendanaan juga disiapkan, di mana Irak akan menyetorkan setengah juta barel minyak per hari ke dalam dana khusus sebagai imbalan atas bantuan AS dalam meningkatkan sektor listrik Irak yang saat ini krisis.
Kunjungan ini terjadi di tengah upaya Irak untuk memulihkan pendapatan negara yang anjlok akibat perang antara Iran dan AS serta penutupan Selat Hormuz, satu‑satunya jalur air yang terhubung dengan Teluk. Al‑Zaidi berharap investasi dari AS dapat membantu stabilisasi ekonomi dan mempercepat pemulihan pasca‑konflik. Sebelumnya, AS telah merespons langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan al‑Zaidi dengan melanjutkan pengiriman uang hasil penjualan minyak Irak yang selama ini dikelola oleh Federal Reserve Bank of New York sejak 2003.
Secara historis, hubungan Irak-AS sering diwarnai ketegangan akibat kehadiran pasukan AS di Irak, kedekatan Baghdad dengan Tehran, dan tekanan internasional untuk melucuti milisi pro‑Iran. Meski demikian, al‑Zaidi menerima ucapan selamat dari Trump setelah dilantik sebagai perdana menteri pada April lalu, yang menandakan adanya keinginan dari Washington untuk membangun kemitraan yang lebih erat. Dalam beberapa bulan terakhir, Irak telah menandatangani beberapa kesepakatan dengan perusahaan‑perusahaan AS di sektor minyak, dan kunjungan kali ini diharapkan dapat menambah jumlah perjanjian tersebut.
Dari perspektif regional, kunjungan ini mencerminkan pergeseran dinamika kekuasaan di Timur Tengah, di mana Irak berusaha menyeimbangkan hubungan dengan AS dan Iran. Keberhasilan al‑Zaidi dalam menarik investasi AS dapat menjadi contoh bagi negara‑negara lain di kawasan yang juga berusaha mengurangi ketergantungan pada Tehran. Selain itu, skema pendanaan minyak untuk listrik dapat menjadi model bagi negara‑negara yang menghadapi krisis energi serupa.
Bagi Indonesia, perkembangan ini menawarkan pelajaran berharga terkait upaya pemberantasan korupsi dan pembangunan sektor energi yang berkelanjutan. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan kebutuhan energi yang terus meningkat, Indonesia dapat belajar dari pendekatan Irak dalam memanfaatkan kemitraan strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Selain itu, keterbukaan terhadap investasi asing yang selektif dapat mendukung transformasi sektor minyak dan gas Indonesia yang saat ini masih bergantung pada cadangan lama.
Prospek keberhasilan kunjungan ini bergantung pada kemampuan kedua belah pihak untuk mengatasi tantangan politik internal. Di Irak, al‑Zaidi harus mempertahankan dukungan dari faksi‑faksi politik yang beragam, sementara di AS, pemerintah Trump harus mempertimbangkan sentimen publik terhadap keterlibatan di Timur Tengah. Jika berhasil, kemitraan ini tidak hanya akan memperkuat ekonomi Irak, tetapi juga memberikan Washington titik pengaruh baru di kawasan yang strategis.
Secara keseluruhan, pertemuan antara PM al‑Zaidi dan Presiden Trump menandai babak baru dalam hubungan Irak-AS yang berpotensi membawa dampak positif bagi stabilitas regional dan kerjasama ekonomi global. Kunjungan ini menjadi indikator bahwa Irak di bawah kepemimpinan al‑Zaidi serius dalam memanfaatkan peluang investasi untuk membangun kembali negaranya, sekaligus menjadi ujian bagi Washington dalam merancang strategi yang lebih konstruktif di Timur Tengah.