Koalisi pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kini berada dalam posisi genting menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober mendatang. Berdasarkan jajak pendapat terbaru yang dirilis oleh lembaga penyiaran publik Israel, KAN, kubu oposisi menunjukkan tren kenaikan suara yang mampu mengungguli koalisi petahana secara tipis. Hasil survei tersebut mencatat koalisi Netanyahu hanya mampu mengamankan 51 kursi di parlemen, sementara blok oposisi berhasil unggul dengan perolehan 52 kursi.
Meski oposisi tampak memimpin, dinamika politik Israel saat ini menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang benar-benar mendominasi secara mutlak. Untuk membentuk pemerintahan yang stabil di Knesset, sebuah partai atau koalisi setidaknya membutuhkan dukungan minimal 61 kursi dari total kursi yang tersedia. Kondisi ini menegaskan bahwa pertarungan politik di Israel akan sangat ditentukan oleh kemampuan masing-masing kubu dalam menggalang dukungan koalisi di saat-saat terakhir sebelum pemungutan suara dimulai.
Partai Yashar, yang dipimpin oleh Gadi Eisenkot, saat ini menjadi kekuatan utama di kubu oposisi dengan proyeksi perolehan 23 kursi. Posisi ini menempatkan mereka di atas Partai Likud yang dipimpin Netanyahu dengan estimasi 21 kursi. Sementara itu, partai-partai lain seperti Beyahad pimpinan Naftali Bennett diprediksi meraih 12 kursi, Partai Demokrat dengan delapan kursi, serta Jewish Power dengan jumlah serupa. Sisa perolehan kursi diprediksi akan terbagi pada koalisi Zionisme Religius-Zehut yang dipimpin Bezalel Smotrich dengan enam kursi.
Tekanan terhadap Netanyahu tidak hanya datang dari rival politik di parlemen. Secara hukum, posisi sang petahana semakin terjepit setelah Komite Pemilihan Pusat Israel menjatuhkan denda sebesar 29 ribu shekel atau sekitar Rp170 juta pada Minggu (4/10). Sanksi ini dijatuhkan karena Netanyahu terbukti menggunakan personel militer dalam aktivitas kampanyenya, sebuah pelanggaran etika pemilu yang cukup serius di negara tersebut.
Kepemimpinan Netanyahu yang telah berlangsung sejak Desember 2022 memang terus dibayangi oleh berbagai kontroversi. Selain tuduhan korupsi yang persidangannya masih terus berjalan, ia juga menghadapi tekanan internasional yang masif. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) bahkan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan atas dugaan keterlibatan Netanyahu dalam kejahatan perang serta kejahatan kemanusiaan di Jalur Gaza. Situasi geopolitik yang panas ini menjadi latar belakang utama mengapa sentimen publik terhadap koalisinya mengalami pergeseran signifikan.
Bagi masyarakat Indonesia, dinamika politik di Israel memiliki dampak yang cukup luas, terutama dari sisi diplomatik dan kemanusiaan. Indonesia, sebagai negara dengan dukungan konsisten terhadap kemerdekaan Palestina, selalu memantau transisi kekuasaan di Israel dengan cermat. Perubahan pucuk pimpinan di Tel Aviv sering kali menjadi variabel yang menentukan arah kebijakan luar negeri Israel terhadap konflik di Timur Tengah, yang secara tidak langsung memengaruhi stabilitas kawasan dan respons komunitas internasional.
Jika melihat pola politik di tanah air, fenomena survei tipis ini mirip dengan dinamika pilkada atau pemilu di Indonesia di mana elektabilitas petahana sering kali tergerus oleh isu-isu personal maupun kebijakan publik yang dianggap tidak populer. Namun, perbedaan mendasar terletak pada sistem parlementer Israel yang menuntut negosiasi koalisi yang sangat kompleks, berbeda dengan sistem presidensial di Indonesia yang lebih mengandalkan dukungan partai koalisi sejak awal pencalonan.
Kepercayaan publik terhadap Netanyahu tampak memudar di tengah narasi perang yang terus dibawa oleh pemerintahannya. Banyak warga Israel yang mulai jenuh dengan kondisi keamanan yang tidak menentu serta beban ekonomi akibat konflik berkepanjangan. Ketidakpastian ini menjadi celah bagi partai-partai oposisi untuk menawarkan narasi perubahan yang lebih damai atau setidaknya menjanjikan stabilitas domestik yang lebih baik.
Perspektif pengamat politik internasional menilai bahwa hasil akhir pemilu nanti akan sangat bergantung pada bagaimana Netanyahu menangani sisa waktu kampanye. Apakah ia akan menggunakan narasi keamanan untuk mengonsolidasi basis pendukungnya, atau justru tekanan hukum yang ia hadapi akan membuatnya semakin terisolasi. Langkah-langkah strategis yang diambil dalam tiga pekan ke depan akan menjadi penentu apakah era Netanyahu akan berakhir atau justru ia mampu bermanuver kembali untuk mempertahankan kekuasaan.
Secara teknis, efektivitas penggunaan media sosial dan kampanye lapangan akan menjadi kunci bagi pihak oposisi untuk menjaga momentum. Dengan selisih kursi yang sangat tipis, setiap suara dari pemilih mengambang akan sangat berharga. Partai-partai kecil yang diprediksi akan mendapatkan kursi di parlemen nantinya akan menjadi 'king maker' atau penentu arah koalisi, mengingat tidak ada kubu yang bisa mencapai ambang batas 61 kursi sendirian.
Ke depan, tren politik di Israel diprediksi akan tetap terpolarisasi. Siapa pun yang nantinya memenangkan pemilu, tantangan utama yang dihadapi adalah menyatukan masyarakat yang terpecah dan memperbaiki citra negara di mata internasional. Pemilu kali ini bukan sekadar pergantian wajah di pemerintahan, melainkan ujian bagi demokrasi Israel di tengah tekanan krisis eksistensial dan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern negara tersebut.