Berita

Presiden Prabowo Instruksikan DKI Jakarta Perluas Kapasitas Sekolah Rakyat

Presiden Prabowo Instruksikan DKI Jakarta Perluas Kapasitas Sekolah Rakyat

Ringkasan

  • Presiden Prabowo meminta Pemprov DKI Jakarta menambah kapasitas sekolah rakyat untuk menampung 1.000 siswa sebagai upaya menekan angka putus sekolah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kapasitas sekolah rakyat di wilayah Ibu Kota. Langkah ini merupakan bagian integral dari program strategis pemerintah pusat untuk menekan angka putus sekolah yang masih menjadi tantangan signifikan di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan pada Jumat, 3 Juli 2026, Saifullah menjelaskan bahwa target penambahan kapasitas ini bertujuan untuk menampung setidaknya 1.000 siswa baru di Jakarta. Program ini diharapkan mampu memberikan akses pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat yang kurang beruntung di tengah padatnya arus urbanisasi.

Untuk merealisasikan target tersebut, pihak kementerian telah memetakan sepuluh titik lokasi yang akan difungsikan sebagai sekolah rintisan. Saifullah memastikan bahwa gedung-gedung yang digunakan telah melalui proses verifikasi kelayakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, guna menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar bagi para siswa.

Saat ini, proses renovasi sedang berlangsung di delapan titik strategis, termasuk gedung milik Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Pejompongan, Marunda, dan Curug. Pemanfaatan aset pemerintah yang ada dinilai sebagai langkah efisien untuk menyediakan ruang kelas sementara bagi siswa sekolah rakyat di DKI Jakarta.

Saifullah menambahkan bahwa inisiatif penambahan kuota 1.000 siswa ini tidak hanya berlaku di Jakarta, melainkan akan diterapkan di setiap kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Data nasional mencatat terdapat lebih dari 4 juta anak yang tidak bersekolah, dan populasi yang cukup besar di antaranya berdomisili di DKI Jakarta sehingga intervensi ini dianggap mendesak.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang turut hadir dalam peninjauan tersebut, menyoroti kompleksitas demografi Jakarta. Menurutnya, Jakarta memiliki tantangan unik karena menjadi pusat ekonomi sekaligus magnet bagi masyarakat dari berbagai daerah yang mengadu nasib. Dengan populasi resmi yang mencapai lebih dari 11 juta jiwa, kebutuhan akan fasilitas pendidikan yang inklusif menjadi prioritas utama untuk mengatasi kesenjangan sosial di kota metropolitan ini.

Mengapa Ini Penting

Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan di wilayah urban yang padat penduduk. Fokus pada optimalisasi aset negara untuk kegiatan sosial menunjukkan sinergi antar-lembaga yang krusial bagi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang di Indonesia.

Sumber Asli
Nasional
Tanggal
3 Juli 2026
Waktu Baca
3 menit