Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka akses bagi ribuan infrastruktur strategis yang dibangun melalui kolaborasi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara. Serangan 3.395 unit jembatan serta 3.000 titik sumber air bersih diresmikan secara virtual dari Istana Negara, dengan lokasi pusaka peresmian berada di Desa Bayah Barat, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada hari Kamis.
Dalam sambutannya, Kepala Negara mengucapkan penghargaan tinggi kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta seluruh personel di bawah komando keduanya. Prabowo menegaskan bahwa pencapaian ini membuktikan TNI dan Polri benar-benar hadir sebagai tentara dan kepolisian rakyat yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang turut hadir menjelaskan rincian kontribusi Polri dalam program ini. Sebanyak 895 jembatan yang dibangun kepolisian berhasil menghubungkan 1.314 desa tersebar di berbagai wilayah, dengan total panjang mencapai 19,2 kilometer. Infrastruktur ini dirasakan langsung manfaatnya oleh kurang lebih dua juta jiwa penduduk pedalaman.
Jembatan yang menjadi simbol peresmian di lokasi, yaitu jembatan Jalan Bayah-Cikotok, menghubungkan Desa Bayah Barat dengan Desa Darmasari. Bangunan ini memberikan akses langsung bagi sekitar 8.000 penduduk yang selama ini mengalami kesulitan transportasi, terutama saat musim hujan ketika aliran sungai meluap memotong jalur utama.
Program pembangunan infrastruktur oleh personel TNI dan Polri bukan hal baru dalam sejarah kemanunggalan ABRI masuk ke era reformasi. Sejak dicanangkan program Manunggal Membangun Desa (MMD) pada era Orde Baru, personel militer rutin diserahkan ke daerah untuk membantu pembangunan fisik. Namun skala pencapaian kali ini — lebih dari 3.000 unit jembatan dan 3.000 sumber air dalam satu periode — mencerminkan komitmen sistematis yang lebih terukur.
Pemilihan Lokakarya Bayah Barat sebagai titik pusaka peresmian juga mengandung pesan strategis. Kabupaten Lebak termasuk wilayah dengan indeks pembangunan manusia yang masih di bawah rata-rata nasional. Akses jalan dan air bersih merupakan prasyarat fundamental sebelum program-program kesehatan, pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi bisa berjalan efektif di daerah tertinggal.
Dari sisi teknis, pembangunan jembatan oleh personel Zeni TNI AD dan Polri mengandalkan desain standar modul yang bisa dirakit cepat dengan bahan lokal. Pendekatan ini menekan biaya hingga 40 persen dibanding kontraktor swasta konvensional, serta mempercepat waktu penyelesaian karena personel sudah terbiasa bekerja dalam kondisi medan sulit dan cuaca ekstrem.
Sumber air bersih yang diresmikan mencakup sumur pompa tenaga surya, instalasi pengolahan air sederhana, dan jaringan pipa gravitasi. Teknologi ramah lingkungan diprioritaskan agar berkelanjutan tanpa beban biaya operasional tinggi bagi masyarakat desa. Data Kementerian PUPR menunjukkan akses air layak minum di pedesaan nasional baru mencapai 78 persen pada 2024, sehingga program ini menargetkan celah yang masih terbuka.
Kritik soal peran militer di bidang sipil tetap muncul dari kalangan pengamat demokrasi yang khawatir akan militerisasi fungsi pemerintahan. Namun respons lapangan menunjukkan masyarakat justru menyambut kehadiran personel TNI-Polri yang datang dengan alat berat dan keahlian teknis, bukan dengan senjata. Gotong royong yang dibangun lewat kerja fisik bersama menciptakan ikatan sosial yang sulit digantikan oleh sekadar bantuan dana.
Masa depan, tantangan utamanya adalah pemeliharaan. Banyak infrastruktur serupa di masa lalu rusak dalam waktu singkat karena tidak ada mekanisme perawatan rutin dan anggaran desa yang terbatas. Kementerian Desa dan Kementerian PUPR perlu menyusun skema hibah perawatan berkala yang dikaitkan dengan kinerja perangkat desa, agar jembatan dan instalasi air ini tidak jadi monumen semata.
Presiden Prabowo menutup acara dengan nada emosional, menyebut hari ini ia bangga dan terharu melihat bukti nyata gotong royong bangsa Indonesia. Frasa "bangsa yang mampu menggali kekuatan sendiri untuk kemakmuran rakyat" yang diucapkannya mencerminkan narasi kemandirian yang jadi ciri kebijakan infrastruktur pemerintahan ini — mengandalkan sumber daya dalam negeri, baik manusia maupun material, untuk membangun fondasi kesejahteraan dari pinggiran.