Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimistis pembangunan infrastruktur pengendali air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Mampang dan Krukut mampu menekan potensi banjir ibu kota secara signifikan. Melalui penghitungan teoritis, sistem penampungan air ini diproyeksikan mampu menahan debit air hingga delapan persen, memberikan harapan baru bagi mitigasi bencana banjir yang selama ini menjadi tantangan kronis di Jakarta.
Peninjauan langsung dilakukan Pramono ke proyek Embung Kebagusan di Jakarta Selatan pada Selasa (13/10). Embung ini merupakan bagian dari rangkaian upaya preventif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat sistem drainase kota. Selain Kebagusan, pemprov juga tengah merampungkan dua infrastruktur serupa, yakni Embung Pondok Labu di area Cilandak Marinir serta Waduk Sunter Hulu yang ditargetkan beroperasi penuh pada Februari 2027.
Secara teknis, pembedaan antara embung dan waduk di Jakarta didasarkan pada skala luas lahan. Embung memiliki cakupan di bawah lima hektare, sementara waduk melampaui angka tersebut. Embung Kebagusan sendiri berdiri di atas lahan seluas dua hektare dengan total anggaran mencapai Rp250 miliar. Rincian alokasi dana tersebut mencakup Rp200 miliar untuk pembebasan lahan, sementara sisanya digunakan untuk konstruksi fisik bangunan.
Pembangunan ini merupakan bagian integral dari JakTirta Project, sebuah inisiatif strategis yang dicanangkan sejak 2025 untuk merombak sistem tata kelola air Jakarta. Selain kolam tampungan, proyek ini mencakup pengembangan sistem polder—teknik pengendalian air di lahan rendah dengan tanggul—serta normalisasi sungai secara berkelanjutan. Integrasi berbagai kluster infrastruktur ini diharapkan mampu menciptakan ketahanan banjir yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan konvensional sebelumnya.
Analisis mendalam menunjukkan bahwa ketergantungan Jakarta pada sistem drainase alami memang sudah tidak mencukupi seiring masifnya alih fungsi lahan. Pendekatan berbasis embung memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menciptakan ruang resapan di titik-titik yang padat penduduk. Dengan luas yang relatif kecil, embung lebih mudah ditempatkan di area urban dibandingkan waduk skala besar yang membutuhkan ruang luas.
Selain fungsi mitigasi, inovasi yang diusung dalam proyek ini adalah pemanfaatan air embung untuk kebutuhan masyarakat. Pramono telah menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air untuk bersinergi dengan PAM Jaya guna mengolah air tampungan menjadi air layak konsumsi. Langkah ini menjadi terobosan penting dalam pengelolaan sumber daya air perkotaan, di mana infrastruktur pencegah banjir bertransformasi menjadi penyedia utilitas publik.
Secara ekonomi, pemanfaatan air bersih dari embung dapat mengurangi beban distribusi air pipa di wilayah Jakarta Selatan. Meski tarif penggunaan air nantinya akan diatur oleh PAM Jaya, inisiatif ini memperlihatkan pergeseran paradigma dari sekadar 'membuang air ke laut' menjadi 'menangkap dan memanfaatkan air' sebagai aset berharga kota.
Lebih dari sekadar fungsi teknis, Embung Kebagusan juga dirancang sebagai ruang publik multifungsi. Warga sekitar nantinya dapat memanfaatkan area di sekitar embung untuk berolahraga dan berinteraksi sosial. Transformasi lahan kosong menjadi ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan sistem pengendalian banjir adalah langkah progresif untuk meningkatkan kualitas hidup warga di tengah padatnya hunian.
Namun, tantangan terbesar bagi Pemprov DKI Jakarta tetap pada aspek pemeliharaan dan keberlanjutan. Infrastruktur pengendali banjir sering kali mengalami penurunan fungsi akibat sedimentasi dan tumpukan sampah jika tidak dikelola dengan sistem manajemen yang ketat. Keberhasilan JakTirta Project sangat bergantung pada komitmen jangka panjang dalam menjaga kebersihan area tangkapan air.
Menilik ke depan, tren pembangunan infrastruktur air di kota besar Indonesia memang mulai bergeser ke arah konsep 'kota spons' atau sponge city. Jakarta, dengan kondisi geografisnya yang rawan, mau tidak mau harus memperbanyak titik-titik retensi air seperti embung. Jika proyek ini berhasil mencapai target pengurangan banjir sebesar delapan persen, model yang sama sangat mungkin direplikasi di wilayah lain yang memiliki karakteristik DAS serupa.
Langkah selanjutnya yang dinantikan publik adalah transparansi dalam operasionalisasi proyek ini. Masyarakat tentu berharap bahwa janji operasional pada Februari 2027 dapat ditepati agar beban banjir saat musim penghujan tahun-tahun mendatang bisa segera teratasi. Sinergi antara teknologi sipil, manajemen air bersih, dan keterlibatan warga menjadi kunci utama keberhasilan cetak biru tata kelola air Jakarta di masa depan.