Abelardo de la Espriella resmi mengangkat sumpah jabatan sebagai Presiden Kolombia pada Jumat (7/8), menandai pergantian kekuasaan dramatis di negara Amerika Selatan tersebut. Mantan pengacara flamboyan ini memenangkan putaran kedua pemilihan presiden Juni lalu dengan dukungan terbuka dari Washington, menggantikan pemerintahan sayap kiri yang memerintah selama beberapa tahun terakhir.
Dalam pidato kenegaraan pertamanya, De la Espriella tidak berputar-putar. Ia berjanji memulihkan ketertiban, menegakkan otoritas negara, dan melindungi kebebasan warganya dari ancaman kekerasan. "Tidak akan ada ruang untuk manuver yang merusak stabilitas negara," tegasnya di hadapan undangan negara dan wakil diplomatik, sebagaimana dilansir AFP.
Latar belakang kemenangan De la Espriella tidak terlepas dari kelelahan masyarakat terhadap eskalasi kekerasan kartel narkoba dan kelompok pemberontak bersenjata yang selama ini merajalela di wilayah perbatasan dan pedalaman. Pemerintahan sebelumnya dikritik terlalu lunak dalam menangani aliran narkotika dan gagal menindak tegas grup-grup terorisme domestik, menciptakan kekosongan keamanan yang dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan transnasional.
Langkah konkret pertama yang diumumkan presiden baru adalah keikutsertaan Kolombia dalam aliansi anti-kartel regional "Shield of the Americas" yang dipimpin Presiden AS Donald Trump. Inisiatif ini dirancang untuk mengkoordinasikan intelijen, operasi militer bersama, dan pembekuan aset keuangan kartel di seluruh benua Amerika. De la Espriella bahkan menawarkan basis militer bagi personel AS di wilayah Kolombia — langkah yang menandakan pergeseran geopolitik tajam menuju ke depan AS.
Bagi Indonesia, meski terpisah oleh Samudra Pasifik, dinamika ini relevan. Kolombia adalah produsen kokain terbesar dunia, dan jaringan distribusinya menjangkau Asia Tenggara melalui rute laut dan udara. Pengerasan posisi Bogota terhadap kartel berpotensi mengganggu aliran narkotika ke pasar Asia, termasuk Indonesia, yang selama ini jadi transit maupun tujuan akhir. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat peningkatan kasus penetapan kokain dari rute Amerika Selatan dalam lima tahun terakhir.
Di sisi lain, penawaran basis militer AS di Kolombia menimbulkan gejala getir di kalangan pengamat geopolitik regional. Venezuela dan Brasil, tetangga Kolombia dengan orientasi politik berlawanan, kemungkinan besar akan menanggap ini sebagai provokasi. Caracas sudah lama menuduh Bogota sebagai pion AS untuk mengacak-acak stabilitas Venezuela. Jika tegangan memanas, Indonesia sebagai anggota Gerakan Non-Blok (GNB) dan ketua ASEAN 2023 perlu memantau dampaknya terhadap dinamika keamanan global dan harga komoditas.
Sosok De la Espriella sendiri tak kalah kontroversial. Sebelum masuk politik, ia dikenal sebagai pengacara kriminal berprofil tinggi yang pernah bermarkas di Florence, Italia. Gaya hidup mewahnya — terbang dengan jet pribadi mempromosikan merek minuman keras dan fashion "De la Espriella Style" — sering jadi bahan bicara media Kolombia. Kritikus menilai latar belakang bisnis dan hukumnya cenderung transaksional, bukan ideologis, yang berisiko membuat kebijakan keamanan dijual ke pemegang modal asing.
"Saya punya nyali untuk memulihkan ketertiban," ujarnya berulang kali saat kampanye, sebuah slogan yang kini diuji realita. Ia berencana merombak sistem pemerintahan, termasuk reformasi kejaksaan dan polisi yang dinilai korup dan infilitrasi kartel. Namun, observator lokal seperti Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) memperingatkan: tanpa reformasi institusional mendalam dan pemberdayaan komunitas pedesaan, perang militer semata hanya akan memindahkan kekerasan, bukan mengakhirinya.
Reaksi internasional terbagi. Pemerintah AS menyambut hangat, menyebut De la Espriella "mitra strategis dalam perang terhadap narkoba global." Sementara Uni Eropa dan organisasi HAM seperti Human Rights Watch mengingatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi militer berskala besar, mengingat catatan gelap militer Kolombia dalam kasus "falsos positivos" — eksekusi tanpa proses hukum warga sipil yang diduga kolaborator pemberontak.
Di depan mata, langkah pertama De la Espriella akan diuji pada bulan-bulan pertama kepemimpinannya: apakah ia benar-benar mampu membersikan aparat keamanan dari infiltrasi kartel, atau justru memperkuat otoritarianisme dengan alasan keamanan. Keberhasilan atau kegagalan Kolombia dalam mengendalikan narkoterrorisme akan menentukan arah kebijakan keamanan regional Amerika Selatan — dan secara tidak langsung, menentukan seberapa aman rute perdagangan narkotika global yang selama ini menimpa Indonesia.