Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk menggelar program Penguatan Profesional Bidang Pendidikan (Probidik) Gema Jabar. Langkah strategis ini dirancang guna membekali calon guru sekaligus menambal kekosongan tenaga pendidik di ratusan satuan pendidikan di wilayah tersebut.
Sebanyak 1.147 mahasiswa UPI resmi diterjunkan ke lapangan. Mereka akan mengabdi selama enam bulan atau setara 20 Satuan Kredit Semester (SKS) di 364 sekolah yang terdiri atas 230 SMA, 116 SMK, dan 18 SLB. Penempatan ini menjadi jembatan antara dunia akademik dan realitas mengajar di kelas.
Kekurangan guru menjadi persoalan struktural yang menghantui sistem pendidikan di Indonesia, termasuk Jawa Barat. Lonjakan angka pensiunasi guru dalam beberapa tahun terakhir belum diimbangi oleh rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) yang memadai. Akibatnya, banyak sekolah, terutama di area pinggiran dan perdesaan, kehilangan tenaga pengajar tetap.
Program Probidik Gema Jabar lahir sebagai respons kolaboratif atas urgensi tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan wujud nyata komitmen UPI dan Pemprov Jabar untuk menghadirkan perguruan tinggi yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.
Melalui skema praktik mengajar terstruktur, mahasiswa tidak sekadar memenuhi syarat kurikulum kampus. Mereka didorong mengambil peran fungsional di sekolah sasaran. Selama bertugas, para mahasiswa akan didampingi dosen pembimbing dari UPI serta guru pamong di masing-masing institusi untuk memastikan mutu proses belajar mengajar terjaga.
Bagi ekosistem pendidikan Jabar, kehadiran ratusan mahasiswa calon guru ini memberikan napas baru. Sekolah-sekolah yang sebelumnya kekurangan staf pengajar mendapatkan tambahan tenaga penyangga. Di sisi lain, mahasiswa mendapatkan laboratorium nyata untuk menguji teori kependidikan yang selama ini diterima di bangku kuliah.
Model magang massal berbasis provinsi seperti ini cukup langka di Tanah Air. Umumnya, praktik pengenalan lapangan persekolahan (PPL) berjalan sporadis dan bergantung pada inisiatif masing-masing fakultas. Probidik Gema Jabar mempusatkan koordinasi melalui dinas pendidikan, sehingga distribusi mahasiswa dapat dipetakan berdasarkan kebutuhan riil sekolah.
Dampaknya melampaui sekadar penambalan kekurangan guru harian. Program ini berpotensi menekan angka ketimpangan kualitas pendidikan antara kota dan desa. Ketika mahasiswa terbiasa mengajar di wilayah yang sulit dijangkau, mereka membangun empati dan kompetensi pedagogik yang adaptif terhadap beragam latar belakang siswa.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik pelaksanaan program tersebut saat melepas para mahasiswa di Bandung. Ia menekankan bahwa mengajar bukan sekadar mentransfer keahlian akademik, melainkan juga mengasah kepekaan sosial. “Saat mengajar bukan saja keahlian akademik yang dipraktikan, tetapi juga untuk memupuk soal rasa saat mengajar kepada anak didiknya,” ujar Dedi.
Politikus yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi itu juga mengingatkan agar para peserta membuka wawasan tentang luasnya geografi Jawa Barat. “Jabar itu luas sehingga tahu bahwa yang perlu dicerdaskan itu juga berada di perdesaan dan perkampungan,” tegasnya. Sentilan ini relevan mengingat selama ini perhatian pendidikan sering terkonsentrasi di pusat kota seperti Bandung.
Antusiasme peserta menjadi indikator awal keberhasilan program. Andika Darmawan, mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Mesin, mengaku siap menjadi generasi penerus pengajar. “Kedepan akan banyak guru yang pensiun dan saya siap meneruskan sebagai penggantinya,” katanya. Hal senada disampaikan Regina, mahasiswi yang ditugaskan di SMK 28 Bandung, yang berharap kegiatan ini menjadi bekal berharga sebelum terjun ke dunia kerja.
Ke depan, keberlanjutan Probidik Gema Jabar akan bergantung pada evaluasi menyeluruh pasca-penugasan enam bulan. Jika terbukti efektif menaikkan indeks kualitas belajar di sekolah sasaran, model ini layak diperluas ke provinsi lain. Transformasi pendidikan memang menuntut kolaborasi multidimensi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan di garis depan.