Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena sejumlah sekolah dasar negeri (SDN) yang kehilangan peminat menjelang tahun ajaran 2026/2027. Ia menyebut tren menurunnya jumlah pendaftar di sekolah publik ini sebagai alarm serius yang harus segera direspons oleh pemerintah melalui evaluasi menyeluruh terhadap peta layanan pendidikan dasar.
Kondisi ini bukan sekadar isu nasional yang mengambang. Di SDN Purwoyoso 01, Kota Semarang, misalnya, hanya tercatat tiga siswa baru yang diterima untuk tahun ajaran mendatang. Meski jumlahnya minim, sekolah tersebut tetap menggelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Di Kabupaten Sleman, situasinya tak jauh berbeda, di mana sekitar 60 sekolah masih kekurangan siswa baru hingga penutupan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB).
Munculnya fenomena sekolah negeri yang sepi peminat tidak terjadi dalam semalam. Salah satu akar persoalan yang mendasarinya adalah perubahan demografi nasional. Angka kelahiran di Tanah Air mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, yang berdampak langsung pada jumlah anak usia sekolah dasar. Ketika populasi usia dini menyusut, daya tampung sekolah negeri yang sebelumnya dirancang untuk lonjakan peserta didik otomatis menjadi berlebih.
Faktor lain yang memperparah situasi adalah pergeseran kepercayaan masyarakat. Sebagian orang tua kini memilih alternatif selain sekolah negeri, baik karena alasan kualitas, fasilitas, maupun metode pembelajaran yang dianggap lebih relevan dengan kebutuhan anak. Perpindahan penduduk dari desa ke kota atau sebaliknya juga memengaruhi distribusi kepadatan siswa di suatu wilayah, meninggalkan sekolah-sekolah di daerah tertentu dalam kondisi kekurangan murid.
Dampak dari fenomena ini sangat dirasakan oleh ekosistem pendidikan di tingkat tapak. Sekolah dengan jumlah siswa yang sangat sedikit, bahkan ada yang hanya dua hingga tiga anak, menghadapi kendala serius dalam efisiensi operasional. Alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) serta penempatan tenaga pendidik menjadi tidak ideal jika rasio murid terlalu rendah. Di sisi lain, kualitas pembelajaran yang personal justru sulit tercapai jika sekolah kehilangan motivasi dan sumber daya memadai.
Pemerintah daerah dan pusat kini dihadapkan pada dilema kebijakan yang pelik. Menutup atau menggabungkan sekolah yang sepi peminat memang tampak sebagai solusi instan untuk efisiensi. Namun, langkah tersebut berisiko mengurangi akses pendidikan, terutama bagi keluarga kurang mampu di wilayah terpencil yang mengandalkan sekolah negeri terdekat. Jika sekolah digabung, jarak tempuh siswa bisa menjadi hambatan baru yang justru memicu angka putus sekolah.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa negara tidak bisa serta-merta memaksa warga untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri. Puan menilai solusi atas krisis kepercayaan ini tidak bisa bersifat parsial. "Negara tidak dapat meminta masyarakat memilih sekolah negeri tanpa memastikan sekolah tersebut benar-benar menawarkan layanan yang dipercaya dan dibutuhkan keluarga," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Puan, pemerintah harus membedakan apakah rendahnya minat ini bersifat kasuistik di daerah tertentu atau merupakan tren nasional. Jika hanya terjadi di wilayah spesifik, pendekatan kebijakan bisa disesuaikan dengan kriteria lokal. Kendati demikian, apabila fenomena ini meluas ke berbagai provinsi, penanganannya memerlukan strategi nasional yang komprehensif, bukan sekadar penutupan sekolah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Data tersebut fokus pada sekolah yang memiliki kurang dari 100 siswa, bahkan di bawah 60 siswa. "Data tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kami akan merumuskan kebijakan terhadap sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang sangat sedikit," kata Abdul Mu'ti di Jakarta.
Langkah konkret dari pemerintah pusat adalah merencanakan rapat koordinasi antara Kemendikdasmen dan Kemendagri. Kolaborasi lintas kementerian ini krusial karena pengelolaan sekolah dasar beririsan dengan kebijakan administrasi kependudukan dan tata ruang wilayah di daerah. Penyatuan data kependudukan dan data peserta didik diharapkan bisa memetakan secara akurat di mana saja kelebihan dan kekurangan kapasitas sekolah terjadi.
Ke depan, reformasi layanan pendidikan dasar tidak lagi bisa bermain di angka kuantitas bangunan sekolah. Pemerintah perlu merancang ulang standar pelayanan minimal yang fleksibel, mungkin dengan mengintegrasikan teknologi pembelajaran jarak jauh untuk sekolah dengan siswa sedikit, atau melakukan redistribusi guru secara merata. Tanpa perbaikan kualitas yang nyata, sekolah negeri akan terus kehilangan relevansi di mata masyarakat yang kini memiliki banyak pilihan.