Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di depan markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Selasa (22/9) untuk menyuarakan penolakan keras terhadap pemerintahan Iran. Aksi ini berlangsung bertepatan dengan pelaksanaan Sidang Majelis Umum PBB yang dihadiri oleh delegasi tinggi dari berbagai negara, termasuk Presiden Iran, Masoud Pezeshkian.
Para demonstran membawa atribut berupa bendera Dewan Nasional Perlawanan Iran (NCRI) serta poster bergambar Reza Pahlavi, putra dari mendiang Shah Pahlavi. Mereka menuntut perubahan rezim di Teheran, menganggap pemerintah saat ini sebagai sumber represi, terorisme, dan instabilitas di kawasan Timur Tengah.
Ketua terpilih NCRI, Maryam Rajavi, secara terbuka mengecam kehadiran Pezeshkian dalam forum internasional tersebut. Menurutnya, partisipasi pemimpin Iran dalam Sidang Majelis Umum PBB merupakan legitimasi yang tidak seharusnya diberikan kepada rezim yang terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis.
Data dari organisasi internasional mencatat situasi kemanusiaan di Iran kian mengkhawatirkan. Sejak Maret, setidaknya 56 orang telah dieksekusi mati atas tuduhan terkait keamanan nasional, sementara lebih dari 100 orang lainnya kini tengah menunggu eksekusi serupa. Angka-angka ini menjadi salah satu pemicu utama kemarahan kelompok diaspora Iran di Amerika Serikat.
Majeed Sadeghpour, perwakilan dari Organisasi Komunitas Amerika-Iran, menegaskan bahwa perubahan di Iran harus berasal dari kekuatan internal rakyatnya sendiri. Ia menolak intervensi militer asing sebagai solusi utama dan lebih mendorong dukungan internasional terhadap oposisi yang terorganisir di dalam negeri.
Ketegangan diplomatik ini menambah panjang daftar konflik yang melibatkan Iran di kancah global. Selain isu hak asasi manusia, posisi Iran yang kerap berseberangan dengan Amerika Serikat dan Israel dalam berbagai isu geopolitik membuat setiap kunjungan delegasi mereka ke PBB selalu diwarnai aksi unjuk rasa.
Bagi publik Indonesia, fenomena demonstrasi diaspora ini mencerminkan betapa isu kebijakan luar negeri dan hak asasi manusia dapat memicu polarisasi di negara demokratis. Indonesia, sebagai negara dengan kebijakan luar negeri bebas aktif, sering kali memandang isu Iran melalui kacamata diplomasi yang berhati-hati untuk menjaga stabilitas regional.
Namun, bagi aktivis hak asasi manusia di Indonesia, angka eksekusi mati yang tinggi di Iran menjadi pengingat akan pentingnya advokasi global. Meskipun konteks hukum di tiap negara berbeda, perdebatan mengenai hukuman mati tetap menjadi isu sensitif yang kerap memicu diskusi publik yang hangat di Tanah Air.
Ke depannya, tekanan internasional terhadap Iran diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan belum adanya titik temu antara pemerintah Iran dan kelompok oposisi. Aksi demonstrasi ini kemungkinan besar akan berlanjut hingga hari Rabu, saat Presiden Pezeshkian dijadwalkan menyampaikan pidato resmi di depan Majelis Umum PBB.
Para pengamat menilai bahwa posisi Iran di mata komunitas internasional akan tetap berada dalam tekanan berat selama isu penegakan HAM tidak segera dibenahi. Sanksi ekonomi yang dipimpin oleh negara-negara Barat juga terus menjadi instrumen utama untuk menekan Teheran agar mengubah arah kebijakannya.
Situasi ini menunjukkan bahwa panggung PBB bukan sekadar tempat berdiplomasi bagi para pemimpin negara, melainkan juga ruang terbuka bagi masyarakat sipil untuk menguji legitimasi pemimpin yang hadir. Kehadiran demonstran di New York menjadi simbol bahwa suara rakyat, bahkan yang berada di pengasingan, tetap memiliki kekuatan untuk memengaruhi opini publik dunia.
Pada akhirnya, tantangan bagi diplomasi Iran ke depan adalah bagaimana mereka mengelola citra di tengah gelombang kritik yang tidak kunjung reda. Sementara itu, bagi Amerika Serikat sebagai tuan rumah PBB, aksi ini menjadi ujian dalam menjaga kebebasan berekspresi di tengah kunjungan delegasi asing yang kontroversial.