Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, melayangkan kritik tajam terhadap Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Kemenimipas) terkait pemberian pembebasan bersyarat kepada Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi. Terpidana kasus pelecehan seksual terhadap santriwati tersebut telah menghirup udara bebas sejak 15 Agustus 2025, namun proses di balik keputusan tersebut dinilai minim keterbukaan.
Rieke menuntut penjelasan mendalam mengenai mekanisme pemberian remisi yang membuat Bechi bisa keluar lebih cepat dari masa hukuman tujuh tahun yang dijatuhkan hakim. Menurutnya, publik berhak mengetahui instrumen asesmen risiko yang digunakan otoritas penjara sebelum memutuskan bahwa terpidana layak mendapatkan hak tersebut.
Ketidakterbukaan ini memicu kekhawatiran serius, terutama terkait nasib korban yang hingga saat ini dilaporkan tidak menerima informasi mengenai pembebasan pelaku. Padahal, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan bahwa hak korban untuk mendapatkan informasi adalah mandat aturan yang harus dihormati oleh negara.
Kemenimipas sebelumnya berargumen bahwa pemberitahuan kepada korban tidak diperlukan karena status Bechi masih dalam koridor pembebasan bersyarat. Namun, Rieke menilai argumen tersebut sangat lemah dan berpotensi mencederai hak korban atas rasa aman serta kepastian hukum.
Kasus ini menjadi preseden penting bagi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Reintegrasi pelaku ke masyarakat memang menjadi salah satu tujuan sistem pemasyarakatan, namun kebijakan tersebut tidak boleh mengabaikan hak-hak fundamental korban yang telah mengalami trauma berat akibat kejahatan seksual.
Lebih jauh, Rieke mendesak Ditjen Pemasyarakatan untuk membuka peta nasional mengenai narapidana kekerasan seksual yang ada di seluruh lapas dan rutan. Transparansi data pemidanaan ini krusial agar pengawasan publik dan DPR terhadap pelaku kejahatan seksual dapat dilakukan secara ketat dan terukur.
Ia menegaskan bahwa perlindungan data pribadi korban dan kerahasiaan identitas saksi harus tetap menjadi prioritas utama. Akan tetapi, data mengenai durasi hukuman, remisi, dan status pembebasan pelaku adalah informasi publik yang harus dibuka demi akuntabilitas negara.
Audit menyeluruh terhadap kasus Bechi menjadi tuntutan mendesak. Rieke meminta Kemenimipas menyajikan rincian lengkap mengenai asesmen risiko dan pengawasan terhadap Bechi sejak Agustus 2025 untuk memastikan tidak ada prosedur yang dilanggar.
Terkait wacana pidana kerja sosial dan pemidanaan non-penjara, Rieke menyatakan dukungannya sebagai bagian dari reformasi sistem hukum. Meski begitu, ia memberikan catatan keras agar kebijakan tersebut tidak hanya menjadi dalih untuk mengatasi masalah overkapasitas lapas tanpa sistem pengawasan yang matang.
Implementasi pidana alternatif tanpa asesmen yang ketat justru dianggap berisiko menjadi celah baru bagi pelaku kekerasan seksual untuk lolos dari hukuman yang setimpal. Negara harus lebih presisi dalam menghitung risiko yang ditanggung korban daripada sekadar mengejar efisiensi pengurangan masa tahanan.
Ke depan, penetapan protokol khusus dan exclusion criteria menjadi harga mati sebelum pidana non-penjara diterapkan bagi pelaku kekerasan seksual. Sistem yang belum siap akan menciptakan kerentanan baru bagi masyarakat.
Negara kini berada di bawah sorotan publik untuk membuktikan bahwa reformasi pemasyarakatan tidak mengorbankan keadilan bagi korban. Transparansi dalam kasus Bechi akan menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam melindungi warga dari kekerasan seksual sekaligus memperbaiki tata kelola pemasyarakatan nasional.