Satu dekade setelah referendum bersejarah yang memicu perpisahan Inggris dari Uni Eropa, perdebatan mengenai dampak Brexit masih terus bergulir. Meskipun sejumlah jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas warga Inggris kini menyesali keputusan tersebut, kelompok pendukung Brexit tetap teguh pada pendirian mereka. Bagi mereka, narasi utama mengenai kedaulatan, demokrasi, dan kendali penuh atas kebijakan nasional tetap menjadi alasan yang valid dan relevan hingga saat ini.
Profesor dari Universitas Cambridge, Robert Tombs, yang dikenal sebagai pendukung Brexit, menekankan bahwa argumen yang digunakan sepuluh tahun lalu masih sangat kuat. Menurutnya, Brexit bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan upaya untuk mengembalikan kendali dari tangan birokrasi Uni Eropa yang dianggap elitis dan tidak peka, kembali ke tangan rakyat Inggris sendiri. Ia berpendapat bahwa Inggris sejak awal memang memiliki orientasi yang lebih condong ke negara-negara berbahasa Inggris di luar blok Eropa.
Tema 'mengambil kembali kendali' atau 'taking back control' menjadi fondasi utama kampanye pihak yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa. Hal ini mencakup keinginan untuk memiliki kendali penuh atas kebijakan imigrasi guna melindungi perbatasan negara serta membebaskan diri dari aturan supranasional yang dianggap membatasi ruang gerak pemerintah Inggris dalam menentukan arah kebijakan domestik dan luar negerinya sendiri.
Para pendukung Brexit yang tetap setia pada pilihan mereka berpendapat bahwa kegagalan pemerintah Inggris dalam memaksimalkan kebebasan pasca-Brexit bukanlah kesalahan dari keputusan keluar itu sendiri, melainkan kegagalan manajemen pemerintahan yang silih berganti. Mereka juga menolak narasi 'project fear' yang digaungkan oleh kubu pro-Uni Eropa, dengan menyatakan bahwa prediksi kehancuran ekonomi yang mengerikan tidak sepenuhnya terbukti separah yang dibayangkan.
Hubungan Inggris dan Eropa memang telah lama diwarnai ketegangan sejak tahun 1970-an. Berbagai krisis, seperti peristiwa 'Black Wednesday' pada tahun 1992 dan perdebatan sengit mengenai Perjanjian Maastricht, telah menciptakan garis pemisah yang dalam dalam politik Inggris. Isu Eropa telah menjadi titik retak yang tidak pernah benar-benar sembuh, yang pada akhirnya memuncak pada keputusan untuk mengakhiri keanggotaan selama 43 tahun.
Di sisi lain, isu imigrasi tetap menjadi poin krusial yang memicu perdebatan sengit selama kampanye. Tokoh-tokoh seperti Nigel Farage secara konsisten menggunakan narasi pengendalian arus pengungsi sebagai daya tarik utama bagi pemilih. Meski satu dekade telah berlalu, dinamika sosial dan politik yang dipicu oleh Brexit terus menjadi cerminan dari tantangan identitas nasional Inggris di tengah dunia yang terus berubah pasca-keterikatan dengan blok Eropa.