Nathan Netanyahu, seorang profesor ilmu komputer di Universitas Bar Ilan yang juga merupakan sepupu dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, secara terbuka menyatakan tidak akan memberikan suaranya kepada Partai Likud dalam pemilihan umum yang berlangsung hari ini, Selasa (27/10). Keputusan ini disampaikan melalui surat terbuka yang diunggah di platform X, menandai akhir dari masa keanggotaan panjangnya di partai tersebut.
Dalam pernyataan tegasnya, Nathan mengungkapkan bahwa Partai Likud telah menyimpang jauh dari nilai-nilai fundamental yang selama ini diusung. Ia menuding kepemimpinan Netanyahu menjadi katalisator perpecahan nasional yang semakin dalam di Israel. Menurutnya, pemerintah saat ini telah melakukan serangkaian kegagalan moral yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Nathan merinci empat dosa besar yang dilakukan pemerintahan Netanyahu. Pertama adalah manuver reformasi peradilan yang dinilai sebagai upaya kudeta terhadap supremasi hukum. Kedua, peristiwa serangan 7 Oktober 2023 yang menghancurkan persepsi keamanan nasional. Ketiga, kegagalan pemerintah dalam memberikan perlindungan serta bantuan kepada warga terdampak. Terakhir, keengganan pihak eksekutif untuk memikul tanggung jawab atas berbagai kekacauan tersebut.
Reformasi hukum yang diusung Netanyahu menjadi sorotan utama karena dianggap sebagai langkah sistematis untuk memusatkan kekuasaan tanpa kontrol. Nathan menilai kebijakan ini mengosongkan mekanisme pengawasan yang seharusnya ada dalam sistem demokrasi, bahkan berpotensi mengarah pada karakteristik pemerintahan diktator. Ketegangan sosial akibat pro-kontra reformasi ini terbukti telah menggerus kohesi nasional hingga ke tingkat yang mengkhawatirkan.
Kegagalan keamanan pada 7 Oktober 2023, menurut Nathan, merupakan puncak dari kebijakan membendung Hamas yang telah dijalankan selama bertahun-tahun. Strategi untuk membeli perdamaian melalui konsesi ekonomi dan dana dari Qatar terbukti gagal total. Akibatnya, Israel kini terjebak dalam konflik multi-front yang berkepanjangan tanpa arah yang jelas, sembari menghadapi penurunan drastis dalam kedudukan diplomatik di mata internasional.
Fenomena ini menarik untuk disimak dari kacamata publik Indonesia. Sebagai negara dengan sistem demokrasi yang juga kerap diuji oleh polarisasi politik, kritik dari internal keluarga pejabat tinggi terhadap kebijakan pemerintah menjadi pengingat akan pentingnya kontrol sosial. Di Indonesia, dinamika serupa sering kali menjadi barometer kesehatan demokrasi, di mana integritas tokoh publik diuji melalui keberanian mereka untuk mengkritik lingkaran kekuasaan sendiri demi kepentingan bangsa yang lebih besar.
Lebih lanjut, Nathan menyoroti bagaimana pemerintah Israel justru absen saat warga membutuhkan bantuan pasca-serangan. Ia mencatat bahwa inisiatif bantuan justru lahir dari kelompok sukarelawan masyarakat sipil, bukan dari mekanisme negara yang seharusnya. Hal ini mencerminkan krisis tata kelola di mana rakyat terpaksa mengambil alih fungsi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Sikap skeptis Nathan juga tertuju pada penolakan Netanyahu untuk membentuk komisi penyelidikan nasional terkait insiden 7 Oktober. Baginya, penolakan ini merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab publik yang sangat serius. Ia menegaskan bahwa akuntabilitas pemerintah tidak hanya terbatas pada masalah hukum pidana, tetapi juga kewajiban moral untuk memberikan penjelasan transparan kepada publik atas kegagalan yang terjadi.
Kritik tajam dari seorang akademisi yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan sang Perdana Menteri tentu memberikan tekanan politik tersendiri. Meski Netanyahu dikenal sebagai politisi yang ulet dalam mempertahankan kekuasaan, suara kritis dari dalam lingkarannya sendiri mencerminkan adanya keretakan yang semakin nyata di tubuh pendukung konservatif Israel. Kondisi ini bisa menjadi indikator pergeseran preferensi pemilih dalam pemilu yang sangat krusial ini.
Ke depan, langkah Nathan meninggalkan Likud mungkin tidak akan langsung menggulingkan posisi Netanyahu, namun ini menjadi preseden penting bagi publik Israel untuk mempertanyakan kembali loyalitas partai. Jika narasi mengenai kegagalan moral dan keamanan ini terus menguat, posisi koalisi pemerintahan saat ini diprediksi akan semakin terancam. Tren ini menunjukkan bahwa di era modern, narasi publik dan transparansi tanggung jawab menjadi komoditas politik yang tak bisa lagi diabaikan oleh para pemimpin negara.