Serangan Israel yang melanda Gaza sepanjang pekan lalu menewaskan sekurang-kurangnya delapan warga sipil hanya pada 8 Juli, di antaranya seorang anak berusia 10 tahun yang terbunuh di zona kemanusiaan al-Mawasi dan anak berusia enam tahun di Zeitoun, Gaza City. Sehari kemudian, pengemudi World Central Kitchen, Ahmad Nasser Saleem, ditembak mati saat tangan terangkat mengangkut bantuan yang sudah dikoordinasikan di perbatasan Karem Abu Salem. Kematian anak-anak berlanjut pada 12 Juli ketika Tala Jumaa Abu Matar, berusia sembilan tahun, gugur dekat kampung pengungsi Nuseirat.
Data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 1.108 jiwa tewas sejak gencatan api Oktober 2023 runtuh, sementara akumulasi korban sejak perang dimulai Oktober 2023 mencapai 73.231 tewas dan 173.686 luka. Angka ini tidak sekadar statistik — setiap nomor mewakili keluarga yang hancur, masa depan yang dipadamkan, dan sistem kesehatan yang runtuh. Serangan drone pada 10 Juli yang menembak halaman Rumah Sakit Kamal Adwan di zona "hijau" yang dikontrol Israel, melukai tenaga medis, dibantah Gaza sebagai bukti penargetan sistematis fasilitas kesehatan.
Krisis ini tidak terjadi dalam kekosongan. Sejak Oktober 2023, Israel menerapkan blokade total yang mengikis daya tahan dua juta warga Gaza. Laporan OCHA PBB tanggal 10 Juli mengungkap kenyataan kontradiktif dengan klaim COGAT — badan militer Israel yang mengatur bantuan. Paket pangan untuk 53.500 orang hanya memenuhi 75 persen kebutuhan kalori minimum, biscuits tinggi energi dihentikan untuk menyisihkan cadangan darurat, dan hanya 56 persen kargo bantuan dari Mesir yang berhasil dibongkar di Karem Abu Salem. Bantuan tempat tinggal turun 37 persen dari Mei ke Juni akibat keterbatasan dana dan larangan material bangunan.
Dampak ke sistem kesehatan mengerikan. Kekurangan bahan bakar memaksa 38 rumah sakit tutup atau tidak beroperasi, bedah dipersingkat, laboratorium dan bank darah ambang shutdown. Kluster Kesehatan OCHA mencatat lebih 18.000 kasus baru cacar air, infeksi kulit, dan parasit dalam seminggu — wabah yang seharusnya terhindar dengan sanitasi memadai. Ini adalah krisis kemanusiaan yang dirancang, bukan konsekuensi tidak terhindar dari perang.
Di sisi lain, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menerbitkan keputusan pemilu legislatif 28 November — pertama dalam 20 tahun — hari setelah pemerintah Hamas di Gaza mundur membuka ruang untuk komite teknokrat. Langkah ini dilihat sebagai respons tekanan internasional untuk reformasi Otoritas Palestina, namun rintangan masif menghadang: Israel belum izinkan pemungutan suara di Yerusalem Timur, infrastruktur Gaza hancur, dan data kependudukan usang. Pemilu tanpa kedaulatan penuh hanyalah teater politik.
Laporan Peace Now dan Kerem Navot tanggal 7 Juli mendokumentasikan anexasi de facto di Cisjordania dengan kecepatan tak tertandingi: 185 pos baru, 118 komunitas pengembala dikusir, 102 permukiman baru, dan 1,1 juta dunam tanah dikuasai pos pertanian ilegal — 18 persen seluruh Cisjordania. Proyek jalan dan dinding "Crimson Thread" di Lembah Yordan Utara menebang 300 pohon zaitun dan anggur serta memutus saluran air 45.000 dunam pertanian. Di dekat Jenin, 1.500 pohon zaitun dihancurkan sejak awal Juli.
Demolisi berjalan paralel: rumah, bangunan pertanian, dan blok empat unit dihancurkan di Shuqba, Jit, Nablus, Sur Baher, Khirbet al-Miyah, dan Bruqin. Penduduk menyekolahkan 15 anak di SD Yanun dihancurkan delapan bulan setelah komunitas mereka dibersihkan etnis. Di Yerusalem Timur, keluarga Abu Tir dipaksa robohkan rumah sendiri, didenda 80.000 shekel, tujuh orang jadi tak bermukim. Komisi Perlawanan Kolonisasi dan Dinding mencatat 49 perintah penguasaan lahan militer separuh 2026 — sudah melebihi 47 sepanjang 2025 — mencakup 2.093 dunam di jalur bypass pemukiman termasuk Jalan 60.
Kekerasan pemukim berlanjut tanpa henti. Lima hari berturut-turut, pelaku menyerang keluarga Ibrahim Ismail di bawah perlindungan militer Israel — pola yang sudah mengakar: pemukim menyerang, tentara mengamankan, hukum diam. Ini bukan insiden terisolasi melainkan kebijakan sistematis yang mengubah demografi dan geografi Cisjordania secara permanen.
Untuk Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar dunia dan pendukung lama kemerdekaan Palestina, eskalasi ini menuntut respons diplomatik yang lebih tajam. Jakarta telah mengirim bantuan kemanusiaan dan menentang okupasi di forum internasional, namun tekanan ekonomi dan politik pada Israel melalui negara-negara mitra ASEAN dan Gerakan Non-Blok perlu diperkuat. Krisis pangan dan kesehatan di Gaza juga menyoroti kerentanan rantai pasokan global — pelajaran bagi Indonesia dalam membangun ketahanan pangan dan farmasi nasional.
PBB dan pengadilan internasional harus bergerak melepaskan keterikatan politik. Penuntutan Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional Keadilan atas tuduhan genosida, dukungan Indonesia pada resolusi PBB, dan tekanan pada negara-negara penyuplai senjata ke Israel adalah jalur konkret. Sejarah mencatat: diam berarti ikut berdosa. Anak-anak Gaza tidak bisa menunggu konsensus politik yang tidak pernah datang.