Internasional

Serangan Militer AS ke Iran Memanas, Selat Hormuz Terancam Blokade

Ringkasan

  • Amerika Serikat melancarkan serangan udara selama lima jam ke sejumlah situs militer Iran di pesisir selatan pada 13 Juli 2026 guna menggagalkan blokade Selat Hormuz.

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengonfirmasi telah merampungkan gelombang ofensif terbaru terhadap Iran pada Senin malam waktu setempat. Operasi yang berlangsung selama lima jam tersebut menyasar fasilitas militer di Bushehr, Chabahar, Jaskh, Abu Musa, hingga Bandar Abbas.

Pasukan AS menggunakan amunisi berpemandu presisi untuk menghantam sistem pertahanan pantai, situs rudal, drone, serta aset maritim milik Teheran. Lebih dari 50.000 personel militer AS saat ini bersiaga penuh di berbagai kawasan Timur Tengah guna mengantisipasi eskalasi lebih lanjut.

Ini merupakan operasi militer ketiga berturut-turut yang diperintahkan Presiden AS Donald Trump terhadap Iran. Eskalasi terjadi di tengah perebutan kendali atas Selat Hormuz, jalur perairan strategis yang dilintasi seperlima minyak dan energi global.

Trump menegaskan bahwa operasi tersebut bertujuan menghancurkan kapasitas militer Iran yang berkaitan dengan Selat Hormuz. Ia juga mengumumkan rencana untuk kembali memberlakukan blokade ekonomi terhadap negara tersebut melalui tarif pengiriman.

Sebelumnya, kedua belah pihak hampir mencapai kesepakatan damai dua hari sebelum serangan terbaru. Namun, melalui wawancara dengan pembawa acara radio konservatif Hugh Hewitt, Trump menuduh Teheran tidak menghormati komitmen dalam nota kesepahaman yang dirancang bulan lalu.

Bagi Indonesia, ketegangan di Selat Hormuz membawa ancaman langsung terhadap stabilitas pasokan energi dan rantai logistik global. Sebagai negara pengimpor minyak neto, kenaikan harga energi akibat disrupsi selat tersebut akan berdampak pada inflasi domestik dan biaya produksi industri manufaktur.

Dari sudut pandang teknologi militer, penggunaan amunisi berpemandu presisi dan drone nirawak dalam konflik ini menunjukkan pergeseran paradigma perang modern. Serangan Iran terhadap pusat komunikasi satelit dan gudang senjata di Bahrain serta Manama memperlihatkan betapa rentannya infrastruktur teknologi pertahanan jika tidak dibekali sistem anti-drone yang memadai.

Kebijakan Trump yang akan mengenakan tarif 20 persen bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz juga berpotensi memicu goncangan pada industri logistik maritim. Perusahaan pelayaran Indonesia yang memiliki rute Timur Tengah terancam terkena beban biaya tambahan yang signifikan dan memicu kenaikan harga barang impor.

"Kami melindungi sebagian besar kawasan kaya di dunia. Kami mengeluarkan biaya, sehingga kami berhak memperoleh penggantian atas perlindungan tersebut," tulis Trump melalui akun media sosial Truth Social, menegaskan peran AS sebagai "Penjaga Selat Hormuz".

Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menyatakan bahwa nota kesepahaman yang disepakati pada Juni kini berada dalam kondisi krisis. "Sebagai dasar perundingan dan pencabutan blokade AS, nota kesepahaman damai itu kini berada dalam kondisi krisis," ujar Baghaei.

Gedung Putih telah secara resmi memberitahu Kongres mengenai kelanjutan operasi militer ini pekan lalu. Langkah tersebut memberikan Pentagon kewenangan tambahan selama 60 hari untuk menjalankan operasi di kawasan tanpa memerlukan persetujuan legislatif.

Meski intensitas konflik terus meningkat, Trump masih membuka peluang diplomasi dengan Teheran. Ia menyatakan kesepakatan masih mungkin tercapai, meski Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) terus melancarkan serangan rudal balasan ke pangkalan AS di Bahrain dan kapal tanker Uni Emirat Arab.

Mengapa Ini Penting

Eskalasi di Selat Hormuz akan mempercepat transformasi strategi keamanan energi Indonesia, mendorong percepatan transisi energi baru terbarukan agar tidak terlalu bergantung pada impor fosil dari Timur Tengah. Ancaman serangan drone dan rudal terhadap infrastruktur maritim juga menuntut Kementerian Pertahanan untuk memprioritaskan pengadaan sistem pertahanan udara portabel di pelabuhan strategis seperti Batam dan Tanjung Priok. Selain itu, tarif 20 persen yang diwacanakan Trump berpotensi memicu inflasi pangan mengingat Indonesia masih mengimpor komoditas pangan via jalur laut dari wilayah tersebut. Krisis ini membuktikan bahwa geopolitik kini bersinergi erat dengan teknologi militer presisi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi digital global.

Sumber Asli
Dunia
Tanggal
14 Juli 2026
Waktu Baca
4 menit