Pemerintah Singapore meluncurkan program co-living bersubsidi bagi warga muda usia 21 hingga 35 tahun sebagai bagian dari SG Youth Plan. Lebih dari 600 pendaftar minat dalam dua minggu pertama, mayoritas lajang yang mencari ruang pribadi dan pengalaman hidup mandiri sebelum menikah atau membeli properti pertama.
Menteri Pembangunan Nasional Chee Hong Tat menegaskan saat peluncuran Mber co-living awal Agustus ini bahwa kepemilikan rumah tetap menjadi pilar kompak sosial Singapore. "Kami tetap ingin mendorong kepemilikan rumah. Itu tetap bagian sangat penting dari kompak sosial kami," ujarnya. Program pilot ini melibatkan dua operator yang menyediakan lebih dari 100 unit dengan tarif terjangkau.
Selama ini, jalur perumahan standar di Singapore linier: tinggal dengan orang tua, menikah, beli flat HDB, kemudian naik kelas. Profesor Sumit Agarwal dari NUS menilai pola itu sudah tidak cocok untuk generasi kini yang menikah lebih lama, sering ganti pekerjaan, atau bekerja di luar negeri. "Saya menyebutnya tangga tambahan di tangga perumahan, bukan alternatif kepemilikan rumah," kata dia.
Dr Tan Ern Ser dari Institute of Policy Studies melihat co-living sebagai "jalur ketiga" bersifat interim. Menurutnya, opsi ini mengakomodasi keinginan muda untuk merasakan kehidupan mandiri mirip asrama kampus, tapi tidak sebagai solusi jangka panjang. "Beberapa muda mungkin justru menikmati masa remaja yang lebih lama," tambahnya.
Di sisi operator, model ini menawarkan fleksibilitas yang tidak dimiliki sewa konvensional. Coliwoo misalnya tidak menawarkan kontrak lebih dari satu tahun, bahkan bisa sebulan saja. "Tidak perlu sewa panjang seperti sewa tradisional yang minimal satu atau dua tahun," ujar CEO Kelvin Lim. Penyewa rata-rata bertahan enam hingga sembilan bulan.
Fasilitas jadi pembeda utama. Unit sudah berperabot lengkap, dibilas mingguan, dan area komunal dirancang untuk interaksi sosial. Dapur bersama, ruang tamu, hingga acara rutin seperti wine tasting dan kelas memasak sengaja disediakan. "Elemen komunitas dirancang ke dalam ruang," kata Lim.
Berbeda dengan sewa HDB yang sering larang pakai mesin cuci, dapur, atau mengundang tamu, co-living bebas dari batasan itu. David Tan dari Eco Energy yang mengelola 1925 Quarters di Hindoo Road mencatat klien lokalnya banyak profesional 30-an yang transit antar penugasan luar negeri, menunggu renovasi rumah, atau dekat kantor di CBD.
Kebijakan sewa HDB mewajibkan minimal enam bulan, properti swasta minimal tiga bulan. Co-living mengisi celah bagi yang butuh jangka pendek tanpa repot beli perabotan. "Kamu tidak perlu keluarin uang satu sen pun untuk natain kamar," kata Lim.
Bagi Indonesia, tren ini relevan mengingat demografi bonus demografi dan kenaikan usia menikah pertama. Data BPS 2023 menunjukkan usia rata-rata menikah pertama naik ke 25,7 tahun untuk perempuan dan 28,4 tahun untuk laki-laki. Banyak profesional muda di Jakarta, Surabaya, atau Bandung yang merantau dan butuh hunian fleksibel sebelum mampu DP rumah.
Startup lokal seperti Flokq, Coliwoo Indonesia, atau RumahKita sudah menawarkan model serupa di kawasan bisnis. Namun regulasi perizinan bangunan gedung (PBG) dan SLFU sering jadi hambatan. Singapura atasi ini dengan pilot terkoordinasi di bawah SG Youth Plan yang melibatkan Kementerian Kebudayaan, Komunitas, dan Pemuda.
Ke depan, keberhasilan pilot ini akan dievaluasi sebelum diperluas. Jika terbukti menurunkan tekanan permintaan HDB BTO dan memberi ruang transisi yang sehat, model ini bisa jadi referensi kebijakan perumahan muda di negara lain. Kunci ada pada keseimbangan: co-living sebagai jembatan, bukan pengganti impian rumah sendiri.
Sementara itu, minat 600-an pendaftar awal membuktikan ada permintaan nyata untuk opsi perumahan yang menghormati otonomi muda tanpa membebani keuangan jangka panjang. Singapore membuktikan kebijakan perumahan bisa evolusi tanpa meninggalkan komitmen dasar: kepemilikan rumah sebagai kekayaan generasi.