Spanyol baru saja menuntaskan periode penerimaan permohonan regularisasi bagi penduduk tanpa dokumen resmi. Skema yang berlangsung April hingga 30 Juni 2026 itu mencatat 1.174.978 pengajuan, angka yang mencengangkan bagi negara dengan populasi sekitar 48 juta jiwa. Langkah ini berdiri terbalik dari arah kebijakan banyak negara Eropa yang justru memperketat pintu bagi imigran tidak berizin.
Di balik angka tersebut, terdapat kisah-kisah seperti Badr Tmairi, pemuda Maroko berusia 22 tahun yang enam tahun hidup secara ilegal di Madrid. Ia sempat memiliki izin tinggal singkat namun kehilangannya karena telat memperpanjang. Kini ia tidur di jalanan dan hanya ingin kembali memiliki surat agar bisa bekerja sebagai penata rambut serta menjenguk keluarga di kampung halaman.
Program ini merupakan proses regularisasi pertama di Spanyol sejak 2005. Pendorong utamanya adalah koalisi masyarakat sipil, serikat pekerja, gereja Katolik, hingga asosiasi pengusaha yang sejak 2020 mengampanyekan "Regularizacion Ya" (Regularisasi Sekarang). Mereka melihat pengabaian negara terhadap jutaan manusia telah menciptakan eksklusi sosial parah.
Edith Espinola, juru bicara kolektif tersebut sekaligus presiden asosiasi pekerja domestik SEDOAC, menegaskan bahwa jumlah pengaju yang masif justru membuktikan kegagalan negara melindungi yang rentan. Tanpa dokumen, seseorang terpaksa masuk ekonomi informal, rawan eksploitasi, dan tak punya hak dasar.
Alasan ekonomi menjadi kunci pengambilannya. Perdana Menteri Pedro Sanchez memaparkan proyeksi suram bila Spanyol tidak memanfaatkan tenaga migran: pada 2050 PDB akan anjlok 19 persen, 90.000 bar tutup, 50.000 ruang kelas terkunci, dan 220.000 lahan pertanian hilang. Negara membutuhkan pekerja perawatan seiring menua-nya populasi.
Dari perspektif Indonesia, kebijakan ini menawarkan cermin bagi pengelolaan tenaga kerja informal dan migran. Indonesia kerap menghadapi dilema serupa terkait pekerja migran domestik maupun warga asing tanpa izin, namun pendekatan yang dominan cenderung pengamanan daripada pemberdayaan terstruktur. Sistem regularisasi berbasis kontribusi ekonomi seperti di Spanyol dapat menginspirasi reformasi data kependudukan dan jaminan sosial kita yang masih terfragmentasi.
Perbedaannya, Indonesia belum memiliki skema besar yang menyasar jutaan orang tanpa status secara serentak. Padahal, Badan Pusat Statistik memperkirakan bonus demografi akan berakhir dalam dua dekade, dan sektor perawatan serta jasa akan kekurangan tenaga terlatih. Pengalaman Spanyol menunjukkan bahwa mengintegrasikan pekerja informal ke dalam sistem keamanan sosial justru menambah penerimaan negara, seperti 159.097 orang baru terdaftar di jaminan sosial Spanyol hasil program ini.
Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi memungkinkan proses verifikasi massal lebih efisien. Sebagai portal teknologi, kita melihat peluang sistem registrasi digital berbasis biometrik dan integrasi basis data lintas kementerian ala Spanyol dapat diadopsi di tanah air untuk memetakan pekerja rentan, bukan sekadar mendeportasi.
Rocio Neciosupe, perempuan Peru berusia 54 tahun yang sudah dua tahun tak berdokumen, mewakili suara pekerja lapangan. "Regularisasi bukan sedekah; yang saya mau cuma bekerja tanpa ketakutan dan punya hak, misalnya kalau jatuh sakit bisa istirahat dengan bayaran seperti orang lain," tuturnya. Ia kini memulihkan cedera punggung saat membersihkan rumah, tanpa kontrak dan cuti sakit.
Gonzalo Fanjul dari ISGlobal menambahkan bahwa kebijakan anti-migrasi di Amerika Serikat telah membuat sektor ekonomi kesulitan. "Spanyol bertaruh pada pertumbuhan, kita akan jadi negara 50 juta penduduk, tapi itu belum cukup," katanya. Regularisasi hanyalah awal; saluran migrasi legal dan aman harus dibuka agar akar masalah selesai.
Pemerintah Spanyol kini punya batas tiga bulan sejak penutupan pendaftaran untuk memutuskan mayoritas permohonan. Hingga awal Juli, baru 11.000 yang disetujui secara penuh, sementara 608.000 lainnya mendapat izin sementara untuk tinggal dan bekerja sambil menunggu keputusan final. Antrean panjang ini akan menguji kapasitas administratif negara.
Ke depan, tren penolakan migran di Eropa mungkin tak berbalik, namun Spanyol telah membuktikan jalur alternatif mungkin. Bagi Indonesia, pelajaran pentingnya adalah mengubah stigma terhadap pekerja tak berdokumen menjadi strategi pembangunan inklusif. Jika negara tumbuh, mereka pun tumbuh, prinsip yang dipegang Rocio dan jutaan migran lainnya.