Otoritas Suriah secara mendadak menunda pertemuan perdana parlemen transisi yang baru dibentuk, hanya berselang beberapa hari setelah pengumuman resmi bahwa sesi inaugural tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Senin. Keputusan ini disampaikan melalui siaran televisi pemerintah pada hari Minggu, dengan mengutip pernyataan seorang pejabat pemilihan umum tanpa memberikan alasan mendalam di balik penundaan tersebut.
Parlemen transisi ini dibentuk setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024, yang mengakhiri 14 tahun perang saudara berkepanjangan yang menelan sekitar setengah juta korban jiwa. Pemerintah transisi yang baru kemudian membubarkan legislatif lama dan mulai menyusun kerangka hukum baru di bawah konstitusi sementara yang ditandatangani oleh Presiden Ahmed al-Sharaa pada Maret 2025.
Struktur parlemen ini dirancang dengan total 210 anggota. Sebanyak dua pertiga dari jumlah tersebut dipilih melalui komite lokal yang ditunjuk oleh komisi pemilihan, sementara sepertiga sisanya ditunjuk langsung oleh Presiden al-Sharaa. Hingga minggu ini, proses penunjukan telah mencapai tahap signifikan dengan 70 anggota telah resmi ditetapkan oleh presiden.
Namun, proses pemilihan anggota parlemen masih menghadapi kendala di Provinsi Suwayda yang mayoritas penduduknya beretnis Druze. Wilayah tersebut belum menunjuk perwakilannya menyusul konflik sektarian yang pecah tahun lalu. Pihak otoritas pemilu menyatakan bahwa proses pemilihan di wilayah tersebut hanya akan dilanjutkan jika kondisi keamanan sudah dianggap kondusif.
Di sisi lain, integrasi wilayah utara dan timur laut yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok Kurdi telah berjalan lebih lancar. Setelah pemerintah pusat di Damaskus mengambil kendali dan menyepakati integrasi institusi Kurdi ke dalam struktur negara, proses pemilihan perwakilan di wilayah tersebut telah berhasil dilaksanakan awal tahun ini.
Parlemen transisi ini memiliki mandat kerja selama 30 bulan dengan fokus utama merancang undang-undang pemilihan umum yang baru. Menurut kepala komite pemilihan, Mohammed Taha al-Ahmad, lembaga ini memegang peranan krusial sebagai landasan transisi politik guna mempersiapkan pemungutan suara nasional yang demokratis di masa depan bagi seluruh rakyat Suriah.