Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto berada pada angka 66 persen berdasarkan hasil survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO). Data ini mencakup 61 persen responden yang menyatakan puas serta 5 persen yang merasa sangat puas dengan jalannya pemerintahan saat ini. Sebaliknya, sebanyak 28 persen responden mengaku tidak puas, sementara 6 persen sisanya menyatakan ketidakpuasan secara total terhadap kepemimpinan yang sedang berjalan.
Survei yang melibatkan 1.200 responden ini dilakukan pada periode 12 hingga 20 Oktober 2026 dengan menggunakan metode multistage random sampling. Dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan margin of error di angka 2,9 persen, temuan ini memberikan gambaran objektif mengenai sentimen masyarakat terhadap prioritas kerja pemerintah di tengah tantangan ekonomi global.
Berbagai faktor menjadi pendorong utama di balik angka kepuasan tersebut. Upaya pemberantasan korupsi menyumbang pengaruh sebesar 19 persen, diikuti oleh distribusi bantuan sosial sebesar 14,5 persen, serta efektivitas program kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebesar 10,7 persen. Selain itu, program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu janji kampanye unggulan Presiden Prabowo turut berkontribusi sebesar 6,0 persen terhadap persepsi positif publik.
Di sisi lain, masyarakat juga memberikan catatan kritis mengenai persoalan yang dianggap paling mendesak untuk segera dituntaskan. Pengendalian harga bahan pokok menempati urutan teratas dengan persentase 28 persen. Isu ini diikuti oleh pemberantasan korupsi yang dianggap masih perlu diperkuat dengan angka 19,5 persen, serta kebutuhan mendesak akan lapangan kerja dan pengurangan angka pengangguran sebesar 14,7 persen.
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menjelaskan bahwa hasil survei ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga dengan evaluasi publik terhadap pemerintahan. Masyarakat saat ini menaruh harapan besar pada tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas harga pangan sekaligus menyediakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi angkatan kerja.
Dominasi isu harga bahan pokok dalam survei ini mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat kelas menengah ke bawah. Kenaikan harga komoditas pangan seringkali menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan stabilitas ekonomi di tingkat domestik. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam menjaga rantai pasok dan daya beli masyarakat akan menjadi penentu utama dalam pergerakan angka kepuasan publik di periode mendatang.
Selain stabilitas harga, konsistensi dalam pemberantasan korupsi menjadi sorotan yang tidak bisa diabaikan. Tingginya angka harapan masyarakat pada aspek hukum menunjukkan bahwa publik menginginkan integritas yang lebih tinggi dalam birokrasi pemerintahan. Hal ini menjadi sinyal bagi kabinet untuk terus melakukan pembenahan internal agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Menilik data tersebut, pemerintah memiliki tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara program populis seperti makan bergizi gratis dengan kebutuhan fundamental ekonomi lainnya. Jika pemerintah mampu menekan angka pengangguran dan menjaga harga komoditas tetap terjangkau, tren kepuasan publik berpotensi terus meningkat secara signifikan dalam jangka panjang.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa fokus pemerintah kemungkinan akan bergeser pada penguatan sektor-sektor padat karya untuk merespons tuntutan lapangan kerja. Langkah ini krusial mengingat tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat sering kali berakar pada minimnya peluang ekonomi yang tersedia. Pemerintah diprediksi akan mempercepat reformasi birokrasi dan pengawasan distribusi anggaran untuk memastikan setiap program kerja tepat sasaran.
Secara keseluruhan, angka 66 persen menjadi modal politik yang cukup kuat bagi Presiden Prabowo untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan strategis di sisa masa jabatannya. Namun, dinamika publik yang sangat memperhatikan isu harga pokok dan lapangan kerja mengharuskan pemerintah tetap responsif dan tangkas dalam menghadapi gejolak ekonomi yang sewaktu-waktu bisa terjadi.