Rancangan undang-undang terbaru yang menggabungkan dua versi berbeda dari Komisi Perbankan dan Pertanian Senat sedang disiapkan untuk dipresentasikan pekan ini, menandai upaya pertama untuk menghidupkan kembali Undang-Undang Klarifikasi Pasar Kripto yang kontroversial. Menurut sumber CoinDesk, naskah baru ini akan mencakup sekitar 70 halaman tambahan, namun hingga saat ini belum menyertakan ketentuan etika atau kesepakatan atas isu-isu yang masih dipersengketakan, sehingga masih belum siap untuk pemungutan suara di parlemen. Kehadiran rancangan baru ini mencerminkan upaya terakhir untuk menyelesaikan perbedaan pendapat sebelum masa sidang berakhir, namun ketidakhadiran ketentuan etika yang jelas dapat menghambat dukungan bipartisan yang sangat dibutuhkan oleh industri.
Secara politis, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune telah menyatakan kesediaannya untuk membawa rancangan undang-undang tersebut ke lantai sidang pada bulan Juli, dengan spekulasi bahwa pemungutan suara akan berlangsung pada minggu tanggal 20 atau 27 Juli. Untuk mendapatkan 60 suara yang diperlukan, setidaknya tujuh anggota Demokrat harus bersedia mendukung rancangan undang-undang tersebut, mengingat kemungkinan adanya penentangan dari anggota Partai Republik. Faktor penting lainnya adalah keterlibatan Presiden Donald Trump, yang telah meraup keuntungan sekitar $1,4 miliar dari sektor kripto. Tanpa ketentuan etika, banyak anggota Demokrat yang mungkin menolak rancangan undang-undang tersebut, sehingga memerlukan persetujuan Trump atas perjanjian etika yang komprehensif.
Keterlibatan Gedung Putih telah berkurang belakangan ini, namun beberapa sumber mengindikasikan bahwa mereka mungkin menunggu penyelesaian isu-isu yang belum terselesaikan terlebih dahulu. Di sisi lain, terdapat perkembangan positif: rancangan undang-undang perumahan yang sedang menunggu tanda tangan presiden mencakup larangan bagi Federal Reserve untuk mengeluarkan mata uang digital bank sentral (CBDC) hingga setidaknya tahun 2030. Hal ini meredakan kekhawatiran industri bahwa larangan CBDC akan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Klarifikasi jika Senat mengesahkan rancangan undang-undang tersebut, yang dapat memperumit proses negosiasi lebih lanjut.
Minggu ini dijadwalkan beberapa acara dengar pendapat penting, termasuk kesaksian Ketua Fed Kevin Warsh di hadapan Komisi Jasa Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Perbankan Senat, serta sidang nominasi Jay Clayton untuk Direktur Intelijen Nasional. Subkomite Aset Digital Komisi Jasa Keuangan juga akan mengadakan dengar pendapat di New York mengenai Undang-Undang Klarifikasi. Acara-acara ini mencerminkan semakin dekatnya momen krusial bagi regulasi aset digital di Amerika Serikat.
Bagi para pendukung industri, keberhasilan rancangan undang-undang ini tidak hanya tentang regulasi, tetapi juga tentang menjaga momentum pertumbuhan pasar kripto yang telah mengalami peningkatan signifikan di AS. Namun, dengan semakin dekatnya pemilu paruh waktu pada tanggal 3 November, para anggota parlemen harus mempertimbangkan reaksi dari basis pemilih mereka. Oleh karena itu, dinamika politik ini akan sangat mempengaruhi nasib rancangan undang-undang tersebut dan arah regulasi kripto di masa depan.
Bagi para pengamat di Indonesia, perkembangan di AS ini penting karena dapat memberikan gambaran tentang arah regulasi aset digital global dan potensi dampaknya terhadap pasar kripto lokal. Indonesia saat ini sedang dalam tahap pengembangan kerangka regulasi yang serupa, sehingga perkembangan di AS dapat menjadi referensi untuk merancang kebijakan yang seimbang antara inovasi dan perlindungan konsumen. Selain itu, keterlibatan politik yang besar dalam regulasi kripto di AS menunjukkan bahwa faktor-faktor politik sering kali menentukan kecepatan dan bentuk regulasi, yang juga dapat terjadi di pasar emerging seperti Indonesia.