Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, memberikan tanggapan terkait sorotan publik mengenai proses pengangkatan komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam keterangannya, Qodari menekankan bahwa kehadiran komisaris dengan latar belakang yang beragam justru memberikan nilai tambah bagi perusahaan pelat merah dalam merumuskan agenda strategis pemerintah.
Isu ini mencuat setelah penunjukan sejumlah figur yang dinilai memiliki kedekatan dengan lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa nama yang menjadi sorotan publik di antaranya adalah Mufi Budi Ananda, asisten pribadi Raffi Ahmad, yang ditunjuk sebagai komisaris PT Krakatau Posco, serta Gina Febriyanti Ginting, mantan relawan pemenangan Prabowo-Gibran, yang kini menjabat sebagai komisaris PT Pertamina Retail.
Merujuk pada pengalamannya saat menjabat sebagai komisaris di PT Pertamina Hulu Energi, Qodari menjelaskan bahwa komisaris berperan krusial dalam menyodorkan alternatif solusi dan perspektif baru. Menurutnya, keberagaman latar belakang para komisaris—baik dari sektor organisasi, pemerintahan, maupun swasta—memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan sudut pandang segar yang tidak terbatas pada pola pikir internal korporasi semata.
Qodari menegaskan bahwa praktik penunjukan komisaris merupakan hal yang lumrah dan lazim dilakukan, baik dalam lingkup perusahaan negara maupun korporasi swasta. Ia meyakini bahwa setiap individu yang ditempatkan dalam posisi tersebut telah melalui pertimbangan matang terkait kompetensi dan pengalaman yang relevan untuk menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan gagasan inovatif bagi perusahaan.
Lebih lanjut, Qodari menyebutkan bahwa modal utama yang diperlukan untuk menduduki posisi komisaris adalah akal sehat dan niat baik. Baginya, kedua aspek fundamental ini menjadi landasan moral bagi seorang komisaris dalam mengawal kinerja perusahaan agar tetap sejalan dengan visi yang telah ditetapkan, tanpa harus selalu terpaku pada latar belakang teknis yang kaku.
Di sisi lain, isu ini turut memancing respons dari pihak legislatif. Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan dorongan agar proses pengangkatan pejabat di lingkungan BUMN ke depannya dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalisme dan kompetensi yang terukur. Puan berharap agar tata kelola perusahaan negara dapat terus ditingkatkan melalui penempatan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan keahlian di bidangnya masing-masing.