Dewan Pendidikan Negara Bagian Texas secara resmi menyetujui daftar bacaan wajib bagi siswa sekolah negeri yang mencakup kutipan dari Alkitab. Keputusan ini menandai langkah terbaru dalam upaya berkelanjutan para pemimpin politik di Texas untuk mengintegrasikan nilai-nilai konservatif dan religius ke dalam sistem pendidikan publik di negara bagian tersebut.
Dalam pemungutan suara yang didominasi oleh anggota Partai Republik, keputusan tersebut disahkan dengan perolehan suara 9 berbanding 5, sementara satu anggota memilih untuk tidak memberikan suara. Kebijakan ini akan mulai diterapkan bagi lebih dari 5 juta siswa sekolah negeri di Texas mulai tahun ajaran 2030, yang mencerminkan pergeseran kurikulum yang signifikan dalam skala besar.
Langkah ini bukan kali pertama Texas mengambil kebijakan berbasis keagamaan dalam lingkungan sekolah. Sebelumnya, pemerintah negara bagian telah mewajibkan pemasangan poster Sepuluh Perintah Allah (Ten Commandments) di setiap ruang kelas sekolah negeri. Keputusan tersebut sempat menuai kontroversi namun berhasil dipertahankan oleh pengadilan banding federal awal tahun ini.
Kebijakan terbaru ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak yang memandang langkah tersebut melanggar prinsip konstitusional mengenai pemisahan antara gereja dan negara. Para pengkritik berpendapat bahwa mandat tersebut bertentangan dengan 'establishment clause' dalam Konstitusi Amerika Serikat yang telah lama dipahami sebagai batasan hukum agar negara tidak mengadopsi atau memaksakan agama tertentu.
Di sisi lain, para pendukung kebijakan ini berargumen bahwa langkah tersebut merupakan upaya untuk mengembalikan nilai-nilai dasar Yudaisme-Kristen ke dalam sistem pendidikan. Mereka menekankan bahwa Alkitab memiliki signifikansi historis dan budaya yang mendalam, sehingga dianggap relevan untuk menjadi bagian dari materi pembelajaran bagi generasi muda di sekolah negeri.
Perdebatan mengenai peran agama dalam pendidikan publik di Texas ini menjadi cerminan dari tren yang lebih luas di berbagai negara bagian yang dipimpin Partai Republik di Amerika Serikat. Upaya serupa untuk memasukkan ajaran Kristen ke dalam kurikulum sekolah terus menjadi isu perdebatan nasional yang melibatkan aspek hukum, kebebasan beragama, dan netralitas institusi pendidikan pemerintah.