Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menyerukan kepada seluruh pengurus dan kader TP PKK untuk lebih memperkuat kesepuluh program pokok PKK yang selaras dengan visi Astacita guna menyongsong Indonesia Emas 2045. Seruan ini disampaikan Tri dalam acara Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan tema "Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Astacita, Wujudkan Indonesia Emas 2045".
Visi Astacita yang menjadi pedoman Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menekankan pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi yang berdaya saing, serta tata kelola yang bersih dan efektif. Sepuluh program pokok PKK, mulai dari pendidikan anak usia dini, gizi balanced, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga, secara langsung mendukung tujuan-tujuan Astacita. Dengan demikian, gerakan PKK tidak hanya menjadi organisasi kemasyarakatan biasa, melainkan mitra strategis dalam mewujudkan visi nasional tersebut.
Sepuluh program pokok tersebut meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Gerakan Orang Tua Asuh, Pembinaan Kehidupan Kesejahteraan Keluarga, Pembinaan Keterampilan dan Kewirausahaan, Pembinaan Kesehatan, Pembinaan Lingkungan Perumahan, Pembinaan Pendidikan, Pembinaan Kesejahteraan Sosial, Pembinaan Pangan dan Gizi, serta Pembinaan Keluarga Berencana. Tri menegaskan bahwa setiap program harus diimplementasikan dengan pendekatan yang terintegrasi, menggunakan data yang akurat dan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas.
Landasan hukum gerakan PKK diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 mewajibkan penyusunan Rencana Induk dan Rencana Strategis PKK Tahun 2025-2029 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Data Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026 mencatat bahwa saat ini terdapat 6.364.671 kader TP PKK yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 83.762 desa/kelurahan di seluruh Indonesia.
Jaringan kader yang sangat besar ini merupakan modal sosial yang luar biasa untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Dari sudut pandang teknologi dan data, potensi ini dapat dioptimalkan melalui penggunaan aplikasi pelaporan digital, sistem pemantauan berbasis GIS, serta platform e-learning untuk pelatihan kader. Dengan demikian, setiap kegiatan PKK dapat dipetakan, dimonitor, dan dievaluasi secara real-time, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.
Tri juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara TP PKK daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) agar program PKK terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Meskipun pemerintah saat ini melakukan efisiensi anggaran, gerakan PKK harus tetap konsisten dalam mendukung program pemerintah. Hal ini tidak hanya berdampak positif bagi keluarga dan masyarakat, tetapi juga turut meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pada puncak peringatan HKG ke-54, TP PKK menandatangani nota kesepahaman dengan sembilan kementerian, lembaga pemerintah, dan mitra nonpemerintah sebagai bentuk penguatan kolaborasi. Selain itu, TP PKK memberikan penghargaan Adhi Bhakti Utama berupa pin emas kepada kader yang telah mengabdi selama lebih dari 25 tahun tanpa henti. Dalam kesempatan yang sama, Tri melaporkan keberhasilan kegiatan HKG PKK, di antaranya pelaksanaan minum pil multiple micronutrients supplement (MMS) secara serentak oleh 54 ribu ibu hamil di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, yang juga mencatatkan rekor MURI pertama di Indonesia.
Di akhir sambutannya, Tri menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader PKK, kelompok Dasawisma, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, serta seluruh mitra kerja yang selama ini mendukung gerakan PKK. Ia menegaskan komitmen PKK untuk terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang berdaya dan sejahtera. Kehadiran dalam kegiatan tersebut, antara lain Pelindung TP PKK Selvi Gibran Rakabuming yang didampingi jajaran Solidaritas Perempuan Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta jajaran TP PKK Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.