Presiden Amerika Serikat Donald Trump melempar ancaman keras kepada Oman pada Senin (17/8) lewat wawancara di Fox News. Ia menyatakan siap "mengajar habis-habisan" Muscat jika sultanat itu mengganggu kesepakatan yang diinginkan AS dengan Iran soal Selat Hormuz. Pernyataan itu datang di tengah perang yang masih berlangsung antara Washington dan Teheran, meski kedua pihak sudah menandatangani nota kesepahaman untuk gencatan senjata sejak April lalu.
Ancaman Trump bukan sekadar retorika kosong. Ia sangat menginginkan kendali penuh atas Selat Hormuz, saluran maritim strategis yang menjadi pintu keluar sekitar 20 persen pasokan minyak global. Namun, Oman dan Iran justru sedang berunding secara bilateral soal masa depan selat itu — tanpa melibatkan AS. Negosiasi itu sudah memasuki tahap final menurut Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, yang mengonfirmasi perkembangan itu ke media negara Mehr News awal Agustus.
Latar belakang ketegangan ini bermula dari penutupan Selat Hormuz oleh Iran pada akhir Februari. Langkah Teheran itu balasan terhadap serangan masif AS dan sekutunya yang menghancurkan sejumlah fasilitas vital di Iran. Sejak itu, aliran tanker minyak terhenti total, mengacaukan pasar energi global. AS berusaha memaksa pembukaan rute melalui tekanan militer dan diplomasi, namun Iran menjawab dengan membuka saluran komunikasi langsung dengan Oman.
Oman memang memiliki posisi geografis dan sejarah diplomatik yang unik. Sultanat ini berbatasan langsung dengan Selat Hormuz dan selama ini dijuluki "Swiss Timur Tengah" karena netralitasnya. Muscat sering menjadi mediator antara Iran dan Barat. Kali ini, Iran memilih Oman sebagai mitra bicara soal rute aman kapal baru — bukan rute utara maupun selatan yang sudah ada, melainkan jalur baru yang akan ditentukan bersama.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei menegaskan Selat Hormuz tidak akan kembali ke kondisi sebelum perang. Ia mengutip poin kelima MoU Iran-AS yang ditandatangani Juni lalu: pengelolaan selat di masa depan menjadi tanggung jawab Teheran, dengan konsultasi ke Oman dan negara tetangga. Menurut Baghaei, selama 22 hingga 23 hari pertama implementasi perjanjian, jalur utara berfungsi aman. Namun sebelum periode 30 hari berakhir, terjadi apa yang disebutnya "tindakan agresi" terhadap Iran — merujuk pada serangan AS.
Kendati demikian, Washington tidak mau diam. Trump menganggap negosiasi Oman-Iran sebagai ancaman bagi kepentingan strategis AS. Ia ingin memastikan jalur itu tidak "disalahgunakan pihak yang sudah melakukan agresi" — frasa yang dibalikkan Iran kepada AS. Ironisnya, MoU yang ditandatangani kedua pihak justru mengakui peran Iran dalam pengelolaan selat, namun Trump kini menolak konsekuensi logis dari kesepakatan yang ia sendiri setujui.
Bagi pasar global, ketidakpastian ini berarti volatilitas harga minyak akan berlanjut. Setiap retorika escalation dari Trump atau respons Iran langsung menggerakkan harga Brent dan WTI. Negara-negara importir minyak Asia — termasuk Indonesia — menjadi korban sampingan. Meskipun Indonesia memiliki cadangan minyak dan produksi domestik, ketergantungan impor BBM dan LPG tetap tinggi. Kenaikan harga crude oil akan menebankan beban subsidi energi APBN atau mendorong kenaikan harga pom bensin.
Di sisi lain, escalation militer di Selat Hormuz berpotensi mengganggu rute pengiriman LNG dari Qatar dan Australia ke Asia Tenggara. Indonesia sebagai konsumen LNG impor untuk pembangkit listrik dan industri pupuk harus memperhitungkan risiko supply chain. Pelabuhan-pelabuhan di Sumatera dan Jawa yang melayani tanker LNG mungkin mengalami antrean atau pengiriman tertunda jika asuransi war risk premium melonjak.
Analis keamanan maritim menilai ancaman Trump terhadap Oman justru memperkuat posisi Iran. Muscat tidak akan mau terlihat sebagai boneka AS, apalagi saat sedang memegang kunci solusi diplomatik. Jika AS benar-benar menyerang Oman, seluruh arsitektur keamanan Teluk akan runtuh. Sekutunya AS seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi pun akan kecewa karena terancam stabilitas wilayah.
Langkah selanjutnya kemungkinan besar adalah diplomasi tertutup. AS mungkin akan menekan Oman lewat saluran militer dan inteligensia, bukan ancaman publik. Iran akan terus memperkuat narasi kedaulatan atas selat sambil menawarkan jaminan keamanan navigasi lewat kesepakatan dengan Oman. Perang terbuka tidak menguntungkan siapa pun, tapi misalkulusi — seperti insiden tanker atau drone — bisa memicu escalation tak terduga.
Bagi Indonesia, pesan utamanya jelas: diversifikasi sumber energi dan rute logistik bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Percepatan program B40, pengembangan EBT, serta penguatan kapnas tanker sendiri menjadi urgensi strategis. Ketergantungan pada jalur maritim yang dikendalikan kekuatan luar negeri menempatkan keamanan energi nasional di tangan geopolitik yang tidak terduga.